Umum

Umum

KSPI Tangapi Selasar BEI yang Ambruk

JAKARTA, Jatengku.com – Ambruknya selasar Bursa Efek Indonesia (BEI) yang merupakan simbol tempat berputarnya investasi di Indonesia menunjukkan rendahnya kepedulian pengusaha pemilik gedung terhadap persoalan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, (16/1/2018)

Said Iqbal menduga, dalam gedung tersebut tidak ada Panitia Pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang memeriksa rutin kondisi gedung BEI terhadap keselamatan para pengunjung dan pekerjanya. Juga patut diduga bahwa Kemenaker dan Disnaker Provinsi DKI Jakarta tidak melakukan pengawasan terhadap K3 gedung tersebut.

Disamping itu, boleh jadi gedung lainnya di sepanjang jalan Thamrin – Sudirman tidak diawasi tentang K3-nya.

“Ini menunjukkan pemerintah pusat dan daerah kurang peduli dengan isu K3. Apalagi dengan terus menerus terjadinya kecelakaan kerja seperti kasus meledaknya pabrik kembang api di Tangerang, meledaknya pipa pabrik mandom di Bekasi, runtuhnya tambang di Freeport Papua dan banyak kasus lainnya yang totalnya telah menghilangkan nyawa ratusan orang dan ribuan orang luka-luka,” jelas Said Iqbal.

Tidak ada tindakan apapun dari pemerintah terhadap pengusaha dan pemilik gedung untuk memberikan efek jera, agar hal seperti ini tidak terulang.

Akibatnya, sampai kapan pun isu K3 ini tidak akan menjadi perhatian sungguh-sungguh dari pemerintah dan para pengusaha. Asal sekedarnya saja perihal K3.

“Barulah kalau sudah terjadi kecelakaan dan diberitakan media yang mengakibatkan hilangnya nyawa dan korban luka, pemerintah dan pengusahanya kalang kabut dan berusaha menangkis berita-berita miring tersebut,” lanjut Iqbal.

Sikap pemerintah dan pengusaha yang tidak peduli atau hanya sekedarnya saja terhadap perihal K3 ini akan dipermasalahkan buruh Indonesia, KSPI menuntut hal-hal berikut:

Pertama, berikan sanksi pidana kepada pengusaha dan pemilik gedung yang telah lalai menghilangkan nyawa orang atau luka luka terhadap orang lain. Hal ini lazim di lakukan di negara lain sebagai efek jera. Penegakan hukum tidak boleh kalah dangan kekuatan uang.

Kedua, berhentikan pejabat berwenang yang berwenang yaitu Kadisnaker dan bila perlu Menaker harus mundur atau di berhentikan sebagai pertanggung jawaban publik. Budaya malu pejabat publik harus dikembangkan.

Ketiga, tegakkan aturan K3 sebagaimana di atur UU No 1 Tahun 1970 tentang K3 seperti wajib membentuk panitia implementasi K3 yang terdiri dari unsur pengusaha dan pekerja, memeriksa rutin tentang keselamatan orang, menyediakan perlengkapan K3, dsb.

Keempat, revisi UU No 1 Tahun 1970, terutama pasal sanksi harus memberikan efek jera.

Kasus runtuhnya gedung BEI ini, kata Said Iqbal, hampir mirip dengan runtuhnya gedung Rhana Plaza di Bangladesh, sehingga pada saat itu masyarakat dunia dan ILO mengutuk dan memberi sanksi berat kepada pemerintah dan pengusaha Bangladesh.

Bagaimana dengan pemerintah Indonesia? Kita lihat, apa langkah menaker.

Sebagaimana slogan ILO tentang K3, yaitu hilang satu nyawa sama nilainya dengan hilang seribu nyawa. Setiap orang wajib dilindungi nyawa dan keselamatan phisiknya. (*)

LBH Demak Raya Siap Beri Pendampingan Hukum Warga Miskin, hari ini penandatanganan MoU

"Tidak hanya orang kaya yang berhadapan dengan hukum, orang yang miskin pun bisa berhadapan dengan hukum untuk itu kami ada" Misbakhul Munir Direktur LBH Demak Raya

DEMAK, Jatengku.com –  Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Demak Raya menandatangani MoU dengan Ketua Pengadilan Negeri Demak dalam pengisian Pos Bantuan Hukum di PN Demak, Jumat (12/1/2018).

Ketua PN Demak Bambang Eka Putra S.H.MH beserta LBH Demak Seusai Penandatanganan MoU

Sekretaris LBH Demak Raya Abdul Rokhim, menyampaikan,  masuknya LBH Demak Raya dalam posbakum di PN Demak tahun ini untuk mempercepat pelayanan dan LBH Demak Raya bisa menjadi LBH yang lebih profesional dan menjadi rujukan pencari keadilan di Kabupaten Demak, khususnya bagi warga yang tidak mampu.

“Silahkan semua warga Demak dan sekitarnya yang berhadapan dengan hukum mengadukan ke lembaga kami, akan kami bantu dan dampingi secara gratis ujarnya,” kata Rokhim

Misbakhul Munir Direktur LBH Demak Raya usai menandatangani MoU ini,  menambahkan,  penandatanganan nota kesepahaman dengan PN Demak ini adalah untuk mengisi kantor posbakum di PN. Demak, karena selama ini masyarakat Kabupaten Demak yang berhadapan dengan hukum kesulitan mendapatkan atau menerima pelayanan hukum dari seorang pengacara.

“Makanya kita kerja sama dengan PN Demak kaitannya dengan persoalan ini,” tuturnya.

Lebih lanjut Munir berharap, MoU ini bisa diikuti oleh aparat penegak hukum lain di Kabupaten Demak seperti Polisi, Kejaksaan dan Rutan Demak agar pendampingan hukum terhadap tersangka atau terdakwa  bisa dilakukan secara maksimal sehingga amanah konstitusi yang menyatakan ‘setiap warga negara  memiliki kedudukan yang sama didalam hukum’, bisa terwujud.

“Semoga kerjasama ini bisa berjalan dengan baik dan dapat berkesinambungan untuk tahun berikutnya,” harapnya.

Adanya MoU ini, diharapkan dapat menjadi angin segar bagi masyarakat kurang mampu yang sedang berhadapan dengan hukum, untuk mendapatkan pendampingam hukum dari LBH Demak Raya yang

berkantor di Jalan Bogorame RT 01 RW 01, Kelurahan Mangunjiwan, Kecamatan Demak Kota.

“Tapi jangan sampai  masyarakat Demak dengan seenaknya sendiri melakukan perbuatan melawan hukum lho ya? pesannya.

Jika ada yang butuh bantuan atau pendampingan, warga dipersilahkan datang ke kantor dengan membawa KTP, KK dan SKTM (Surat keterangan Tidak Mampu)  dan bukti bukti pendukung lainya.

“Ini adalah bentuk pengabdian dan sumbangsih kita pada masyatakat Demak yang berhadapan hukum,” pungkasnya.

Cabut Gugatan Praperadilan, Joko Prianto Tak Lagi Wajib Lapor

SEMARANG, Jatengku.com – Joko Prianto Petani penolak pabrik PT Semen Indonesia di Rembang resmi mencabut gugatan praperadilan melawan Kepoliian Daerah Jawa Tengah Permohonan pencabutan disampaikan saat sidang perdana, Senin (8/1/2018) di Pengadilan Negeri Semarang, Jawa Tengah.

Kasus Joko Prianto bermula ketika PT Semen Indonesia melaporkan petani itu ke polisi dengan tuduhan pemalsuan dokumen. PT Semen Indonesia menyebut ada tandatangan yang diduga palsu yang digunakan oleh warga penolak pabrik untuk menggugat Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung.

Joko Prianto ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari 2017. Sejak jadi tersangka, Joko sudah 17 kali memenuhi kewajiban wajib lapor ke Polda Jawa Tengah setiap hari Selasa. Namun hingga kini kasusnya tidak kunjung disidangkan

Kuasa hukum Joko Prianto, Eti Oktaviani mengatakan surat permohonan pencabutan gugatan praperadilan diajukan sejak Jumat, 29 Desember 2017 lalu atas permintaan Joko Prianto. Eti juga memaparakan dengan pencabutan gugatan itu, kini Joko Prianto tidak lagi perlu menjalani wajib lapor ke Polda.

sidang hanya berlangsung sekitar lima menit. pencabutan gugatan praperadilan itu untuk memberi kesempatan kepolisian agar segera menentukan kelanjutan kasus dugaan pemalsuan dokumen yang menjerat Joko Prianto.

“Kami tidak memberi batasan sampai kapan. Itu kewenangan Polda. Sampai detik ini, belum terpikir untuk mengajukan gugatan praperadilan lagi. Kami dari tim kuasa hukum belum bertemu dan menyepakati beberapa strategi pascapencabutan,” ungkap Eti Senin (8/1/2018)

Sebelumnya sempat berkembang spekulasi dan kemungkinan Polda Jawa Tengah akan menghentikan kasus Joko Prianto dengan mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Namun Juru bicara Polda Jawa Tengah Agung Aris mengatakan belum bisa memastikan, karena Kepolisian masih berkoordinasi dengan pihak kejaksaan soal pelimpahan tahap II berkas kasusnya (*)

Tanpa Pemberitahuan PT. KAI PHK 19 Pekerja Perlintasan

CILACAP, Jatengku.com – Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (DPC FSPKEP) merasa keberatan dan menolak Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK ) sepihak yang dilakukan oleh PT. KAI Daop 5/PT. Trimedia Yudha Tama, terhadap anggotanya di PUK SPKEP Outsourcing PT. KAI Cilacap, (04/01/2018).

Menurut informasi yang diperoleh bawha PHK yang dilakukan sangat mendadak tanpa pemberitahuan baik oleh PT. KAI maupun vendor selaku pengelola tenaga alih daya Petugas Jaga Lintasan ( PJL ) resort 5.11 Cilacap. Sementara PT. KAI Daop 5 telah menugaskan PJL pengganti dari Karyawan organik PT. KAI pada tanggal 28 Desember 2017 untuk operasional tmt 01 Januari 2018.

Babak Baru Kriminalisasi Joko Prianto

SEMARANG, Jatengku.com – (28/12) Joko Prianto, seorang petani kendeng langsung mendapatkan Surat Panggilan (nomor  S.Pgl/945/XII/2017/Reskrimun) bertanggal (22/12) dari Polda Jawa Tengah terkait perkara yang menimpanya paska ia mengajukan Praperadilan pada tanggal (21/12). Surat panggilan tersebut mengenai pelimpahan tahap II yang akan dilakukan pada tanggal 28 Desember 2017 dari Poda Jawa Tengah ke Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah terhadap perkara Joko Prianto.

Laporan polisi oleh Yudi Taqdir Burhan, kuasa Hukum Direksi PT. Semen Indonesia disinyalir merupakan bentuk kriminalisasi terhadap Joko Prianto. Laporan tersebut diajukan setelah keluarnya Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 pada tanggal 5 Oktober 2017 memenangkan perjuangan petani kendeng dalam pelestarian lingkungan.

Berbagai pihak langsung menggalang solidaritas untuk menghentikan upaya kriminalisasi terhadap Joko Prianto. Menurut Ngatiban yang juga seorang petani kendeng , “tindakan pelaporan terhadap Joko Prianto merupakan bentuk kriminalisasi dan alasan keberatan adalah bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Pasal 66, “Bahwa Setiap Individu maupun kelompok masyarakat yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat digugat pidana maupun perdata”. Tukasnya

Selain itu, Ngatiban mengatakan bahwa, “Masyarakat telah berkali-kali melakukan pelaporan kepada Polres Rembang dan Polda Jateng namun pelaporan tersebut tidak pernah ditindaklanjuti dan dibiarkan hingga sekarang.” Ujaranya

dia juga menambahkan “Pelaporan tersebut diantaranya melaporkan kegiatan ilegal PT Semen Indonesia pada 8 Februari 2017 kepada Ditreskimsus Polda Jawa Tengah. Karena paska Putusan Mahkamah Agung Nomor 99 PK/TUN/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, PT. Semen Indonesia ternyata tetap melakukan kegiatan usahanya sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha ilegal. Dasar laporan tersebut adalah ketentuan pidana pada Pasal 109 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, Ngatiban menambahkan, “masyarakat juga telah melaporkan tindakan perusakan dan pembakaran aset milik masyarakat penolak pabrik semen di Kabupaten Rembang berupa tenda, mushola beserta segala isinya pada 10 Februari 2017 yang hingga kini belum ditindaklanjuti oleh Polda Jawa Tengah dan Polres Rembang.” ungkapnya

Juga ada pelaporan mengenai kesaksian palsu di atas sumpah yang dilakukan oleh saksi yang dihadirkan oleh pihak PT SI dan/atau Gubernur Jawa Tengah pada 26 Februari 2015 dan 5 Maret 2015, yang kemudian dibuktikan dan dijadikan dasar memutus oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung No. 99 PK/TUN/2016. Atas adanya fakta kesaksian palsu di muka persidangan tersebut, warga telah melaporkan tindakan kesaksian palsu tersebut di Polda Jawa Tengah, setidak-tidaknya 2 (dua) kali baik sebelum maupun sesudah adanya putusan, yaitu pada 17 Maret 2016 dan 23 Februari 2017, dan belum ditindaklanjuti.

Penasehat Hukum Joko Prianto, Kahar Muamalsyah, S.H berpendapat bahwa pemeriksaan perkara Joko Prianto belum lengkap karena tidak semua pihak terkait diperiksa oleh kepolisian, “seharusnya pihak kepolisian memanggil semua warga rembang yang menandatangani surat penolakan yang dituduh pelapor dipalsukan, sehingga berkas perkara sebenarnya belum lengkap dan tidak bisa dilakukan penyerahan ke kejaksaan.” Tandasnya

Warga Kendeng : Apakah Slogan PDI Hanya Omong Kosong

SEMARANG, Jatengku.com – Hari ini adalah hari ke-13 Ibu-Ibu dari Pegunungan Kendeng baik Kabupaten Rembang maupun Kabupaten Pati melakukan aksi di depan Gubernuran. Dalam deras hujan yang mengguyur, 40 Ibu-Ibu tetap melaksanakan aksi, menembang dan terus menyuarakan penolakan atas pabrik semen dan penambangan di Rembang maupun di Pati.

Namun, ironinya di hari ke-13 ini pun, Gubernur yang diharapkan tak kunjung keluar dari persembunyiannya, beliau masih seakan sembunyi di balik tembok-tembok gedung Gubernuran yang berdiri kokoh tak mau menemui warganya sendiri, wong cilik dan petani yang meminta perhatiannya agar berpihak pada lingkungan dan warganya sendiri. Padahal ia adalah kader partai dengan citra sebagai partai wong cilik, marhaen dan demokratis.

“Tengah hari, Ibu-Ibu dengan menggunakan truk didalam guyuran  hujan berpindah dari depan Gubernuran menuju Panti Marhaen yang menjadi gedung Dewan Pimpinan  Daerah Partai Demokrasi Perjuangan (PDI-P). Tiba sekitar jam 13.00 ibu-ibu di persilahkan untuk masuk ke dalam Panti Marhaen untuk beraudiensi dengan pengurus DPD PDIP Jawa Tengah” Tutur Ngatiban Perwakilan Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng

Kepada Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto yang menemui warga, warga mempertanyakan slogan PDIP sebagai partai wong cilik dan memperjuangkan kaum marhaen apakah benar dilakukan ataukah hanya slogan belaka. warga juga menceritakan bahwa persoalan kendeng ini telah berlangsung lama.

“Secara peraturan, seharusnya Pegunungan Kendeng di Lindungi. Warga juga menyampaikan fakta bahwa sejatinya warga Rembang telah menjadi warga negara yang baik dengan menempuh jalur pengadilan bahkan telah memenangkannya di Mahkamah Agung ” Tambah Ngatiban

Selain itu, warga menyampaikan bahwa sudah ada KLHS yang merupakan perintah langsung Presiden Jokowi dimana hasilnya tegas menyatakan CAT Watuputih di Pegunungan Kendeng Rembang harus di lindungi sepenuhnya. Terakhir, warga menyatakan PDIP haruslah kembali kepada nilai-nilainya yang memperjuangkan wong cilik dan kaum marhaen. Itu semua disampaikan sebagai upaya warga mengingat kan agar PDIP tidak memiliki slogan yang kosong tanpa pelaksanaan.

Atas penyampaian warga tersebut, Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto menuturkan “bahwa PDIP masih terus memperjuangkan kepentingan wong cilik dan kaum marhaen. Beliau turut menyampaikan permohonan maaf, bahwa apabila ada kader PDIP yang tidak sesuai jalurnya. Kemudian beliau menyatakab bahwa saat ini PDIP perlu untuk mendapatkan data terlebih dahulu, dapat dipastikan PDIP memiliki keharusan untuk memperjuangkan kebenaran yang memang berdasar. untuk itu beliau meminta agar warga dapat memberikan data-data kepadanya. Beliau kemudian berjanji PDIP akan terus memperjuangkan nasib wong cilik” Ujarnya

Warga kemudian meminta agar dapat melakukan pemukulan lesung di iringi tembang, ini tidak lain karena warga memang telah sering melakukan aksi lesungan. Apalagi pada 16 Desember 2017 lalu, dalam Rakornas 3 Pilar PDIP, Presiden Jokowi bersama Wapres Jusuf Kalla, Ketum PDIP Megawati dan mantan Presiden BJ. Habibie  Ketua Umum PDIP membuka acara dengan menumbuk lesung.

Namun kali ini ibu-ibu menumbuk lesung bukan untuk membuka acara, namun untuk untuk menyuarakan pentingnya menyelamatkan lingkungan dan lumbung pangan. Kedatangan Ibu-ibu Kendeng tersebut diakhiri dengan memukul lesung dan menyanyikan tembang berjudul Lesung Jumengglung sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Jangan jadikan slogan wong cilik kalau tidak menyelesaikan kasus kendeng” (*)

STOP Kebijakan dan Praktik Diskriminasi Terhadap Buruh Migran Indonesia

JAKARTA, Jatengku.com – Hari Buruh Migran Sedunia, Konvensi Migran 90 yang telah diratifikasi oleh Indonesia sejak 2012, belum terharmonisasi di dalam berbagai kebijakan secara utuh. Berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah justru mendiskriminasi Buruh Migran terutama perempuan pekerja rumah tangga. Jakarta, (17/12/2017)

Hingga saat ini sebanyak kurang lebih 7 juta orang yang bekerja diluar negeri dan 70% diantaranya adalah perempuan yang mayoritas bekerja di sektor domestik. Persoalan Buruh Migran tidak terlepas dari pemiskinan struktural yang terjadi akibat kebijakan pembangunan negara. Investasi yang mengakibatkan alih fungsi dan perampasan lahan yang menjadi sumber-sumber kehidupan masyarakat, merupakan faktor pendorong utama migrasi tenaga kerja.

Dalam situais pemiskinan, perempuan dihadapkan pada beban dan tanggung jawab untuk merawat dan menghidupi keluarga. Ketika mereka, ataupun suami dan ayah mereka tidak lagi dapat mengakses sumber kehidupan dan lapangan pekerjaan yang tersedia di dalam negeri, maka perempuan harus berpikir dan bekerja lebih berat untuk mencari alternatif sumber kehidupan, termasuk bekerja sebagai Buruh Migran di luar negeri.

Sayangnya, upaya pemerintah untuk menyediakan perlindungan bagi perempuan buruh migran, khususnya pekerja rumah tangga belum mampu mengatasi akar pesoalan. Bahkan, beberapa kebijakan yang dibuat atas nama perlindungan cenderung diskriminatif.

Pemberlakuan Roadmap Zero Domestic Workrs yang diperkuat dengan Kepmen 260 Tahun 2015 menjadi bukti yang tidak terbantahkan. Pasalnya, alih-alih menyediakan perlindungan bagi perempuan yang mencari pekerjaan dan kehidupan yang layak, kebijakan ini justru mendiskriminasi Pekerja Rumah Tangga Migran karena bersifat pelarangan atau pembatasan bagi pilihan perempuan untuk bekerja.

Hal ini jelas melanggar Konvensi Migran 90, dan Rekomendasi CEDAW No. 26. Oleh karena itu, hak asasi buruh migran tidak akan terpenuhi apabilan masih terdapat kebijakan yang mendiskriminasi buruh migran. *“Bukti jika Negara serius melindungi hak-hak perempuan buruh migran adalah dengan mencabut kebijakan dan menghentikan berbagai praktik diskriminatif terhadap perempuan buruh migran dan keluarganya” Puspa Dewy, Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan menegaskan.

Tidak saja diskriminatif, pemberlakuan kebijakan ini nyatanya berdampak pada melonjaknya kasus-kasus trafficking perempuan buruh migran di Arab Saudi dan Negara timur tengah lainnya. Data Solidaritas Perempuan (SP) dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) menunjukkan lebih dari 263 kasus trafficking yang dilaporkan dengan modus penempatan unprosedural pasca pemberlakuan Kepmen 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Pengiriman TKI pada Pengguna Perseorangan di Kawasan Timur Tengah. Sekali lagi, situasi menjadi bukti kuat dari ketidakefektifan kebijakan tersebut yang justru semakin merentankan perempuan buruh migran menjadi korban perdagangan orang.

Perlu diakui, bahwa upaya pemerintah dalam mewujudkan perbaikan tata kelola migrasi terlihat dalam UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru disahkan pada Oktober 2017. Pembagian tugas dan wewenang yang proporsional antara pemerintah pusat dan daerah, pengurangan peran swasta dalam system penempatan, pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA), peralihan pengelolaan jaminan sosial dari swasta ke Negara, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi isu penting yang diatur UU.

Menanggapi UU ini Hariyanto, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia memaparkan bahwa “Pemerintah juga harus menjamin pendidikan gratis dan aksesnya yang mudah agar dapat dinikmati manfaatnya bagi buruh migran termasuk anak buruh migran. Ini penting agar buruh migran dan keluarganya memiliki bekal pengetahuan dan ketrampilan yang baik dalam mempertahankan maupun memperjuangkan hak-haknya”. Ujarnya

Dalam waktu bersamaaan Savitri dari Jaringan Buruh Migran menyatakan “Permasalahan yangg dialami oleh buruh migran terbesar adalah masalah ketenagakerjaan dalam hal upah rendah dan upah tidak dibayar, kondisi kerja yang ekspolitatif dalam hal jam kerja tinggi, beban pekerjaan berat, tidak ada hari libur, dan mendapatkan kekerasan baik psikis maupun fisik

UU PPMI meski telah lebih baik dari UU No. 39/2004 namun masih banyak kelemahan yang perlu di perbaiki dalam 28 peraturan turunan terutama pada bagian pengawasan. Pengawasan harus memastikan bahwa hak-hak buruh migran tidak dilanggar dan pelayanan migrasi dapat mudah diakses, mudah dijangkau, cepat, bebas pungli dan bebas dari komersialisasi. Jangan sampai peraturan turunan memunculkan ruang eksploitasi yang baru”. Terangnya

Senada, Puspa Dewy menegaskan bahwa UU No. 18 Tahun 2017 masih menyisakan persoalan, terutama bagi Pekerja Rumah Tangga Migran yang mayoritas adalah perempuan. “Masih ada celah kerentanan PRT Migran di dalam UU No. 18/2017. Pekerja rumah tangga yang masih sangat rentan mengalami eksploitasi dan menjadi korban perdagangan orang karena penempatannya masih diserahkan kepada pihak swasta,” Tukasnya

Oleh karena itu, pembentukan peraturan turunan yang dimandatkan UU No. 18/2017 harus terus dikawal dan dikritisi untuk memastikan jaminan perlindungan seluruh hak-hak Buruh Migran dalam Konvensi Migran 1990 sepenuhnya dapat direalisasikan tanpa terkecuali, termasuk dengan mencabut kebijakan dan menghentikan praktik diskriminatif terhadap buruh migran.(*)

Demi Bela Palestina, Besok Buruh Akan Turun ke Jalan 

JAKARTA, Jatengku.com -Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menginstruksikan anggotanya untuk melakukan Aksi Bela Palestina, pada Minggu (17/12/2017). Aksi ini dilakukan menolak Yerussalem yang merupakan bagian wilayah kedaulatan Palestina sebagai Ibukota Israel.

Presiden KSPI Said Iqbal menilai, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Termasuk bangsa Palestina. Oleh karena itu, kaum buruh akan berdiri di garda depan untuk merawat perdamaian dan kemanusiaan.

“Khusus untuk buruh di Jabodetabek, Karawang, dan Purwakarta aksi akan dipusatkan di depan Kedubes Amerika Serikat dengan titik kumpul di Patung Kuda Indosat jam 07.00 pagi,” kata Said Iqbal.

Sementara itu, di daerah-daerah lain, aksi akan dilakukan di depan kantor Gubernur atau Bupati/Walikota, ujar Presiden KSPI Said Iqbal.

“Ini kita lakukan agar dunia tahu, bahwa bangsa Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Khususnya yang dilakukan Israel atas Palestina,” Tambahnya

Aksi ini adalah aksi damai dan tertib sesuai instruksi serikat buruh se dunia, International Trade Union Confederation (ITUC). ITUC beranggotakan 181 juta pekerja di 163 negara dan wilayah yang memiliki 340 afiliasi nasional.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal ITUC Sharan Burrow mengatakan, bahwa pengumuman Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel adalah tindakan yang memecah belah dan sembrono. Bahkan sikap ini merusak upaya perdamaian antara Israel dan Palestina.

“Pengumuman Presiden Trump, yang secara sepihak mendefinisikan status tersebut, bukan hanya penghinaan terhadap orang-orang Palestina, terutama mereka yang tinggal di Yerusalem. Tetapi ini juga merusak upaya untuk mewujudkan perdamaian dan pembentukan solusi dua negara berdasarkan perbatasan tahun 1967 dan sesuai dengan Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB 242 dan 338,” Tandas Sharan Burrow.

Di Abaiakan di Depan Gubernuran, Ibu-Ibu Kendeng surati Wakil Gubernur Jawa Tengah

(Di hari kesepuluh Inu inu Kendeng Bertahan di depan Kantor Gubernuran. Namun tidak juga menemui Titik Terang. Kantor Gunernur Jawa Tengah. Foto : Iwan Wagner)

SEMARANG, Jatengku.com – Hari ini (14/12) Ibu-Ibu dari Pegunungan Kendeng kembali menyambangi depan gubernuran untuk terus menagih Pemerintah Daerah melaksanakan kewajibannya. Hari ini adalah hari ke sepuluh Ibu-Ibu berada di depan gubernuran dan sama sekali belum mendapatkan jawaban yang jelas. Jalan Pemuda Semarang, (14/12/2017)

( Ibu ibu Kendeng menyurati wakil gubernur Jawa tengah karena di Hari ke sepuluh mereka bertahan di depan kantor Gubernuran namun di Abaikan, Kantor Gubernur Jawa Tengah Jalan Pemuda Semarang. Foto : Iwan Wagner)

Hari ini juga, warga Sedulur Kendeng menyerahkan surat berisi Resume/ringkasan persoalan rencana pendirian pabrik semen yang berkonflik dengan warga kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah. Surat tersebut atas permintaan Wagub sendiri yang sempat menemui Ibu-Ibu Kendeng di depan gubernuran ” Ungkap Ngatiban salah satu perwakilan Warga Kendeng

Maksud surat itu selain menceritakan persoalan yang ada juga menyampaikan harapan agar persoalan yang ada tersebut bisa segera di selesaikan yaitu dengan tidak memperbarui/memperpanjang izin untuk PT. Sahabat Mulia Sakti serta melindungi dan melestarikan Pegunungan Kendeng.

Meski ketika sore itu hujan turun namun Ibu-Ibu Kendeng tetap bertahan di depan Gubernuran, namun setelah segala daya maupun upaya seperti itu pun ternyata tidak menggerakkan hati para pemangku kewenangan. (*)

di Hari Jadinya , Coreta Kapoyos Merasa Sangat Spesial

Jatengku.com – Taman Barito, Jakarta Selatan, Rabu (13/12Kabar bahagia datang dari Coreta Louise Kapoyos yang kini dikenal dengan nama Coreta Putut Eko Bayuseno adalah istri Irwasum Mabes Polri Komjen Pol. Drs. Putut Eko Bayu Seno, hari ini genap usianya ke 59

Pelopor Deklarasi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak ini bersama Prof. Dr. Yohana Susana Yembise dan Tri Suswati Tito Karnavian (istri Kapolri) dikenal sangat peduli terhadap kasus-kasus yang menyangkut perempuan dan anak sehingga tak sedikit Coreta kerap membantu kasus yang mandek alias stop lewat kegigihannya kasus itu dinaikkan kembali dan diusut hingga tuntas termasuk kasus baru-baru ini Kakek yang menyuruh monyet menyerang cucunya hingga luka parah, Coreta turut turun tangan menuntaskan dan kini Kakek itu sudah tertangkap.

Dalam perayaan Ulang Tahunnya yanh dirayakan kawan-kawan Penyiar TVRI Pusat dan Komunitas serta Organisasi sosial yang diundangnya dalam mengucap syukur atas karunia Tuhan yang telah diterimanya. “Terima Kasih temen-teman saya, seperjuangan kala menjadi Penyiar TVRI Pusat, Sahabat Saya Jolanda Kalonta, Imaculata Boarding School, dan seluruh Komunitas sosial yang hari di kesempatan berbahagia ini”, papar Corleta Kapoyos.

Coreta juga mengajak semua rekannya untuk meniup lilin dan memberikan potongan kue spesial ke Putri ketiganya, Bhatari Pratiwi Bayu Putri

Sebagimana kita ketahui Coreta merupakan Alumnus dari Universitas Sam Ratulangi, Manado. Ia mengawali dunia broadcasting pada tahun 1988 dan  presenter dan penyiar senior di stasiun TVRI Nasional. (*)

PRAKIRAAN CUACA

Semarang
broken clouds
21.9 ° C
21.9 °
21.9 °
100%
0.8kmh
80%
Jum
28 °
Sab
26 °
Ming
26 °
Sen
26 °
Sel
26 °

BERITA TERBARU