Home Umum Warga Terdampak Pencemaran PT.RUM, LBH Semarang Nilai itu Adalah Bentuk Pengabaian Hak...

Warga Terdampak Pencemaran PT.RUM, LBH Semarang Nilai itu Adalah Bentuk Pengabaian Hak Konstitusional

98


SEMARANG, Jatengku.com – Kamis (8/3/2018),  Bermula Pada Minggu malam (4/3) sekira Pukul 23.45 WIB, di daerah Lenteng Agung, Jakarta Selatan telah terjadi penangkapan terhadap seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) atas nama Muhammad Hisbun Payu alias Iss. Adapun keberadaan Iss dan rekannya di Jakarta bermaksud untuk melakukan pelaporan ke Komnas HAM terkait pencemaran lingkungan oleh PT Rayon Utama Makmur (RUM) di Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo pada Senin (5/3).

Penangkapan dilakukan oleh Kepolisian Resort Sukoharjo, Jawa Tengah yang berjumlah sekitar 8 orang yang menggunakan pakaian sipil dan mobil pribadi (bukan kendaraan dinas Polisi). Penangkapan itu dilakukan tanpa terlebih dahulu menunjukkan surat perintah penangkapan, baik kepada Iss ataupun teman-temannya yang saat penangkapan sedang bersama Iss. Ketika itu, Iss diborgol dan dibawa dengan mobil.

Setelah menempuh perjalanan sekitar 3 KM, barulah Polisi menunjukkan surat perintah penangkapan kepadanya. Fakta soal penangkapan itulah membuat teman-teman Iss bingung dan sempat menganggap Iss di culik oleh orang tidak dikenal. Ini semata karena tidak adanya informasi memadai yang diberitahukan Polisi kepada teman-temannya.

ISS merupakan salah seorang mahasiswa yang selama ini bersolidaritas dan memberikan pendampingan kepada warga terdampak pencemaran lingkungan oleh PT. RUM di Kabupaten Sukoharjo. Pada Jum’at (23/2) lalu, sempat terjadi kekacauan dalam aksi massa di depan PT.RUM guna menunutut penghentian kegiatan pabrik tersebut. Hal inilah yang menjadi alasan dari Kepolisian menangkap Iss dan menuduhnya melakukan tindak pidana perusakan sebagaimana Pasal 187 ayat (1) dan (2) atau Pasal 170 ayat (1) KUHP.

Salah Satu Praktisi Bantuan Hukum LBH Semarang Ivan Wagner Menuturkan “Siapapun, terutama Kepolisian, seharusnya mencermati dan melihat kasus ini secara utuh. Tentunya, tidak ada niatan dari mahasiswa maupun warga terdampak untuk melakukan tindakan diluar batas kewajaran. Mahasiswa dan warga terdampak hanya memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana telah dijamin oleh Konstitusi” Tukasnya

Ivan juga menambahkan Bahwaa Permasalahan utama dalam hal ini disebabkan oleh pencemaran lingkungan yang dilakukan PT. RUM dan dibiarkan berlarut-larut oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Sementara, kian hari, warga makin merasakan dampak pencemaran, baik udara maupun air,” Tambahnya

Padahal, warga telah menyuarakan pencemaran yang dilakukan oleh PT RUM sejak Oktober 2017. Pada Kamis (22/2), sehari sebelum kekacauan yang terjadi di PT RUM, warga bersama mahasiswa melakukan aksi di depan Kantor Bupati Sukoharjo guna menuntut Bupati mengeluarkan SK penghentian kegiatan PT RUM. Kemudian, Bupati Sukoharjo, Wardoyo Wijaya, berjanji kepada wara akan memenuhi tuntutan tersebut pada Jum’at (23/3) pada pukul 10 siang.

Namun beleid tersebut tak kunjung terbit pada waktu yang dijanjikan. Wardoyo Wijaya justru pergi ke Bali untuk mengikuti acara partai. Setelah terjadi kekacauan di depan PT RUM pada sore hari, barulah Bupati menerbitkan Keputusan Penghentia Sementara kegiatan PT RUM. Artinya, jika dilihat secara kausalitas, Bupati Sukoharjo, merupakan penyebab dari kekecauan yang terjadi di depan PT RUM. Tentu akan lain hal, jika Bupati Sukoharjo beritikad baik untuk menepati janjinya guna mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kemudian, emosi warga semakin tersulut dikarenakan adanya tiga orang warga, yang salah satunya anak berumur 14 tahun, yang disekap serta mendapat tindak kekerasan hingga babak belur oleh aparat TNI dan Polri pada aksi tersebut. Artinya, tindak kekerasan aparat berkontribusi besar pula bagi kemarahan warga. Karena itu, justru PT.RUM, Bupati, TNI maupun Kepolisian lah yang seharusnya bertanggungjawab atas kemarahan warga.

“Selain itu, tampak ketidakprofesionalan pihak Kepolisian dalam hal ini. Tampak begitu cepat Polisi dalam memproses tindakan kerusakan aset milik PT.RUM. Namun, di sisi lain, tindak pidana pencemaran pencemaran lingkungan oleh PT RUM dan sebab-sebab kemarahan warga lainnya, seperti adanya pemukulan terhadap warga, masih diabaikan. Padahal, warga sudah pernah melaporkan sebanyak dua kali dugaan tindak pidana lingkungan hidup yang dilakukan PT.RUM yaitu ke Polres Sukoharjo maupun Polda Jateng, namun belum jelas tindak lanjutnya ” Tegas Ivan

Pada 18 Februari, Tim Independen dari Pimpinan Daerah Muhammadiyah Sukoharjo telah merilis hasil investigasi terhadap sampel air dan udara di sekitar PT RUM yang diuji di Lab Teknik Kimia UMS yang menyatakan telah terjadi pencemaran. Selain itu, SK Bupati Sukoharjo Nomor 660.1/207 Tahun 2018 tanggal 23 Februari 2018 (yang diterbitkan paska kekecauan di PT RUM) telah memberikan bukti pelanggaran PT.RUM. Namun, Kepolisian tampak tidak berselera dalam menindaklanjuti laporan dugaan tindak pidana lingkungan oleh PT RUM. Tampak ada ada pengabaian hak konstitusional yang dilakukan kepolisian.

Disamping itu, juga terdapat tindakan tidak profesional dan pelanggaran hukum acara pidana yang dilakukan oleh Penyidik dalam perkara Iss. Tindakan itu adalah dengan ditundanya pemberian Salinan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan turunannya (SPDP, Surat Perintah Penyelidikan, BAP Penangkapan, dll) baik kepada Iss maupun kepada LBH Semarang sebagai Kuasa Hukum.

“Kami menyerukan agar semua pihak terutama Kepolisian mencermati dan melihat perkara ini secara utuh. Penyebab kekacauan saat itu harus diperjelas kepada publik, dimana pokok persoalan sesungguhnya adalah pencemaran lingkungan oleh PT.RUM yang dibiarkan berlarut-larut, gagalnya Bupati Sukoharjo dalam memenuhi tuntutan warga, serta adanya tindakan penyekapan dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap warga yang salah satunya anak berumur 14 tahun. Selain itu, kami menyerukan agar Kepolisian bertindak secara seimbang dan profesional dengan menghormati hak-hak tersangka dan berhati-hati dalam memberikan pernyataan.” Tegas Ivan