Ekonomi & Politik

Ekonomi & Politik

Kecam Gubernur Dki Jakarta, Seluruh Buruh Indonesia Akan Gelar Aksi Serentak

JAKARTA, Jatengku.com – Puluhan ribu buruh akan mengepung Balai Kota DKI Jakarta dan Istana Negara menolak upah murah dengan PP 78 Tahun 2015 dan tagih janji Anies- Sandi pada, Jumat (10/11/2017) mendatang.

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja, Kimia, Energi Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (DPP FSP KEP) Siruaya Utamawan mengatakan, salah satu konsentrasi aksinya akan digelar di Kawasan Industri Pulogadung, dengan melakukan aksi unjuk rasa keliling kawasan. “Kita akan aksi di Kawasan (Pulogadung), bergerak ke Balaikota DKI dan Istana Negara” kata Siruaya, Kamis (9/11/2017).

Menurutnya aksi besarnya itu dilakukan sebagai bentuk wujud protes elemen buruh terhadap kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap mereka, yakni persoalan upah yang dianggap tidak layak. Ditambah adanya Surat Edaran Mendagri Nomor : 561/7721/SJ Tanggal 30/10/2017 yang mewajibkan Gubernur menetapkan UMP/UMK dengan pola perhitungan berdasarkan PP 78/2015 dan tidak mewajibkan kenaikan UMK di kabupaten/kota.

“Sepanjang sejarah berdirinya NKRI, hanya Mendagri Tjahjo Kumolo yang ikut campur mengurus upah buruh, dengan keluarnya Surat Edaran Mendagri Nomor : 561/7721/SJ Tanggal 30/10/2017 ini adalah bentuk intimidasi terhadap Gubernur dalam penetapan UMP/UMK, ini aneh karena buruh adalah domain Menteri Ketenagakerjaan, kami tegaskan mekanisme penetapan UMP/UMK dengan PP 78/2015 tidak sejalan dengan amanat UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan” tegas Siruaya.

Apalagi pasca keputusan penetapan nilai upah pada tanggal 1 November 2017 oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan yang lebih mendengar suara pihak pengusaha, sehingga keputusan upah tetap menggunakan mekanisme perhitungan PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“Ini bagian dari sikap protes kami. Pemerintah masih enggan buka mata mereka terhadap kesejahteraan buruh. Dengan PP 78/2015 ini kenaikan upah kisaran 8,71%, Pemerintah seperti rela melihat kita tercekik dengan keadaan,” pungkasnya.

Untuk itulah, FSP KEP yang merupakan anggota Federasi dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) melakukan aksi unjuk rasa sebagai reaksi atas kebijakan Anies dan Sandi yang telah ingkar janji.

“Aksi kami di Balaikota untuk menagih janji dan meneriakkan kepada Gubernur, bahwa kebijakan upah yang diputus kemarin sangat sangat melukai hati kaum buruh,” terangnya.

Lebih lanjut, Siruaya juga mengatakan dengan tegas jika Anies tidak mendengarkan tuntutan mereka, maka elemen buruh akan mencabut dukungan politik kepada Anies dan Sandi. Hal ini lantaran ketika berkampanye di awal tahun lalu, baik buruh maupun Anies-Sandi sudah menandatangani kontrak politik Sepultura, yang salah satu isinya adalah kesediaan Anies-Sandi menetapkan UMP DKI Jakarta tahun 2018 lebih tinggi dari PP 78 Tahun 2015.

“Jika Gubernur Anies dan Wagub Sandi tidak pro pada buruh, kami pastikan cabut mandat dukungan kepada mereka dan menyatakan Gubernur manis dijanji pahit dibukti,” tandasnya.

Selanjutnya, Siruaya yang juga merupakan Vice President KSPI menyampaikan untuk aksi besar-besaran yang akan digelar hari Jumat (10/11/2017) tersebut akan diikuti oleh seluruh elemen buruh dari berbagai daerah. Ia mengatakan estimasi massa akan menyentuh jangka 20 ribu orang dengan titik aksi Balaikota DKI Jakarta dan Istana Merdeka.

Terpisah, Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan, aksi ini tidak hanya dilakukan di Jakarta. Berbagai provinsi seperti Aceh, Batam Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur dan berbagai daerah lain juga akan melakukan aksi pada 10 November 2017.

“Aksi ini serentak dilakukan di seluruh Indonesia,” tegas Said Iqbal. (*)

Tepat di Hari Pahlawan, Seratus Ribu Buruh Bakal Turun ke Jalan

Jatengku.com – Ratusan ribu buruh Indonesia dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran di seluruh Indonesia bertepatan dengan hari Pahlawan, tanggal 10 November 2017.

Beberapa provinsi yang akan melakukan aksi adalah Aceh, Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gotontalo, Kalimantan Selatan, dan sebagainya. Djsampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Jum`at (27/10/2017).

Lebih lanjut Said Iqbal mengatakan, pada tanggal 10 November nanti, khusus di Jabodetabek aksi akan dipusatkan di Istana Negara, Jakarta, dengan  melibatkan kurang lebih 20 ribu orang buruh. Sementara di daerah-daerah lain, aksi besar-besarean dipusatkan di kantor Gubernur masing-masing daerah.

“Di seluruh Indonesia, aksi ini akan diikuti lebih dari seratus ribu buruh,” kata Said Iqbal.

Said Iqbal menyampaikan, dalam aksi ini para buruh menuntut kenaikan upah minimum tahun 2018 sebesar 50 dollar atau setara dengan 650 ribu. Selain itu, buruh menuntut agar Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (PP 78/2015) dicabut.

“Kami menuntut upah naik 650 ribu, karena upah murah saat ini tidak relevan lagi dengan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Akibatnya daya beli menurun yang berimbas pada banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor,” katanya.

Pria yang juga menjadi Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini mengatakan, upah buruh saat ini tidak sebanding kebutuhan hidup. Dia mencontohkan, untuk bayar kontrakan, listrik, dan kebutuhan perumahan di Jakarta buruh harus mengeluarkan Rp 1.300.000. Untuk transportasi Rp 500.000. Untuk sekali makan 15 ribu. Jika  sehari makan 3 kali, maka sebulan Rp 1.350.000. Itu saja totalnya sudah Rp 3.150.000.

“Ini belum untuk memenuhi kebutuhan hidup yang lain seperti pakaian, pendidikan, dan sebagainya.”

Hal ini diperparah dengan daya beli buruh yang semakin turun, misalnya akibat kenaikan harga listrik. Jika sebelumnya buruh membayar listrik sebesar 200 ribu. Sekarang setelah kenaikan listrik, buruh harus membayar 300 ribu. 100 ribu lebih mahal dari harga biasanya. Pada saat yang sama, upah buruh tidak ada kenaikan. Akibatkan, 100 ribu yang biasanya bisa digunakan untuk konsumsi atau membeli barang yang lain, harus digunakan untuk membayar listrik. Dengan kata lain, daya beli buruh turun 100 ribu.

“Oleh karena itu, kenaikan upah sebesar Rp 650.000 dilakukan agar upah pekerja menjadi layak dan daya beli buruh semakin meningkat yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi,” kata Said Iqbal.

Lebih lanjut dia menjelaskan, kenaikan upah sebesar itu juga untuk mengejar ketertinggalan dengan negara tetangga seperti Vietnam, Thailand, dan Malaysia. Bahkan upah DKI Jakarta masih lebih rendah dari upah Karawang dan Bekasi.

“Pendapatan driver ojek online saja bisa mencapai 6 juta sebulan. Masak buruh terus-terusan dibayar murah. Ini tidak masuk akal,” kata Said Iqbal.

Sebagai pemanasan, kata Said Iqbal, buruh se-DKI Jakarta akan melakukan aksi di Balaikota DKI Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2017. Dalam aksi tersebut, diperkirakan akan diikuti 5 ribu orang buruh dari berbagai serikat pekerja.

“Aksi di Balaikota untuk menuntut janji kampanye Anies – Sandi agar tidak menggunakan PP 78/2015 dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2018, dan menaikkan UMP DKI Jakarta sebesar kurang lebih 650 ribu,” pungkasnya.

Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kota Semarang Munculkan Tiga Angka Usulan UMK 2018

SEMARANG, Jatengku.com – Beberapa Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh se-Kota Semarang melakukan pengawalan sidang pleno penetapan UMK 2018 di Kantor Disnaker Kota Semarang, Kamis (26/10/2017). Beberapa Federasi Serikat Pekerja tersebut diantaranya FSPMI, FSP KEP, SP Kahutindo, KSPN dan SPI.

Sebelumnya telah dilakukan audiensi antara beberapa perwakilan serikat pekerja dengan Walikota Semarang, Hendrar Prihadi, SE. MM. Dalam audiensi tersebut pihak buruh diwakili oleh, Heru B.U ( KSPN ), Aulia Hakim ( FSPMI KSPI ), Zainudin ( DP KEP KSPI ), M Abidin ( FSPMI KSPI ), Deny A ( Kahutindo ), Waluyo ( SPI ), Karmanto ( KSPN ), Sela Kaswanto ( DP KSPN ), Nanang ( KSPN ), Prabowo ( jarikebu semarang), Lukmanul Hakim ( FSPMI KSPI ) dan Sulistyo ( FSPMI KSPI ) sementara dari unsur pemerintah diwakili oleh

Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang, Iwan Budi Setiawan, Kepala bidang hubungan industrial Disnaker Kota Semarang, Budi Astuti, dan juga Suyono dan Ikwan.

Dalam audiensi yang dilaksanakan Rabu (25/10) kemarin, Walikota telah menerima data Survey Khl yang disampaikan oleh Dewan Pengupahan Kota Semarang dan SP sekota Semarang yakni pada angka Rp. 2.754.865 dengan dasar UU 13/2003 dan 13/2012.

Dewan Pengupahan dan Serikat Pekerja menyampaikan agar walikota menolak tegas penggunakan PP 78 dalam menentukan nilai usulan angka untuk UMK 2018. Sementara unsur pemerintah dari Dinas kota menyampaikan kepada walikota untuk tetap menggunakan PP 78, SE Menaker dan SE Gubernur Jateng.

Dari sidang pleno yang dilakukan hari ini keluar tiga angka usulan nominal UMK tahun 2018 yakni Rp 2.534.242,9 berdasarkan hasil survey, Rp 2.754.865,87 usulan Dewan Pengupahan Unsur Buruh,

Rp 2.310.087,5 dari Apindo. Sampai dengan saat ini belum ada kesepakatan di Dewan Pengupahan terkait nilai yang akan di serahkan ke Walikota.

(Afg)

KPU Kab Semarang Tolak 2 Parpol Karena Tak Penuhi Syarat

Semarang, Jatengku.com – “Hanya PKB, Partai Garuda dan PBB yang terpenuhi sehingga kita berikan tanda terima (TT). Untuk Partai Idaman dan Partai Rakyat kita kembalikan karena tidak terpenuhi,” kata Guntur, Rabu (18/10/2017

Partai Idaman dan Partai Rakyat dinyatakan sebagai pendaftar di KPU Kabupaten Semarang yang tidak memenuhi persyaratan. Untuk itu, KPU Kabupaten Semarang memberikan tanda terima kepada 14 partai politik yang mendaftar. 14 parpol itu adalah Partai Perindo, PDI Perjuangan, Partai Nasdem, PKS, Partai Hanura, Partai Berkarya, PAN, dan Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PPP, PKB, Partai Garuda dan PBB.

Pada saat itu PKB, Partai Garuda, Idaman dan Partai Rakyat, diberikan waktu untuk memperbaiki dokumen salinan KTA dan KTP daftar anggota dengan persyaratan minimal 1.000.

Pada batas akhir perbaikan berkas persyaratan, Selasa (17/10) pukul 24.00 WIB, terdapat tiga parpol melengkapi berkas, yaitu PBB, PKB dan Partai Garuda. PBB merupakan partai terakhir berkas pendaftaran memperoleh tanda terima (TT) dari KPU Kabupaten Semarang pada pukul 23.59 WIB.

Ketua KPU Kabupaten Semarang, Guntur Suhawan, menuturkan pendaftaran perpanjangan 1 x 24 jam sesuai dengan Surat Edaran KPU nomor 585/PL.01.1-SD/03/KPU/X/2017 diberikan kepada partai politik yang pendaftaran ditutup, Senin (16/10), pukul 24.00 WIB, belum lengkap.

Selanjutnya, KPU Kabupaten Semarang akan melakukan penelitian administrasi mulai tanggal 18 Oktober 2017-15 November 2017.(*)

Merasa Haknya di Rampas, Pekerja Rumahan di Ungaran Gugat Dinaskertarans dan Dinas Sosial Kabupaten Semarang

SEMARANG, Jatengku.com – Pada Senin (25/9) Tim Advokasi Peduli Pekerja Rumahan tlah mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Semarang di Pengadilan Negeri (PN) Ungaran.

Adapun awal dari gugatan ini adalah perselisihan hubungan industrial berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tanggal 8 Agustus 2016 yang dialami oleh dua orang pekerja rumahan Giyati dan Osy Osela Sakti yang sebelumnya merupakan pekerja rumahan pada PT Ara Shoes Indonesia. PHK tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tanpa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan lainnya yang menjadi hak pekerja saat terjadi PHK.

Saat pihak pekerja rumahan meminta untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam perundingan bipartit, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, PT Ara Shoes Indonesia menolak permintaan ini dengan alasan tidak ada hubungan kerja antara PT Ara Shoes Indonesia dengan pekerja rumahan.

Hal ini juga didasari dengan adanya surat penjelasan dari Dinsosnakertrans Kab Semarang Nomor 560/1765 tetanggal 2 September 2014. ” Dalam pandangan kami, hal ini merupakan suatu kejanggalan lantaran unsur hubungan kerja berupa pekerjaan, upah, perintah, sebagaimana diatur dalam Paal 1 angka 15 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakaerjaan telah terpenuhi dalam hubungan antara pekerja rumahan dengan PT Ara Shoes Indonesia,” ungkap Zaenal Arifin

Dikarenakan ditolaknya permintaan perundingan secara bipartit oleh PT Ara Shoes Indonesia, maka proses perundingan bipartit sebagaimana diatur oleh Pasal 3 ayat (3) UU PPHI dianggap gagal dan oleh karenanya dapat dilanjutkan pada proses tripartit, yaitu dengan dimediasi oleh Dinsosnkaertrans Kabupaten Semarang.

Meski demikian, Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang menolak dengan alasan yang sama: tidak ada hubungan kerja antara pekerja rumahan dengan PT Ara Shoes Indonesia.

Pihaknya juga memaparakan ” Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, unsur hubungan kerja telah terpenuhi. Tindakan Dinsosnkaertrans Kabupaten Semarang ini, selain bertentangan dengan UU PPHI, juga telah menghambat pekerja rumahan dalam memperoleh hak-hak nya.

Pasalnya, untuk dapat melakukan persidangan perselisihan hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Indsutrial (PHI), haruslah terlebih dahulu dilakukan mediasi. Dengan tidak dilakukan mediasi, maka persidangan di PHI tidak dapat dilaksanakan dan pekerja rumahan tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan,” Tegasnya

Dalam waktu bersamaan dalah satu Aktivis dan Pemerhati buruh Rumahan Rima “YASSANTI” menuturkan “Penolakan Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang dalam melakukan mediasi tersebutlah yang kemudian menjadikan dasar kami melakukan gugagatan perbuatan melawan hukum terhadap Dinsosnakertrasn Kabupaten Semarang,” Ujarnya

Dia juga menegaskan “Dinsosnakertras Kabupaten Semarang telah melakukan tindakan yang lebih menguntungkan perusahaan perusahaan dan di sisi lain mengabaikan hak-hak pekerja.

Merupakan kemutlakan bagi penyelenggara negara, khususnya Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang, untuk memahami undang-undang di bidang ketenagakerjaan. Jika hal yang demikian tidak dimiliki oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang, tentu nasib pekerja akan terancam oleh kesewenang-wenangan pemodal.” Tandas Rima

 

[Nkh]

PKB Minta Bahas Dulu terkait Pengusungan Emil Jadi Cagub oleh Setya Novanto

*Istimewa

JAKARTA, Jatengku.com –  “Kalau sudah resmi, kita welcome tidak ada masalah. Tapi tentu soal wakil tidak serta merta (diputuskan sendiri). Karena harus dibahas dalam koalisi,” ujar Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda Jumat (22/9)

Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jabar merespons positif diusungnya Ridwan Kamil menjadi Cagub Jabar oleh Golkar, melalui Setya Novanto. Meski begitu, PKB meminta nama cawagub harus dibahas dalam koalisi.

Pasalnya, PKB bersama NasDem, dua parpol yang sudah resmi mengusung Ridwan Kamil, berkomitmen akan membahas nama cawagub dalam forum koalisi.

“Kami (PKB) dengan NasDem dan Kang Emil (Ridwan Kamil) sendiri sudah komit bahwa kalau wakil, siapa pun partai yang akan bergabung mendukung Kang Emil, soal wakil akan dibahas dalam koalisi,” Tukas Huda.

“Prinsipnya, tidak ada kesemertaan soal nama calon wakil karena akan dibahas dalam forum koalisi. Ini bukan soal Daniel, tapi kebetulan sudah ada komitmen soal figur wakil akan dibahas dalam koalisi, jadi, belum bisa jadi rujukan karena surat masih sumir. Tidak ada nomor surat, tidak ada stempel partainya” Tegasnya (*)

ASPEK : GNNT, Bisnis Ala Kompeni, Hanya Untungkan Perbankan dan Memeras Rakyat ! 

JAKARTA, Jatengku.com – Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) menyayangkan sikap yang ditunjukkan oleh Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo terkait dengan ijin bagi perbankan untuk memungut biaya isi saldo uang elektronik agar perbankan dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur alat bayar nontunai.

Sikap Gubernur BI ini di nilai Oleh Aspek hanya semakin menegaskan bahwa BI dan Pemerintah hanya mementingkan kepentingan bisnis perbankan tanpa mau tahu dengan hak-hak rakyat. Restu BI bagi bank untuk bisa memungut dana lebih dari masyarakat jelas merugikan masyarakat umum

” Ini bukti bahwa Negara tunduk pada kepentingan pengusaha! Ketika bank ingin memiliki infrastruktur pembayaran nontunai, kemudian BI mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai.

Pertanyaannya, jika perbankan tidak mampu menyediakan infrastruktur nontunai, mengapa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dicanangkan oleh BI, dan diwajibkan bahkan sampai memaksakan ke pemerintah daerah?”  Demikian disampaikan Mirah Sumirat, SE Presiden ASPEK Indonesia dalam keterangan pers tertulisnya (17/09/2017).

Di kesempatan yang sama Mirah Sumirat juga menyampaikan kekecewaannya pada Bank Indonesia melalui  sosialisasi GNNT, sehingga berimbas pada pemberlakuan Gardu Tol Otomatis (GTO) yang akan dipaksakan oleh BI dan Jasa Marga pada Oktober 2017.

Mirah  mengingatkan masyarakat bahwa ada potensi dana mengendap triliunan rupiah dari GNNT dan GTO yang hanya akan menguntungkan perusahaan perbankan.

” Contoh saat masyarakat yang akan masuk jalan tol dan diwajibkan untuk membayar dengan menggunakan e-toll. Saat pembelian kartu e-toll, kerugian pertama adalah dari potongan uang kartu sebesar Rp.10.000 – 20.000. Pengguna jalan sudah dipaksa setor ke bank atas nama biaya kartu. Kerugian kedua, adalah dana mengendap triliunan rupiah yang juga “dipaksa setor” pengguna jalan yang tidak setiap hari menggunakan jalan tol. ” Tegas Mirah Sumirat

Peresiden Aspek Indonesia tersbeut juga menambahakn “potensi triliunan rupiah yang akan digarap bank dari selisih saldo minimal dengan tarif tol terendah. Jika tarif tol terendah adalah Rp.10.000 maka jika saldo tersisa anda di bawah Rp.10.000 sudah dipastikan sisa saldo itu tidak akan pernah bisa dimanfaatkan oleh pemilik kartu dan akan diambil menjadi milik bank. Dan lagi masyarakat dibebani biaya setiap isi ulang saldo e-toll karena bank ingin “belanja” mesin nontunai, yang dikemas atas nama biaya administrasi. ” Tambahnya

Mirah juga mengingatkan  masyarakat bahwa GNNT akan menyasar pada transaksi kebutuhan dasar masyarakat yang lainnya, seperti pembelian bahan bakar minyak (BBM) dimana PT Pertamina juga akan mewajibkan pembelian BBM hanya dengan nontunai.

Tidak saja pengemudi mobil namun juga akan berdampak langsung pada pengendara motor yang jumlahnya puluhan juta. Pengendara motor yang selama ini bisa membeli bensin secukupnya dengan uang tunai Rp.10.000, harus juga “dipaksa setor” dan mengendapkan dananya di bank untuk keuntungan pihak bank.

Pihaknya mengyngkapkan dimana keuntungannya buat masyarakat. Dimana perlindungan hak konsumen jika konsumen tidak lagi bisa menggunakan uang tunai rupiah dan dipaksa nontunai. tanya tegas Mirah Sumirat.

” Ini praktek bisnis ala kompeni tegas Mirah, karena masyarakat dipaksa untuk setor dana ke perusahaan seperti layaknya upeti di jaman penjajahan dulu. Ini adalah penjajahan model baru berkedok teknologi dan investasi, ungkap Mirah. Bedanya, dulu penjajah asing datang dengan tentara dan misi dagang perusahaan. Saat ini terbukti rakyat masih dijajah oleh misi dagang lokal dan asing yang didukung oleh Pemerintah yang berkuasa ” Pungkasnya

Tidak berhenti di situ ASPEK Indonesia berusaha memberikan solusi yaitu setiap gardu tol harus tetap mempekerjakan manusia dan harus bisa menerima pembayaran tunai dan non tunai. Biarkan masyarakat yang memilih

sehingga dengan begitu diharap rupiah tetap menjadi alat pembayaran yang sah, hak konsumen terlindungi dan PHK massal dapat terhindari. Di situlah seharusnya Negara mengambil peran untuk menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara Indonesia.

 

[Nkh]

Chris John Mengambil Formulir Cawagub di kantor PDIP Jateng

SEMARANG, Jatengku.com – “Mas Dede ini tokoh muda muda yang memahami banyak hal. Baik itu politik, ekonomi, sosial, dan lainya,”  ujar Christian John atau atau Chris John kepada wartawan di kantor DPD PDIP Jateng, Jalan Brigjen Katamso, Semarang, Senin (7/8/2017).

mantan petinju dunia asal Semarang itu, mendatangi ruang pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah di kantor DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah. Dia mengambil formulir bakal calon wakil gubernur Jawa Tengah untuk Pilgub 2018.

Formulir tersebut memang bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk rekannya yang juga merupakan kader PDIP, Dede Indra Permana.

Chris John hanya dikuasakan untuk mengambi formulir hari ini. Rencananya formulir pendaftaran akan dikembalikan bersama data-data lengkap ke PDIP pada hari Rabu (9/7)

Chris John berharap Dede bisa memajukan olahraga di Jawa Tengah jika mendapatkan rekomendasi dan akhirnya terpilih menjadi wakil gubernur jateng.(*)

Jalan Lingkar Selatan (JLS) Salatiga, di Wacanakan Sebagai Pusat Industri

Jpeg

SALATIGA, Jatengku.com – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PM dan PTSP) Kota Salatiga menyiapkan wilayah di Kecamatan Argomulyo tepatnya di tepian Jalan Lingkar Selatan (JLS) Kota Salatiga sebagai pusat industri, Hal ini di mangsudkan akan meningkatkan investasi di Kota Salatiga, Kamis (13/7/2017).

Priyono Soedharto Kepala Dinas PM dan PTSP Kota Salatiga mengungan bahwa hal ini sebagai bentuk persiapan telah dilaksanakan selama sekitar 3 tahun terakhir ini. Total ada sekitar 159 hektare lahan yang dapat digunakan untuk beragam kegiatan industri.

“Dan dari total lahan itu, masih ada sekitar 98 hektare yang bisa dimanfaatkan untuk lahan industri. Puluhan hektare tersebut, akan kami tawarkan terus kepada para calon investor yang hendak berinvestasi di Kota Salatiga. Terakhir adalah PT Indo Sakura Indah yang merupakan pabrik plastik dan berdiri di atas lahan sekitar 10 hektare,” papar Priyono.

Pemkot Salatiga akan terus berupaya menjadikan Salatiga sebagai daerah ramah investasi. Pihaknya juga berupayaterbuka dan transparan bagi ada investor baik lokal maupun asing yang hendak berinvestasi di Salatiga.

“Di kurun waktu dua tahun terakhir ini, total investasi yang telah masuk ke Kota Salatiga mencapai sekitar Rp 600 miliar. Kami pun berkeyakinan akan terus meningkat di tiap tahunnya. Terlebih melalui berbagai kemudahan serta kecepatan persyaratan investasi yang kami berikan dan cukup satu pintu ini,”  Tandasnya.(*)

Pilgub Jateng 2018, Angaran Capai Angka Rp 1 Triliun

*Ilustrasi

SEMARANG, Jatengku.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah untuk penyelenggaraan Pilgub dan Pilkada 2018 mendatang, membutuhkan anggaran hampir mencapai angka Rp1 triliun.

Anggaran Pilgub Jateng 2018, sebagian akan digunakan untuk membiayai badan penyelenggara. Mulai dari tingkat kecamatan sampai ke tempat pemungutan suara (TPS).

Anggota KPU Jateng Divisi Hukum Hakim Djunaedi mengatakan, saat ini sudah ketemu angka untuk penyelenggaraan Pilgub dan Pilkada 2018 sebesar Rp986 miliar.

Saat ini, pihaknya masih mensinergikan anggaran yang diajukan KPU Jateng dan KPU kabupaten/kota yang juga menggelar Pilkada Serentak 2018.

Dalam waktu yang berbeda, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng Juhana menyatakan, saat ini pihaknya sudah ada komitmen dengan Pemprov Jateng terkait dana kebutuhan pengawasan selama Pilgub dan Pilkada Jateng 2018 mendatang.

Terkait rekrutmen panwas di 35 kabupaten/kota, lanjut Juhana, tahapannya mulai dilakukan Juni 2017. Masing-masing daerah akan ada tiga orang panwas dan panwas tiap daerah merekrut panwascam, PPL dan pengawas (TPS) tempat pemungutan suara

“Kebutuhan anggaran Bawaslu yang diajukan sebesar Rp338 miliar, sekarang baru terpenuhi Rp293 miliar,” Tukasnya, seperti dilansir dari Radio Idola, baru-ini.

Dirinya berharap, pemprov segera menandatangani NPHD, agar persiapan pengawasan tidak terlambat dan bisa berjalan lancar. (*)

PRAKIRAAN CUACA

Semarang
light rain
23.2 ° C
23.2 °
23.2 °
97%
0.6kmh
76%
Kam
27 °
Jum
26 °
Sab
26 °
Ming
27 °
Sen
29 °

BERITA TERBARU