Ekonomi & Politik

Ekonomi & Politik

Tidak ada kejelasan, Forum PKL demak pertanyakan kinerja DPRD Demak

DEMAK, Jatengku.com – (28/12) Forum pedagang Kaki Lima eks Kyai Singkil didampingi oleh LBH Demak Raya, PC. GP ANSOR Demak, DPC Ikadin  Demak dan Hmi Komisariat Sultan Fatah Kabupaten Demak mendatangi DPRD Demak hari ini tadi menyampaikan surat untuk menanyakan progres penyelesaian penggusuran PKL yang dilakukan oleh Pemkab Demak.

Jadi maksud kedatangan kami dan menyampaikan surat ini adalah karena selama ini kita belum bisa melihat progres yang sudah dikakukan oleh anggota Dewan ujar Ahmad Zaini yang didaulat menjadi koordinator PKL Demak.

Haryanto advokat publik Demak Raya yang sejak awal mendampingi PKL Demak ini menyampaikan selama ini PKL “dipindah” begitu saja di sepanjang depan SMP 5 Demak, yang jelas  disitu juga  trotoar, dan parahya sebagian teman teman pedagang ini malah di arahkan untuk jualan di “sepadan/ dibantaran sungai jajar” padahal sudah jelas di atur dalam Undang Undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan, PP nomor 25 tahun 1991 tentang sungai, yang kemudian digantikan PP nomor 38 tentang Sungai, yang mana baik aturan lama maupun yang baru sudah jelas diatur bahwa 10-20 meter dari bibir sungai dilarang untuk dibangun.Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerintah daerah lain saja berusaha untuk mensterilkan daerah aliran sungai agar tidak terjadi banjir akan tetapi di Pemkab Demak ini malah dibangun ala kadarnya tanpa melihat representatif atau tidak untuk teman teman PKL berjualan, dan itu juga tidak jelas entah sampai kapan?, ujarnya

fadchurrohman sekretaris Bidang Hukum dan HAM GP. pC Ansor Demak juga akan mempertanyakan sejauh mana progres Ranperda PKL yg sekarang lagi di godog di Dewan, Karena kami berharap di dalam Ranperda PKL Demak yang baru inilah kepentingan dan masa depan teman teman PKL Demak diakomodir yang semata mata untuk mengurang angka pengangguran di Kab. Demak dan untuk meningkatkan PAD Demak dibidang retribusi yang akan kami bayarkan setiap hari nya.

Sementara itu Sekretaris DPC Ikadin Demak Abdul Rokhim berharap bapak anggota dewan yang  merupakan reresentasi wakil kami di dewan  mempunyai kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang yang sudah diamanatkan oleh undang undang bisa menjalankan kewajibanya dengan baik, dan kami berharap bapak anggota Dewan bisa memaksimalkan fungsi sebagai pengawasan yang dilakukan oleh Pemkab Demak hari ini utamanya tentang PKL Demak. Tutup Rokhim yang dikenal sebagai advokat muda beda dan berbahaya ini.

Target 2020, Bandara Internasional Yogyakarta Yang Baru Akan Beroperasi

Jatengku.com – Pementerian Koordinator Bidang Perekonomian menargetkan kereta api bandara pendukung Bandara Internasional Baru Yogyakarta (BIBY) dapat beroperasi pada 2020 mendatang.

Kepala Bidang Sistem Transportasi Nonjalan, Deputi Sistem Transportasi Multimoda Kementerian Koordinator Perekonomian, Dwinanta Utama, mengatakan konstruksi KA Bandara Internasional Baru Yogyakarta direncanakan berlangsung 2018 hingga 2019.

“Yang akan dibangun adalah jalur baru dari Stasiun Kedundang (Kulon Progo) menuju Bandara Internasional Baru Yogyakarta dengan jarak 5,4 kilometer,” kata Utama, seperti dikutip dari Antara dalam seminar di Jakarta, Kamis (14/12)

Ia menjelaskan bahwa proyek kereta api Bandara Internasional Baru Yogyakarta akan dibangun dengan dua skenario. Pembiayaan direncanakan menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha.

Total pembiayaan untuk skenario at grade mencapai Rp1,07 triliun dan elevated mencapai Rp1,99 triliun. Perbedaan terbesar adalah pada biaya konstruksi.

Utama menjelaskan, total biaya konstruksi untuk skenario at grade mencapai Rp320 miliar dan skenario elevated Rp1,24 triliun.

Dua skenario itu pilihan dalam pembangunan kereta Bandara Internasional Baru Yogyakarta. Pemilihan skenario tergantung keputusan Kementerian Perhubungan.

Pemilihan skenario tersebut memengaruhi tarif layak kereta bandara Bandara Internasional Baru Yogyakarta. Berdasarkan berbagai asumsi, tarif akan layak untuk skenario at grade Rp54.500 dan elevated Rp101.000.

Kemenko Perekonomian merekomendasikan bahwa tarif yang rendah akan mampu menyerap pasar lebih besar sehingga keberlangsungan kereta api bandara lebih terjamin.  (*)

Mulai Februari 2018 Gas Melon Hanya Untuk Rumah Tangga Miskin

JAKARTA, Jatengku.com -Pemerintah berencana memberlakukan mekanisme subsidi liquified petroleum gas (LPG) 3 kilogram (kg) tepat sasaran mulai Februari 2018. Dari 57 juta rumah tangga penerima paket perdana tabung LPG ‘melon’ ukuran 3 kg secara nasional, terdapat 26 juta Rumah Tangga Miskin (RTM) yang berhak mendapatkan subsidi dan 2,3 juta pelaku usaha mikro.

Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terdapat 57 juta rumah tangga penerima paket perdana LPG 3 Kg. Dari angka tersebut terdapat 26 juta rumah tangga miskin yang berhak mendapatkan subsidi LPG 3 kg, sedangkan 31 juta rumah tangga lainnya tidak lagi disubsidi, tetapi dikenakan harga keekonomian.

Dari data awal TNP2K tersebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan melakukan verifikasi ulang. Setelah diverifikasi, nantinya bantuan subsidi LPG 3 kg hanya diberikan kepada rumah tangga miskin, rentan miskin dan usaha mikro sesuai Basis Data Terpadu yang dikeluarkan Kementerian Sosial.

Sesuai data TNP2K, karakteristik rumah tangga miskin atau rentan miskin adalah rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah. Antara lain pendapatan Rp 350.000 per kapita/bulan, memiliki luas lantai rumah 8 meter persegi, lantai tidak permanen dan tembok rumah tidak permanen.

Sedangkan karakteristik usaha mikro yang disubsidi yaitu, usaha mikro yang dikelola rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah, tingkat pendidikan relatif rendah, dan jumlah pekerja tidak lebih dari 10 orang. Selain itu, barang jualan dan tempat usaha tidak tetap, umumnya belum akses ke perbankan, aset maksimal Rp50 juta, dan omset maksimal Rp300 juta per tahun.

Pertamina telah menyiapkan alternatif LPG bagi masyarakat dengan varian baru yaitu Bright Gas 5,5 Kg. Varian baru ini memudahkan aktivitas memasak lebih aman, nyaman dan lebih terjangkau.(*)

Melalui Bawang Putih, Temangung ingin Kembalikan Kejayaan

MAGELANG, Jatengku.com – “Dulu, Kaliangkrik terkenal dengan bawang putihnya yang harum. Seiring berjalannya waktu, kejayaan pertanian bawang putih agak berkurang,” Tutur Endra Endah Wacana Asisten II Pemkab Magelang. Selasa (7/11).

Kejayaan bawang putih waktu itu akan kembali diulang dengan melakukan penanaman serentak. Sekitar 100 hektar lahan lahan diperuntukkan untuk pertanian bawang putih tersebut kejayaan itu ingin kembali di ulang dalam bidang pertanian dengan tanaman sayuran berupa bawang putih seperti sekitar tahun 1990an.

Saat ini dilakukan penanaman serentak bawang putih di Kabupaten Temanggung, Magelang, dan Lombok Timur. Penanaman bawang putih secara serentak di tiga daerah tersebut merupakan program dari Kementerian Pertanian. Tujuannya adalah untuk percepatan swasembada hortikultura pada 2019, kebutuhan dalam negeri, khususnya bawang putih.

Adapun lahan pertanian untuk tanaman bawang terluas ada di Desa Adipuro, Kecamatan Kaliangkrik. Luas lahan mencapai luas 100 hektar dengan total anggaran mencapai Rp 8 miliar.

untuk swasembada bawang putih, pemerintah pusat hanya membutuhkan lahan 73 ribu hektar. Sedangkan permintaan kebutuhan bawang putih di Indonesia mencapai 500 ribu ton/tahun.

Saat ini kebutuhan bawang putih baru bisa terpenuhi 20.000 ton/tahun dan selebihnya dipenuhi dengan impor dari Tiongkok. Atas kondisi tersebut, lahan bawang putih di Indonesia yang mencapai 1.720 herktar kini ditanami bawang dengan dana dari APBN. Selain itu, terdapat 400 hektar lahan milik importir yang diwajibkan untuk ditanami bawang putih.

“Penanaman serentak ini diharapkan bisa membawa kembali kejayaan tersebut,” Tandas Endra (*)

LBH Demak Raya : Tindakan Represif Satpol PP Demak Itu Sangat Arogan !!!

DEMAK,Jatengku.com – “dengan dalih ingin mendapatkan Adipura, akan tetapi mengesampingkan kesejahteraan rakyatnya” Ungkap Advokat Publik LBH Demak Raya Haryanto SH kepada Media Jatengku.com. Sabtu (25/11/2017)

Para Pendamping PKL Demak (LBH Demak Raya, PC GP. Ansor Demak, DPC Ikadin Demak dan HMI Komisariat Unisfat Demak) nilai Satpol PP Demak dinilai Arogan dalam menggusur PKL dan mengabaikan hasil pertemuan yag sudah dilakukan pada selasa 21 November yang lalu

Hal itu sebagai tindakan terkait laporan dan pendampingan tindakan represif satpol PP Demak  mengusir PKL yang sedang berjualan di sekitar Jalan Kyai Singkil pada hari sabtu 25 Nopember 2017 ini “kami mengecam tindakan satpol PP yang tidak menghargai proses yang sedang berjalan” Tambahnya

Sebelumnya Forum Komunikasi PKL Kabupaten Demak telah melakukan aksi menyampaikan pendapat di DPRD Demak pada selasa (21/11) terkait tindakan Bupati Demak yang melarang PKL berjualan di sepanjang jalan depan kodim sampai depan pendopo,

pelarangan ini menurut Haryanto tidak mempunyai payung hukum yang jelas, dan bahkan tindakan mengeser PKL di Depan SMP 5 juga tidak mempunyai payung hukum, jadi dapat disimpulkan bahwa hari ini Pemkab Demak sendiri melanggar Perda untuk menjalankan Perda dengan dalih untuk mendapatkan Adipura.

dalam waktu bersamaan menurut M. Mas’ud Sekretaris PC. GP. Ansor Demak Seharusnya Satpol PP menahan diri untuk tidak melakukan tindakan represif dan ngepam di tempat biasanya PKL berjualan, tindakan ini seperti tindakan preman yang berseragam yang menyebabkan PKL mati kutu dan tidak bisa berjualan, karena berdasarkan hasil audiensi dengan Pimpinan DPRD Demak kemarin adalah tidak boleh ada penggusuran sebelum ada aturan atau regulasi yang jelas dan Pemkab juga tidak boleh menggusur sebelum ada konsep atau relokasi yang jelas kemana teman teman PKl ini nanti ditempatkan.

MH. Ilyas Ketua DPC Ikadin Kab. Demak,  juga menilai menilai ada yang tidak beres dengan aturan penggusuran ini, “makanya kita mau minta aturanya tu seperti apa?

Kalau dirasa aturan itu bertentangan dengan aturan atau regulasi yang sudah ada maka tak segan segan dirinya beserta organisasinya siap melakukan upaya hukum, tentunya demi kepentingan teman teman PKL di Kabupaten Demak ini, biar kita semua khususnya teman teman PKL Demak tahu mana yang benar dan mana yang melanggar hukum,” Tandasanya (MM)

Tolak Politik Upah Murah, Aliansi Buruh Kota Semarang Geruduk Kantor Ganjar Pranowo

(Aliansi Buruh Jawa Tengah Geruduk kantor Gubernur Jawa Tengah Tuntut Upah Layak senilai 2,7 Juta dan Tolak upah murah dengan PP 78/2015. Foto : Afgan/Jatengku.com)

SEMARANG, Jatengku.com – Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Kota Semarang geruduk Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah di Jl. Pahlawan No.9 Kota Semarang, Rabu (15/11/2017).

(Aliansi buruh Jawa Tengah Tuntut Gaji Layak Hapus PP 78/2015. Foto : Afgan/Jatengku.com)

Jawa Tengah sebagai daerah dengan potensi Industri yang besar memiliki masalah yang cukup serius. Tercatat, mulai banyak di bangun kawasan-kawasan Industri di wilayah Jawa Tengah, seperti di Kendal, Demak, Semarang hingga Boyolali, hal ini tentu membutuhkan banyak SDM untuk menjadi tenaga kerja, namun predikat sebagai wilayah dengan upah paling terrendah tetap disandang Provinsi yang di pimpin oleh Ganjar Pranowo ini.

UMK Kota Semarang sendiri sebagai Ibu Kota Provinsi saat ini berada pada nilai Rp. 2.125.000. Hal ini tentu sangat tertinggal jauh dengan provinsi lainnya di Jawa. Kegelisahan buruh tentang upah murah menjelma menjadi horor yang luar biasa, satu kenyataan kebijakan yang kurang manusiawi salah satunya yakni berkaitan dengan survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang mana sebagai barometer penentuan upah sudah tak lagi di gunakan sejak lahirnya PP No.78 Tahun 2015 tentang pengupahan dimana kenaikan upah buruh per tahunnya hanya didasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi (PDB) saja, padahal sangat jelas dalam Undang Undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, upah harus ditentukan dengan melakukan survey KHL.

Aliansi Buruh Kota Semarang yang terdiri dari beberapa federasi serikat pekerja diantaranya yakni FKSPN, FSP KEP, FSP KAHUTINDO, FSPMI, FSP FARKES Ref, FSPI dan FSPLN mengusung angka kenaikan UMK untuk tahun 2018 yakni Rp 2.754.865,87. Mereka mengusung konsep penyetaraan upah layak supaya upah Kota Semarang mampu mengejar ketertinggalan dengan wilayah lain.

Ketua DPW FSPMI Jateng, Aulia Hakim, Amd, salah satu presidium aliansi buruh kota semarang mengatakan, dengan upah layak akan meningkatkan daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi akan semakin baik. Hakim mengungkapkan, nilai Rp 2.754.865,87 merupakan angka yang dihasilkan berdasarkan survey riil harga kebutuhan pokok yang dilakukan di pasar.

“Kami lakukan survey KHL di pasar pasar sehingga didapatkan angka riil, hal ini kami lakukan agar buruh benar benar merasakan hidup layak berdasar pada upah yang layak pula”, ungkapnya.

Hakim juga menyampaikan, aksi aliansi buruh kota Semarang ini adalah pemanasan untuk aksi berikutnya di tanggal 20 November minggu depan, bebarengan dengan penetapan UMK. (Afg)

Di Gusur Paksa Tanpa Keterangan, Puluhan PKL Demak mengadu ke LBH Demak Raya

DEMAK, Jatengku.com – Terkait adanya rencana penggusuran PKL Depan Kabupaten dan PKL Katonsari, hari ini sejumlah perwakilan Paguyuban Pedagang mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Demak Raya, Kamis (9/11/207).

ahmad Zaini PKL Katonsari yang di daulat sebagai koordinator pedagang kali Lima Kab. Demak menyampaikan “sebenarnya banyak persoalan yang di hadapi oleh teman teman pedagang khususnya pedagang kali lima, contoh nya adalah yang ada di depan Kabupaten Demak,

hari ini seratus lebih pedagang disana yang digusur tanpa penataan relokasi atau konsep yang jelas mereka mau pindah kemana?
Kemudian PKL disepanjang jalur lambat Katonsari juga desas desusnya mau digusur dengan dalih penataan, ditambah lagi dengan teman teman PKL yang ada di Kabupaten Demak lainnya, ” Tegasnya

Sementara dalam waktu bersamaan Haryanto Pengabdi Bantuan Hukum LBH Demak Raya yang menerima pengaduan ini menyampaikan “LBH sendiri menilai ada keganjilan pada relokasi yang teman teman pedagang alami, dinas menyampaikan bahwa para pedagang khususnya depan kabupaten ini mengganggu trotoar, tapi pada prakteknya mereka sementara ini juga di relokasi disekitar SMP 5 Demak di trotoar juga ” ujar Haryanto

Lebih lanjut Haryanto juga mempertanyakan Komitmen pemerintah tentang penataan PKL, karena yang di gembor gemborkan adalah penataan, tapi penataan yang mana dan konsepnya mau seperti apa? Karena sampai dengan hari teman teman pedagang juga belum jelas mereka mau dipindah kemana dan mau dibuat apa tempat berjualan mereka setelah digusur?

Sementara sekretaris LBH Demak Raya, Anwar Sadad ikut memberi keterangan Di tengah minimnya regulasi yang mengatur PKL, ia melihat pihak berwenang biasanya melontarkan beberapa dalih ketika melakukan penggusuran. Misalnya, demi kepentingan publik, perluasan lahan hijau, untuk pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya.

Dari berbagai alasan yang dilontarkan itulah, ia mengatakan ” Tak sepenuhnya benar. Tapi, yang jelas Anwar mengatakan dalam melakukan penggusuran itu, kerap terjadi tindak intimidasi bahkan bisa sampai ke kekerasaan dan pengrusakan.

Atas dasar itulah minggu depan rencananya kita akan audiensi di DPRD Demak dan merekomendasikan agar semua pihak saling berdialog untuk mencari solusi.” Tukasnya

Menurutnya, penyelesaian persoalan PKL harus diselesaikan secara komprehensif karena menyangkut banyak hal. Dari berbagai peraturan yang ada, Anwar tak melihat terdapat satu pun yang mengakui keberadaan dan hak PKL. Sebaliknya, regulasi yang ada hanya berisi pelarangan bagi PKL, khususnya PKL Kab. Demak ujar Anwar sadad (*)

Kecam Gubernur Dki Jakarta, Seluruh Buruh Indonesia Akan Gelar Aksi Serentak

JAKARTA, Jatengku.com – Puluhan ribu buruh akan mengepung Balai Kota DKI Jakarta dan Istana Negara menolak upah murah dengan PP 78 Tahun 2015 dan tagih janji Anies- Sandi pada, Jumat (10/11/2017) mendatang.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja, Kimia, Energi Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (DPP FSP KEP) Siruaya Utamawan mengatakan, salah satu konsentrasi aksinya akan digelar di Kawasan Industri Pulogadung, dengan melakukan aksi unjuk rasa keliling kawasan. “Kita akan aksi di Kawasan (Pulogadung), bergerak ke Balaikota DKI dan Istana Negara” kata Siruaya, Kamis (9/11/2017).

Menurutnya aksi besarnya itu dilakukan sebagai bentuk wujud protes elemen buruh terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap mereka, yakni persoalan upah yang dianggap tidak layak. Ditambah adanya Surat Edaran Mendagri Nomor : 561/7721/SJ Tanggal 30/10/2017 yang mewajibkan Gubernur menetapkan UMP/UMK dengan pola perhitungan berdasarkan PP 78/2015 dan tidak mewajibkan kenaikan UMK di kabupaten/kota.

“Sepanjang sejarah berdirinya NKRI, hanya Mendagri Tjahjo Kumolo yang ikut campur mengurus upah buruh, dengan keluarnya Surat Edaran Mendagri Nomor : 561/7721/SJ Tanggal 30/10/2017 ini adalah bentuk intimidasi terhadap Gubernur dalam penetapan UMP/UMK, ini aneh karena buruh adalah domain Menteri Ketenagakerjaan, kami tegaskan mekanisme penetapan UMP/UMK dengan PP 78/2015 tidak sejalan dengan amanat UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan” tegas Siruaya.

Apalagi pasca keputusan penetapan nilai upah pada tanggal 1 November 2017 oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang lebih mendengar suara pihak pengusaha, sehingga keputusan upah tetap menggunakan mekanisme perhitungan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Ini bagian dari sikap protes kami. Pemerintah masih enggan buka mata mereka terhadap kesejahteraan buruh. Dengan PP 78/2015 ini kenaikan upah kisaran 8,71%, Pemerintah seperti rela melihat kita tercekik dengan keadaan,” pungkasnya.

Untuk itulah, FSP KEP yang merupakan anggota Federasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa sebagai reaksi atas kebijakan Anies dan Sandi yang telah ingkar janji.

“Aksi kami di Balaikota untuk menagih janji dan meneriakkan kepada Gubernur, bahwa kebijakan upah yang diputus kemarin sangat sangat melukai hati kaum buruh,” terangnya.

Lebih lanjut, Siruaya juga mengatakan dengan tegas jika Anies tidak mendengarkan tuntutan mereka, maka elemen buruh akan mencabut dukungan politik kepada Anies dan Sandi. Hal ini lantaran ketika berkampanye di awal tahun lalu, baik buruh maupun Anies-Sandi sudah menandatangani kontrak politik Sepultura, yang salah satu isinya adalah kesediaan Anies-Sandi menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2018 lebih tinggi dari PP 78 Tahun 2015.

“Jika Gubernur Anies dan Wagub Sandi tidak pro pada buruh, kami pastikan cabut mandat dukungan kepada mereka dan menyatakan Gubernur manis dijanji pahit dibukti,” tandasnya.

Selanjutnya, Siruaya yang juga merupakan Vice President KSPI menyampaikan untuk aksi besar-besaran yang akan digelar hari Jumat (10/11/2017) tersebut akan diikuti oleh seluruh elemen buruh dari berbagai daerah. Ia mengatakan estimasi massa akan menyentuh jangka 20 ribu orang dengan titik aksi Balaikota DKI Jakarta dan Istana Merdeka.

Terpisah, Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan, aksi ini tidak hanya dilakukan di Jakarta. Berbagai provinsi seperti Aceh, Batam Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur dan berbagai daerah lain juga akan melakukan aksi pada 10 November 2017.

“Aksi ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia,” tegas Said Iqbal. (*)

Tepat di Hari Pahlawan, Seratus Ribu Buruh Bakal Turun ke Jalan

Jatengku.com – Ratusan ribu buruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia bertepatan dengan hari Pahlawan, tanggal 10 November 2017.

Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi adalah Aceh, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gotontalo, Kalimantan Selatan, dan sebagainya. Djsampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Jum`at (27/10/2017).

Lebih lanjut Said Iqbal mengatakan, pada tanggal 10 November nanti, khusus di Jabodetabek aksi akan dipusatkan di Istana Negara, Jakarta, dengan  melibatkan kurang lebih 20 ribu orang buruh. Sementara di daerah-daerah lain, aksi besar-besarean dipusatkan di kantor Gubernur masing-masing daerah.

“Di seluruh Indonesia, aksi ini akan diikuti lebih dari seratus ribu buruh,” kata Said Iqbal.

Said Iqbal menyampaikan, dalam aksi ini para buruh menuntut kenaikan upah minimum tahun 2018 sebesar 50 dollar atau setara dengan 650 ribu. Selain itu, buruh menuntut agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) dicabut.

“Kami menuntut upah naik 650 ribu, karena upah murah saat ini tidak relevan lagi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Akibatnya daya beli menurun yang berimbas pada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor,” katanya.

Pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini mengatakan, upah buruh saat ini tidak sebanding kebutuhan hidup. Dia mencontohkan, untuk bayar kontrakan, listrik, dan kebutuhan perumahan di Jakarta buruh harus mengeluarkan Rp 1.300.000. Untuk transportasi Rp 500.000. Untuk sekali makan 15 ribu. Jika  sehari makan 3 kali, maka sebulan Rp 1.350.000. Itu saja totalnya sudah Rp 3.150.000.

“Ini belum untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain seperti pakaian, pendidikan, dan sebagainya.”

Hal ini diperparah dengan daya beli buruh yang semakin turun, misalnya akibat kenaikan harga listrik. Jika sebelumnya buruh membayar listrik sebesar 200 ribu. Sekarang setelah kenaikan listrik, buruh harus membayar 300 ribu. 100 ribu lebih mahal dari harga biasanya. Pada saat yang sama, upah buruh tidak ada kenaikan. Akibatkan, 100 ribu yang biasanya bisa digunakan untuk konsumsi atau membeli barang yang lain, harus digunakan untuk membayar listrik. Dengan kata lain, daya beli buruh turun 100 ribu.

“Oleh karena itu, kenaikan upah sebesar Rp 650.000 dilakukan agar upah pekerja menjadi layak dan daya beli buruh semakin meningkat yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi,” kata Said Iqbal.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kenaikan upah sebesar itu juga untuk mengejar ketertinggalan dengan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Bahkan upah DKI Jakarta masih lebih rendah dari upah Karawang dan Bekasi.

“Pendapatan driver ojek online saja bisa mencapai 6 juta sebulan. Masak buruh terus-terusan dibayar murah. Ini tidak masuk akal,” kata Said Iqbal.

Sebagai pemanasan, kata Said Iqbal, buruh se-DKI Jakarta akan melakukan aksi di Balaikota DKI Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2017. Dalam aksi tersebut, diperkirakan akan diikuti 5 ribu orang buruh dari berbagai serikat pekerja.

“Aksi di Balaikota untuk menuntut janji kampanye Anies – Sandi agar tidak menggunakan PP 78/2015 dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018, dan menaikkan UMP DKI Jakarta sebesar kurang lebih 650 ribu,” pungkasnya.

Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kota Semarang Munculkan Tiga Angka Usulan UMK 2018

SEMARANG, Jatengku.com – Beberapa Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Kota Semarang melakukan pengawalan sidang pleno penetapan UMK 2018 di Kantor Disnaker Kota Semarang, Kamis (26/10/2017). Beberapa Federasi Serikat Pekerja tersebut diantaranya FSPMI, FSP KEP, SP Kahutindo, KSPN dan SPI.

Sebelumnya telah dilakukan audiensi antara beberapa perwakilan serikat pekerja dengan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, SE. MM. Dalam audiensi tersebut pihak buruh diwakili oleh, Heru B.U ( KSPN ), Aulia Hakim ( FSPMI KSPI ), Zainudin ( DP KEP KSPI ), M Abidin ( FSPMI KSPI ), Deny A ( Kahutindo ), Waluyo ( SPI ), Karmanto ( KSPN ), Sela Kaswanto ( DP KSPN ), Nanang ( KSPN ), Prabowo ( jarikebu semarang), Lukmanul Hakim ( FSPMI KSPI ) dan Sulistyo ( FSPMI KSPI ) sementara dari unsur pemerintah diwakili oleh

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Iwan Budi Setiawan, Kepala bidang hubungan industrial Disnaker Kota Semarang, Budi Astuti, dan juga Suyono dan Ikwan.

Dalam audiensi yang dilaksanakan Rabu (25/10) kemarin, Walikota telah menerima data Survey Khl yang disampaikan oleh Dewan Pengupahan Kota Semarang dan SP sekota Semarang yakni pada angka Rp. 2.754.865 dengan dasar UU 13/2003 dan 13/2012.

Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja menyampaikan agar walikota menolak tegas penggunakan PP 78 dalam menentukan nilai usulan angka untuk UMK 2018. Sementara unsur pemerintah dari Dinas kota menyampaikan kepada walikota untuk tetap menggunakan PP 78, SE Menaker dan SE Gubernur Jateng.

Dari sidang pleno yang dilakukan hari ini keluar tiga angka usulan nominal UMK tahun 2018 yakni Rp 2.534.242,9 berdasarkan hasil survey, Rp 2.754.865,87 usulan Dewan Pengupahan Unsur Buruh,

Rp 2.310.087,5 dari Apindo. Sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan di Dewan Pengupahan terkait nilai yang akan di serahkan ke Walikota.

(Afg)

PRAKIRAAN CUACA

Semarang
broken clouds
21.9 ° C
21.9 °
21.9 °
100%
0.8kmh
80%
Jum
28 °
Sab
26 °
Ming
26 °
Sen
26 °
Sel
26 °

BERITA TERBARU