Home Ekonomi & Politik Dua Tahun Kinerja Jokowi-JK, Buruh Ungkap Kegagalan Pemerintah

Dua Tahun Kinerja Jokowi-JK, Buruh Ungkap Kegagalan Pemerintah

1043

Jatengku.com – Genap 2 tahun pemerintahan Jokowi-JK, dianggap tak banyak memberikan perubahan nasib pada kaum buruh dan rakyat kecil, Buruh menyatakan Presiden Jokowi telah gagal mensejahterakan buruh dan rakyat kecil.

Tercermin dari beberapa kebijakannya yg dalam 2 tahun telah menurunkan daya beli masyarakat, bertambahnya angka kemiskinan,dan meningkatnya angka pengangguran.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam siaran Pers-nya mengungkapkan ada beberapa penyebab di dalamnya, diantaranya : Kembalinya rezim upah murah dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2015, bahkan upah rata rata buruh Indonesia lebih rendah dari Vietnam, Philipina, maupun Thailand (sesuai data ILO,2014-2015).

Presiden KSPI Said Iqbal menyatakan : “ Makin melebarnya kesenjangan pendapatan rakyat yg terlihat angka gini ratio 2016 oleh World Bank = 0,42 sehingga APBN/APBD dan hasil pembangunan hanya membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin”.

Lebih detail KSPI menambahkan, maraknya PHK besar-besaran di Industri Otomotif, Elektronik Farmasi dan Garmen yang dalam 3 bulan mulai Januari – Maret 2016 terjadi PHK 36.268 buruh, Gagalnya pengadaan 1 juta rumah buat buruh dan rakyat kecil yg hanya tercapai 30%-40% saja, Membanjirnya jutaan TKA china yg tidak terampil (unskill worker) yg melanggar UU dan mengancam pekerja lokal dan pemerintah tidak berdaya dan terkesan membiarkan saja.

Meningkatnya kekerasan dan kriminalisasi terhadap Buruh, Aktivis HAM dan Petani, Mengesahkan PP jaminan pensiun terburuk sedunia dengan iuran 3% dan manfaat pensiun buruh hanya mendapat Rp 300 ribu/bulan buat hidup.

Presiden Jokowi juga membuat UU Tax Amnesty yg menciderai rasa keadilan bagi buruh dan rakyat yg taat membayar pajak, tapi penjahat/maling pajak justru diampuni. Hal ini melanggar UUD 45 psl 23A, 27, 28F dan faktanya target jumlah dana dr luar negeri (repatriasi) tidak tercapai.

Janji mengangkat guru honorer menjadi PNS tidak dijalankan sehingga jutaan guru tersebut  bergaji Rp 300 ribuan dengan masa kerja puluhan tahun.

Di era Jokowi juga terlihat makin masif nya outsourcing tenaga kerja BUMN dan perusahaan swasta. Padahal di masa Presiden sebelumnya, penggunaan outsourcing menurun dan dilarang melalui Permenaker No 19/2013.

Presiden Jokowi juga gagal dalam mengontrol harga, Harga sembako melambung tinggi, Kran barang impor makin menggila seperti daging beras dan lain-lain, sehingga memukul petani dan peternak, Mencabut subsidi BBM, listrik serta  pupuk shg beban buruh dan rakyat kecil semakin terhimpit dan menurunkan daya beli mereka sebesar 30%.

Pemerintah juga membiarkan penggusuran sehingga rakyat kecil dianggap seperti binatang dan melakukan reklamasi demi syahwat orang super kaya, Membebaskan pemodal dan korporasi yang membakar hutan dan yang merusak lingkungan hidup. Masih jauh dari harapan dalam penegakan HAM bahkan terkesan takut karena kekuasaannya dilingkari para pelanggar HAM.

Kebijakan “Land Reform” yang tidak berjalan sesuai janji semasa kampanye, Rencana otomatisasi pintu tol yang mengancam PHK 40 ribu pekerja jalan tol dan juga tarif tol yang naik terus dan mahal tapi macet di jalan tol makin parah, KPK yg makin dilemahkan dan tebang pilih sehingga membuat koruptor terbahak-bahak.

“ Kegaduhan politik dengan mengintervensi dan mengadu domba parpol melalui Menkumham persis gaya Soeharto, hutang Negara bertambah tapi buruh dan rakyat tidak pernah sejahtera ditambah lagi gemar membuat proyek mercu suar seperti proyek kereta cepat Jakarta-Bandung,” tutup Iqbal.