Peristiwa

Peristiwa

Polri Bakal Tindak Guru SMPN 10 Pangkal Pinang Aniaya Muridnya

Jatengku.com – Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul mengatakan, bahwa tindakan guru sebuah sekolah di Pangkal Pinang, Bangka Belitung yang aniaya muridnya di dalam kelas tersebut merupakan tindak pidana

Ia mengatakan bahwa perbuatan semacam itu harus diproses dengan tegas secara hukum, sehingga bisa menjadi efek jera bagi pelaku dan pelajaran bagi yang lainnya.

“Perbuatan seperti itu harus dipidana, supaya pemidaaan itu yang dilakukan bisa (menjadi) efek jera,” kata Kombes Martinus kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (6/11/2017).

Kemudian Martinus juga mengatakan bahwa dalam persoalan hukum, pihaknya akan turun tangan. Namun dikatakan mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya tersebut bahwa pihak yang paling berwenang dalam persoalan tindakan oknum guru tersebut adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Kalau proses hukumnya, ya pasti (domain) kita dan kita akan tindak. Tapi yang lebih berperan penting di sini ada Kemendikbud,” pungkasnya.

Diketahui, pada sebuah postingan video aksi brutal seorang guru terhadap murdinya sendiri di dalam sebuah kelas menjadi viral di sosial media. Dan diketahui jika oknum tersebut bernama Ma’in, yakni seorang guru di SMPN 10 Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.

Insiden tersebut berlangsung pada hari Sabtu (11/10/2017) lalu ketika seorang siswa yang diketahui bernama Rama Heryanto Putra (14) memanggil pelaku langsung nama tanpa menyebutkan “Pak”. Merasa tidak terima dipanggil langsung nama oleh siswanya sendiri, oknum guru tersebut langsung berang dan menghajar korban dengan brutal.

Tak hanya memukuli Rama, salah seorang teman Rama yang sempat mencoba melerai justru menjadi salah satu sasaran tinju oknum guru tersebut.

Akibat aksi kekerasan gurunya itu, dikabarkan korban sempat menjalani perawaran di IGD RUSD Kota Pangkal Pinang. Namun setelah Hari Senin (16/10/2017) lalu dilakukan pertemuan antara pihak sekolah, pelaku dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang, kasus tersebut berakhir damai dengan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pelaku.

Sementara itu, Rama yang menjadi korban penganiayaan tersebut kini sudah pulih dan bisa bersekolah seperti sedia kala.(*)

Tak Kunjung Temui Perkembangan, Masyarakat Kalisari Datangi Polres Demak

DEMAK, Jatengku.com – Belum ada kejelasan mengenai laporan yang sudah pernah dilaporkan beberapa bulan yang lalu, warga kalisari mendatangi Polres Demak,  untuk minta SP2H. Demak, kamis (2/11/2017)

Khoirudin bersama warga kalisari lainya dengan di dampingi oleh LBH Demak Raya hari ini kamis, (2/11) ini tadi mendatangi Polres Demak untuk minta kejelasan kasus yang sudah pernah dilaporkannya.

Maksud kedatangan beberapa warga ini dengan maksud mengucapkan terimakasih pada Polres Demak dan jajaranya karena responsif terhadap laporan yang pernah dilakukan warga sebelumnya.

“Kami juga mendukung kepada Polres Demak untuk segera menyelesaikan persoalan ini, akan tetapi hingga karena hingga saat ini kami belum menerima hasil perkembanganya makanya kita meminta kejelasan kasus ini prosesnya sejauh mana?

Sebagaimana laporan warga terdahulu, warga melaporkan kepala desanya karena mengeruk tanah desa untuk kepentingan dirinya sendiri, dan warga menganggap selama ini Kepala Desanya telah menyalahgunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian terhadap desa dengan mengambil keuntungan untuk dirinya sendiri dari hasil penjualan tanah urug itu.

Haryanto Advokat Publik LBH Demak Raya yang mendampingi warga ini menyampaikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) merupakan hak bagi pelapor. Dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyelidikan /penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala.

Lebih lanjut Haryanto juga menjelaskan berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan SP2HP kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan, lha maka alasan inilah warga dengan di dampinginya minta SP2HP kepada penyidik yang berwenang.

Sementara itu Nanang Nasir Kepala Kantor LBH Demak Raya yang ikut dalam pendampingan ini berharap agar polres juga bisa bekerja profesional, cepat, tepat, transparan dan akuntabel dalam memeriksa perkara ini, agar masyarakat desa kalisari juga bisa mendapatkan kejelasan atau keadilan terkait dengan persoalan yang sedang dialami di desanya, tandasnya. (*)

Merasa di Intimidasi, Ahmad Ridho Laporkan RSJD Amino Gondohutomo Semarang

DEMAK, Jatengku.com – berikhtiar untuk sembuh, pemuda asal sayung Demak ini malah jadi korban dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum RSJD Amino Gondohutomo Semarang. Demak, Rabu, (1/11/2017)

ahmad Ridho (28) menjadi korban dugaan penganiayaan yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai RSJD Amino Gondohutomo Semarang, menurut Kasdi(58) tetangga yang mengantarkan Ridho, kisah ini bermula ketika Ridho dalam seminggu ini sering murung, kemudian keluarga berinisiatif membawa ke RSJD selasa 24 Oktober 2017 sekitar jam 14.30,

sesampainya disana karena ada salah satu berkas yang kurang kemudian Kasdi memaksa untuk segera di rawat saja dulu karena sifatnya emergency, untuk berkas yang kurang nanti akan di susulkan kemudian, kemudian dari pihak RSJD juga menyampaikan bahwa pasien atau Ridho baru boleh dibezoek minimal 2 minggu atau satu bulan berikutnya,

pihak RSJD menyampaikan kalau langsung di bezoek nanti si pasien malah langsung ngajak pulang, dikarenakan merasa iba dan kasihan kemudian rabu siang, tanggal 25 Oktober 2017, Mujiono bersama keluarga yang lain membezoek korban, tapi alangkah kagetnya keluarga mendapati Ridho dalam keadaan di ikat dan sekujur wajahnya penuh dengan lebam, kemudian dari keluarga juga meminta klarifikasi dari rumah sakit, didapat keterangan bahwa Ridho kejedug tembok dan tempat tidur rumah sakit,

karena tidak mendapat jawaban yang memuaskan,  akhirnya mujiono mohon izin pamit pulang, dan setelah sampai dirumah kemudian mujiono berembug dengan keluarga besarnya tentang kondisi Ridho yang dilihatnya tadi siang, akhirnya disepakati bahwa Ridho besok harus segera pulang.

Kemudian hari kamis, tanggal 26 Oktober 2017 akhirnya keluarga Ridho memaksa untuk pulang dan diizinkan RSJD Amino Gondhohutomo Semarang.

Di tengah tengah perjalanan pulang, Ridho bercerita bahwa dia ketika di RSJD itu mengaku dipukuli oleh orang orang yang mamakai seragam dan yang di duga oknum atau pegawai RSJD, mendengar cerita itu kemudian keluarga geram dan pada hari itu juga langsung melakukan visum et repertum di RSI Sultan Agung Semarang.

Dan hari jum’atnya langsung mengadukan persoalan ini ke Polsek Pedurungan dan Polrestabes Semarang, akan tetapi tidak direspon baik oleh penjaga piket pada waktu itu, dengan dalih tidak ada bukti atau saksi yang melihat langsung kejadian itu, yang kemudian mereka kembali pulang.

Anwar Sadad Pengabdi Bantuan Hukum Demak Raya yang hari ini ke rumah Ridho menyampaikan sebebarnya sejak minggu kemarin pihaknya menerima pengaduan oleh warga ini, akan tetapi karena kesibukan lembaga baru kali ini kita bisa menindaklanjutinya.

Menurutnya seharusnya rumah sakit juga bertanggung jawab dalam hal ini, terlepas siapapun pelakunya entah itu sesama pasien atau apalagi diduga oknum pegawai/ perawat rumah sakit harus bertanggung jawab, apalagi warga ini khan sudah mengadukan hal ini ke kepolisian lalu kenapa di tolak, alasanya apa?

Lha inilah nanti yang akan kita tanyakan ke Polsek Pedurungan atau ke Polrestabes Semarang, karena prinsipnya warga negara sama dihadapan hukum, dan kita juga berharap agar kejadian kejadian sperti ini tidak terulang kembali dan ada perbaikan SOP atau pelayanan dilingkungan rumah sakit milik pemerintah ini, tutup anwar yang juga sekretaris LBH Demak Raya ini.(*)

Buruh Jakarta Apresiasi Kebesaran Hati dan keberanian, Wagub Sandiga Uno

JAKARTA, Jatengku.com – Buruh Jakarta mengapresiasi kebesaran hati dan keberanian Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno yang naik ke atas mobil komando untuk langsung menemui peserta aksi. Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, Selasa (31/10/2017).

Menurut Said Iqbal, Hal ini menunjukkan kerendahan hati dan keinginan untuk terus membuka ruang dialog tanpa harus marah-marah dan merasa paling benar sendiri, tanpa mau mendengar aspirasi rakyat Jakarta.

“Buruh menaruh rasa hormat kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno yang berbeda dengan Gubernur sebelumnya dalam menyikapi aksi buruh,” kata Said Iqbal.

Seperti diketahui, hari ini buruh DKI Jakarta melakukan aksi di Balai Kota untuk mendukung Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk menetapkan UMP 2018 sebesar 3,9 juta.

Dia berharap, hal ini satu langkah permulaan yang baik dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, khususnya dalam menetapkan UMP DKI Jakarta.

Lebih lanjut Said Iqbal mengatakan, “Bagi kami, ini adalah cara untuk bersilahturahmi dengan pemimpin Jakarta yang baru. Kami mendukung slogan maju kotanya bahagia warganya, demi meningkatkan daya beli buruh Jakarta yang berimplikasi dengan menanjaknya konsumsi rumah tangga di Jakarta sehingga akan menambah lapangan kerja baru bagi masyarakat Jakarta.”

“Buruh Jakarta malu dan merasa dimiskinkan karena UMP DKI Jakarta lebih rendah dari upah buruh Vietnam, China, Thailand, Malaysia, bahkan lebih rendah dari UMK Bekasi dan Karawang akibat dari kebijakan upah murah dari Ahok dan Jarot,” pungkasnya.

 

Pabrik Petasan Meledak, Presiden KSPI Kutuk Keras Kadisnaker

Jatengku.com – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengutuk keras perusahaan pembuat petasan di kawasan Tangerang.

Menurutnya, insiden meledaknya pabrik petasan tersebut terjadi lantaran perusahaan abai terhadap standar keselamatan kerja bagi karyawannya.

“KSPI mengutuk keras pengusaha pabrik petasan yang telah lalai dalam menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3),” kata Said Iqbal di Jakarta, Kamis (26/10/2017).

Yang membuat Iqbl geram adalah, ternyata ada dugaan jika perusahaan tersebut ilegal alias tidak memiliki izin resmi.

Menurut Said Iqbal, Kadisnaker dan Menaker harus bertanggung jawab karena puluhan nyawa buruh hilang sia-sia akibat kejadian ini.

Dia menilai, ini adalah akibat tindak pidana pengusahanya dan kelalaian Kadisnaker dan Menaker dalam melakukan pengawasan. Oleh karena itu, KSPI mendesak agar Kadisnakertrans Tangerang dan Menaker dicopot.

“KSPI menuntut penjarakan pengusahanya. Copot Kadisnaker Tangerang. Selain itu Menaker harus mundur sebagai bentuk pertanggungjawab moral,” tegas pria yang juga Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) ini.

Bahkan Said Iqbal mendesak Presiden Joko Widodo agar memberhentikan Menteri Ketenagakerjaan karena kasus pelanggaran K3 yang terus berulang.

Sebelumnya di Tangerang juga terjadi kasus perbudakan di pabrik panci dan ledakan pabrik Mandom di Bekasi yang merenggut nyawa 20 orang buruh.

“Menaker gagal memberikan perlindungan. Karena itu, buruh Indonesia mendesak Menaker dicopot,” pungkasnya.

Diketahui, pada hari Kamis (26/10/2017) sebuah pabrik petasan di Kosambi, Tangerang, Banten dikabar meledak. Bahkan dalam peristiwa tersebut, setidaknya ada 47 orang pekerja meninggal dunia dan puluhan lain mengalami luka-luka atas meledaknya pabrik petasan tersebut.(*)

Koordinator Pusat BEM-SI Dipanggil Polisi

Jatengku.com – Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan, bahwa pihaknya tengah memanggil dua orang Mahasiswa yakni Panji Laksono dan koordinator pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Wildan Wahyu Nugroho. Bahkan keduanya saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Pemanggilan kedua orang aktivis Mahasiswa tersebut berkaitan dengan pengembangan kasus kerusuhan yang terjadi, ketika ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Merdeka, Jumat (20/10/2017) lalu.

“Iya, kalau ada pemanggilan keduanya sebagai tersangka, berarti ada pengembangan dari yang sebelumnya sudah ditetapkan (sebagai tersangka),” kata Kombes Pol Argo kepada wartawan di Jakarta, Senin (23/10/2017).

Penetapan tersangka terhadap Panji Laksono yang merupakan Presiden Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (KM) IPB tahun 2017, dan Wildan yang juga sebagai Presiden BEM Universitas Sebelas Maret (UNS) 2017, adalah lantaran keduanya diduga telah melakukan tindakan provokatif dalam aksi tersebut.

“Mereka diduga memprovokasi, pelakukan pengeroyokan terhadap orang atau barang dan atau melawan perintah petugas,” terang Argo.

Sementara tuntutan hukum yang dialamatkan kepada kedua orang Mahasiswa tersebut, Polisi menyangkakan keduanya telah melanggar Pasal 160, 170 juncto Pasal 216 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Perlu diketahui, jika Wildan Maupun Panji bukanlah termasuk dalam 14 orang Mahasiswa yang diamankan di Polda Metro Jaya ketika aksi unjuk rasa Mahasiswa tersebut digelar sampai tengah malam itu.

Merasa Haknya di Rampas, Pekerja Rumahan di Ungaran Gugat Dinaskertarans dan Dinas Sosial Kabupaten Semarang

SEMARANG, Jatengku.com – Pada Senin (25/9) Tim Advokasi Peduli Pekerja Rumahan tlah mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Semarang di Pengadilan Negeri (PN) Ungaran.

Adapun awal dari gugatan ini adalah perselisihan hubungan industrial berupa pemutusan hubungan kerja (PHK) pada tanggal 8 Agustus 2016 yang dialami oleh dua orang pekerja rumahan Giyati dan Osy Osela Sakti yang sebelumnya merupakan pekerja rumahan pada PT Ara Shoes Indonesia. PHK tersebut dilakukan tanpa alasan yang jelas dan tanpa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan lainnya yang menjadi hak pekerja saat terjadi PHK.

Saat pihak pekerja rumahan meminta untuk menyelesaikan permasalahan ini dalam perundingan bipartit, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, PT Ara Shoes Indonesia menolak permintaan ini dengan alasan tidak ada hubungan kerja antara PT Ara Shoes Indonesia dengan pekerja rumahan.

Hal ini juga didasari dengan adanya surat penjelasan dari Dinsosnakertrans Kab Semarang Nomor 560/1765 tetanggal 2 September 2014. ” Dalam pandangan kami, hal ini merupakan suatu kejanggalan lantaran unsur hubungan kerja berupa pekerjaan, upah, perintah, sebagaimana diatur dalam Paal 1 angka 15 UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakaerjaan telah terpenuhi dalam hubungan antara pekerja rumahan dengan PT Ara Shoes Indonesia,” ungkap Zaenal Arifin

Dikarenakan ditolaknya permintaan perundingan secara bipartit oleh PT Ara Shoes Indonesia, maka proses perundingan bipartit sebagaimana diatur oleh Pasal 3 ayat (3) UU PPHI dianggap gagal dan oleh karenanya dapat dilanjutkan pada proses tripartit, yaitu dengan dimediasi oleh Dinsosnkaertrans Kabupaten Semarang.

Meski demikian, Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang menolak dengan alasan yang sama: tidak ada hubungan kerja antara pekerja rumahan dengan PT Ara Shoes Indonesia.

Pihaknya juga memaparakan ” Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, unsur hubungan kerja telah terpenuhi. Tindakan Dinsosnkaertrans Kabupaten Semarang ini, selain bertentangan dengan UU PPHI, juga telah menghambat pekerja rumahan dalam memperoleh hak-hak nya.

Pasalnya, untuk dapat melakukan persidangan perselisihan hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Indsutrial (PHI), haruslah terlebih dahulu dilakukan mediasi. Dengan tidak dilakukan mediasi, maka persidangan di PHI tidak dapat dilaksanakan dan pekerja rumahan tidak bisa mendapatkan hak-haknya sebagaimana telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan,” Tegasnya

Dalam waktu bersamaan dalah satu Aktivis dan Pemerhati buruh Rumahan Rima “YASSANTI” menuturkan “Penolakan Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang dalam melakukan mediasi tersebutlah yang kemudian menjadikan dasar kami melakukan gugagatan perbuatan melawan hukum terhadap Dinsosnakertrasn Kabupaten Semarang,” Ujarnya

Dia juga menegaskan “Dinsosnakertras Kabupaten Semarang telah melakukan tindakan yang lebih menguntungkan perusahaan perusahaan dan di sisi lain mengabaikan hak-hak pekerja.

Merupakan kemutlakan bagi penyelenggara negara, khususnya Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang, untuk memahami undang-undang di bidang ketenagakerjaan. Jika hal yang demikian tidak dimiliki oleh Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang, tentu nasib pekerja akan terancam oleh kesewenang-wenangan pemodal.” Tandas Rima

 

[Nkh]

Kecam Kekerasan Aktivis Mahasiswa dan Desak Bupati Cabut Ijin PLTPB Baturaden, Ribuan Mahasiswa Lakukan Aksi

(Foto : Ahmed/MRB)

PURWOKERTO, Jatengku.com – mengecam tindak kekerasan dan penangkapan terhadap warga yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Slamet pada hari Senin 9 Oktober 2017 kemarin. Ribuan Mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Purwokerto lakukan aksi massa di jalan

Dalam aksi yang di pusatkan di alun-alun Purwokerto tersebut massa mengecam Bupati dan Kapolres Banyumas yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi tuntutan rakyat. Massa mendesak agar Kapolres Banyumas melepaskan warga yang ditangkap serta bertanggungjawab atas korban yang mengalami luka-luka ataupun mengalami tindak kekerasan.

Aksi yang diikuti oleh seribu mahasiswa tersebut juga ditujukan untuk mendesak dihentikannya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTBP) serta dicabutnya ijin PT. Sejahtera Alam Energy (PT.SAE) karena telah merugikan masyarakat dan merusak kawasan lereng Gunung Slamet.

Selain aksi mereka juga melakukan press conference dari Aliansi Selamatkan Slamet dan kesaksian dari korban kekerasan aparat. Sasongko dari perwakilan desa yang juga korlap di aksi Selamatkan Slamet (9/10) menyampaikan bahwa dia orang yang diseret pertama kali. dan menerima pukulan hingga lebam

” Saya orang yang diseret seret pertama kali hingga baju robek. Dan dipukul hingga lebam dibagian dahi.” Ungkapnya

Berdasarkan data yang disampaikan Aliansi Selamatkan Slamet pembangunan proyek PLTPB Baturaden telah merampas tanah dan hutan milik rakyat yang selama ini menjadi sandaran hidup

Lebih jauh, akibat dari aktifitas proyek PLTPB tersebut, terjadi kerusakan lingkungan yang mengganggu kehidupan rakyat. Lebih dari 7 Desa di Banyumas mengalami krisis air bersih. Begitu pula dengan ancaman satwa dari lereng Gunung Slamet yang terusir karena aktivitas pembangunan PTLPB oleh PT. SAE.

Dalam waktu bersamaan di langsir dari media Rakyat Baru Tim advokasi yang diwakili Lembaga Bantuan Hukum Jogja menyampaikan penangkapan yang dilakukan aparat tidak ada dasar hukumnya. Lalu, tindakan kekerasan terhadap massa aksi akan ditindak lanjuti dan korban akan segera melakukan pelaporan.[*]

Aksi Jalan Kaki Ade Kenzo Dicegat Ratusan Polisi Bersenjata Lengkap, Warga Net Merespon Dengan Meme

*Istimewa

PATI, Jatengku.com – Terhambatnya perjalanan longmarch Surabaya-Jakarta Ade Kenzo oleh pihak Polres Tuban, mendapat respon dari warga net. Bermunculan Meme lucu, sindiran untuk Polres Tuban, Rabu (27/9/2017).

Hal ini bermula yaitu pada saat perjalanan Longmarch Ade Kenzo memasuki daerah Bancar. Ade Kenzo yang mendapatkan pengawalan sekitar 20 orang Garda Metal dari Surabaya untuk mengantarkannya sampai perbatasan Provinsi Jawa Timur ke Provinsi Jawa Tengah, di cegat beberapa polisi dari Polsek Bancar.

Supriyadi, Koordinator daerah Garda Metal Kota Surabaya mengambil keputusan, dirinya beserta anggotanya dari Surabaya berkoordinasi dengan Polsek Bancar sementara Ade Kenzo kembali melanjutkan perjalanan ke arah Jawa Tengah.

Namun beberapa menit perjalanan Ade Kenzo, kurang lebih sekitar 2 KM dari Polsek Bancar, Ade kembali di cegat oleh ratusan aparat kepolisian bersenjata lengkap dari Polres Tuban. Akhirnya terjadi negosiasi, Ade Kenzo yang di dampingi Ketua DPW FSPMI Jawa Tengah, Aulia Hakim, Ketua DPD FSP KEP Jawa Tengah, Zaenudin, Korda Garda Metal Kota Surabaya, Supriyadi dan Korda Garda Metal Kota Semarang, Kurniawan dengan Polres Tuban.

Pihak Kepolisian menyampaikan bahwa aksi jalan kaki tersebut belum ada ijin dari kepolisian dan ada laporan masyarakat. Sementara itu, Ade Kenzo menjawab bahwa aksi jalan kaki tersebut merupakan nadzarnya bila pelaksanaan JKN tidak berjalan sesuai dengan cita cita awalnya, Ade akan berjalan kaki dari surabaya menuju Jakarta sebagai bentuk protes dengan tuntutan Perbaikan pelayanan JKN dan BPJS Kesehatan. Ade menambahkan, KSPI hanya membantu untuk menyampaikan ijinnya ke Mabes Polri karena aksinya ini akan melintasi sepanjang Jalan Pantura.

Dalam negosiasi tersebut, pihak Polres Tuban meminta Ade Kenzo untuk mengakhiri aksinya tersebut dan pihak Polres Tuban akan mengembalikan Ade Kenzo ke Bekasi. Hal tersebut ditolak oleh Ade Kenzo dan para pendampingnya. Selanjutnya negosiasi berjalan alot dan akhirnya diputuskan, Ade Kenzo akan melanjutkan perjalanan tanpa pengawalan. Pihak Polres setuju dan berangkatlah Ade menuju Jawa Tengah.

Sesampai di perbatasan, Ade kembali di cegat puluhan aparat kepolisian dengan satu buah Truk Dalmas dan beberapa mobil dari Unit Sabhara Polres Tuban.

Ade di paksa kembali ke Tuban untuk pemeriksaan di Polres Tuban. Sempat terjadi ketegangan saat aparat menarik paksa Ade Kenzo kedalam mobil polisi. Tim yang berada dalam ambulans mencoba mempertahankan. Akhirnya Ade dibawa dengan mobil sedan Unit Sabhara, Ambulans yang mengawal perjalanan Ade pun mengejar. Sempat terjadi kejar kejaran.

Ade dibawa ke Polres Tuban, sekali lagi alasan kepolisian bahwa aksi jalan kaki Ade Kenzo ini belum mendapatkan ijin kepolisian. Hal inilah yang memunculkan reaksi warga net dengan membuat meme sindiran untuk jajaran Polres Tuban.

Warga net heran, mengapa aksi jalan kaki harus melalui ijin yang berbelit, bahkan sampai dicegat dengan ratusan polisi bersenjata lengkap, dilakukan penangkapan bak pelaku kriminal dan pemeriksaan yang lama hingga larut malam. (Afg)

Meninggalnya Bayi Debora dan Kisah Buruknya Layanan Kesehatan

JAKARTA, Jatengku.com – Debora Simanjorang, bayi berusia empat bulan meninggal dunia karena diduga lambannya pelayanan kesehatan lantaran keterbatasan dana orang tuanya. Debora kembali ke pangkuan sang pencipta, Minggu (3/9) pekan lalu setelah berjuang sekitar enam jam di ruang gawat darurat Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat.

Kejadian pilu ini diceritakan pemilik akun Facebook Birgaldo Sinaga dalam statusnya. Birgaldo, menuturkan bahwa Debora sesak nafas dini hari. Kedua orang tuanya Henny Silalahi dan Rudianto Simanjorang ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat.

Birgaldo mengaku mendapat cerita langsung dari Henny setelah sebelumnya menghubunginya lewat pesan Facebook.

Dari penuturan Henny kepada Birgaldo, sebelum sesak nafas malam itu, Debora batuk berdahak. RS Mitra Keluarga dipilih karena paling dekat dengan tempat tinggal Debora.

Sekitar pukul 03.40 WIB, Debora tiba di instalasi gawat darurat rumah sakit tersebut. Ia langsung ditangani dokter jaga IGD. Dokter saat itu memberi Debora obat pengencer dahak.

Sekitar 30 menit kemudian, dokter memanggil kedua Rudianto dan Henny. “Hasil diagnosa, dokter mengatakan si bayi Debora harus segera dibawa ke ruang PICU (Pediatric Intensive Care Unit), kondisinya memburuk,” tulis Birgaldo.

Debora harus segera dimasukan ke ruang khusus perawatan intensif untuk bayi itu guna mendapat pertolongan maksimal. Demi keselamatan si buah hati, Rudianto dan Henny setuju. Namun untuk bisa masuk ke ruang tersebut, kata Birgaldo, uang muka Rp19,8 juta harus disediakan.

Kartu BPJS Kesehatan yang dimiliki tak bisa digunakan karena rumah sakit swasta itu tak punya kerja sama.

Orang tua Debora bingung lantaran saat itu mereka sama sekali tak membawa uang. Rudianto segera ke ATM untuk mengais sisa-sisa tabungannya. Uang Rp5 juta ia kantongi. Namun rumah sakit tetap tak mengizinkan Debora dibawa ke ruang khusus PICU karena uang ayahnya masih jauh dari kata cukup.

Orang tua Debora kemudian berusaha mencari rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS agar anaknya bisa dirawat ke ruang PICU. Namun ruangan yang dinilai bisa menyelematkan nyawa anaknya itu tak kunjung didapatkan. Sekitar 6 jam di IGD, Debora tak bisa diselamatnya. Ia dinyatakan meninggal sekitar pukul 10.00 WIB.

Terkait dugaan lambannya pelayanan kesehatan karena biaya ini, RS Mitra Keluarga Kalideres sudah angkat suara. Dalam keterangan laman resmi, rumah sakit menyatakan, Debora masuk ke rumah sakit dalam kondisi tak sadar dan tubuh membiru. “Pasien dengan riwayat lahir prematur, riwayat penyakit jantung bawaan dan keadaan gizi kurang baik”.

Penanganan segera dilakukan diantaranya dengan penyedotan lendir, pemompaan oksigen, infus, suntikan dan pengencer dahak. Seteah ditangani, kondisi Debora saat itu membaik meski masih sangat kritis.

Rumah sakit kemudian menganjurkan agar Debora dibawa ke ruang khusus berikut biaya yang harus dikeluarkan.

“Ibu pasien mengurus ke bagian administrasi, dijelaskan oleh petugas tentang biaya rawat inap dan ruang khusus ICU, tetapi ibu pasien menyatakan keberatan mengingat kondisi keuangan,” demikian tertulis di keterangan resmi rumah sakit.

Rumah sakit kemudian membantu mencari rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS agar Debora bisa dipindahkan dan dirawat ke ruang khusus.

Sekitar pukul 09.15 WIB, rumah sakit mendapat konfirmasi bawah ada rumah sakit bekerja sama dengan BPJS dan punya ruang khusus untuk perawatan intensif anak. Koordinasi antardokter segera dilakukan untuk mengetahui kondisi bayi Debora. Namun saat koordinasi dilakukan, perawat memberitahukan bahwa kondisi Debora memburuk.

Dokter segera bertindak. “Setelah melakukan resusitasi jantung paru selama 20 menit, segala upaya yang dilakukan tidak dapat menyelamatkan nyawa pasien”.

PRAKIRAAN CUACA

Semarang
light rain
23.2 ° C
23.2 °
23.2 °
97%
0.6kmh
76%
Kam
27 °
Jum
26 °
Sab
26 °
Ming
27 °
Sen
29 °

BERITA TERBARU