Umum

Umum

YLBHI Desak Hentikan Penggusuran Paksa Warga Kulon Progo

YOGYAKARTA, Jatengku.com – Sepekan terakhir ini, dimulai dari Senin, 27 November 2017 sampai 4 Desember 2017, PT. Angkasa Pura (AP) 1 mengosongkan lahan dan rumah milik warga petani terdampak pembangunan Bandar Udara Baru (New Yogyakarta International Airport/NYIA). Sebelumnya proses land clearing juga digencarkan. Kami tak habis pikir dengan langkah yang diambil oleh PT. AP 1 tersebut. Entah disadari atau tidak, sesungguhnya terdapat hal-hal mendasar yang diabaikan begitu saja.

Pertama kendati izin lingkungannya sudah terbit per 17 Oktober 2017 lalu, sekali lagi musti digarisbawahi, studi amdal yang melandasi terbitnya izin tersebut tidak sohih secara hukum. Malahan mengandung cacat hukum nan akut. Yang paling pokok dan telanjang di depan mata ialah, secara substansial seharusnya sudah dapat dipastikan amdal mustinya tidak akan pernah bisa dinilai layak.

Dari aspek pelingkupan saja, muatan tentang kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan jelas tidak terpenuhi. Belum lagi bicara deskripsi rona lingkungan hidup awal (environmental setting) yang pada dasarnya merupakan kawasan rawan bencana alam tsunami (kawasan lindung geologi), makin tidak layaklah NYIA Kulonprogo dibangun. Sementara secara prosedural, proses studi amdal itu tidak dilakukan pada tahapan yang semestinya. Ada tahapan yang dilompati oleh AP1.

Bukannya amdal disusun terlebih dulu sebagai pra syarat untuk menerbitkan Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Bandara Untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY (IPL), yang terjadi malah melompat jauh ke tahapan groundbreaking dan bahkan sudah masuk ke tahapan kontruksi (mobilisasi alat).

di PP Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, PerpresNomor 28 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali) hingga peraturan perundang-undangan yang lebih rendah (Perda Provinsi DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY tahun 2009-2029) tidak ada satu klausula yang “mewasiatkan” pembangunan bandar udara baru di Kulonprogo. Yang ada ialah pengembangan dan pemantapan fungsi bandara Adi Sucipto yang terpadu/satu kesatuan sistem dengan bandara Adi Sumarmo, di Kabupaten Boyolali.

NYIA Kulonprogo yang diklaim sebagai proyek untuk kepentingan umum, adalah sarana transportasi udara yang akan memiliki resiko bahaya amat tinggi terutama bagi calon pengguna transportasi penerbangan. Sebab musababnya, bandara ini berdiri di atas kawasan rawan bencana tsunami.

Menyangkut hal ini dapat dilihat di dalam Perpres Nomor 28 tahun 2012 tentang RTR Pulau Jawa-Bali di mana Kabupaten Kulonprogo jadi salah satu wilayah yang ditetapkan sebagai zona rawan bencana alam geologi (pasal 46 ayat 9 huruf d). Selain itu, menilik Perda Provinsi DIY Nomor 2 tahun 2010 tentang RTRW DIY, sepanjang pantai di Kabupaten Kulonprogo telah ditetapkan sebagai kawasan rawan tsunami (Pasal 51 huruf g).

Bahkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Kulonprogo pun lebih detail menyatakan bahwa kawasan rawan tsunami salah satunya meliputi Kecamatan Temon (pasal 39 ayat 7 huruf a).

Bahkan tim peneliti Pusat Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia menemukan deposit tsunami di dekat bakal lokasi bandar udara baru di Yogyakarta. Deposit tsunami itu diperkirakan berusia 300 tahun, seumuran jejak pantai selatan Banten dan Jawa Barat.

Potensi gempa di kawasan ini, berdasarkan sebaran deposit tsunaminya, bisa di atas M9, demikian kata Kepala Geoteknologi LIPI Eko Yulianto di Kompas, Selasa 25 Juli 2017. Jika suatu saat terjadi lagi tsunami seperti di Pantai Pangandaran dengan (kekuatan kegempaan) magnitude lebih tinggi sedikit saja, bandara baru itu akan kena mulai bagian apron, terminal sampai runwaynya. Khalayak umum terutama masyarakat calon pengguna jasa transportasi udara seakan-akan sedang dijerumuskan ke kawasan berresiko bahaya ekstra, yaitu kawasan rawan bencana tsunami.

Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, lagi-lagi kami melayangkan kecaman keras terhadap langkah yang yang diambil oleh AP 1 untuk melakukan upaya pengosongan paksa. Tindakan yang dilakukan dengan menggunakan upaya paksa melalui mobilisasi aparat negara, menggunakan alat berat, dan disertai pemutusan akses aliran listrik tersebut adalah tindakan represif yang jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 28A UUD 1945 sudah menjamin setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Sementara pasal 28G pun tegas menyatakan, setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya.

Oleh karena itu YLBHI mendesak dan menuntut kepada Pemerintah Negara Republik Indonesia (Presiden Joko Widodo), Pemerintah Daerah Provinsi DIY, Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan Angkasa Pura 1 untuk:

1. Menghentikan seluruh aktivitas pengosongan paksa terhadap lahan dan rumah-rumah warga;

2. Menghentikan seluruh tahapan pengadaan tanah untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport Kulonprogo

3. Mengembalikan hak-hak warga pada kondisi semula. (*)

 

 

Sumber : Press Release YLBHI – LBH Jogjakarta

Lokasi Kongres Alumni 212 Dipindahkan ke Cempaka Putih

JAKATA, Jatengku.com – Pengelola Asrama Haji dikabarkan membatalkan sepihak Kongres Nasional alumni 212. Pengurus Presidium Alumni 212 memindahkan lokasi pelaksanaan kongres dari Asrama Haji pondok Gede ke Wisma Persaudaraan Haji Indonesia (PHI) Cempaka Putih.

“Dibatalkan sepihak, tidak tahu alasannya. Makanya dipindah,” kata penasehat Presidium Alumni 212 Eggi Sujana Rabu (29/11)

Sebelumnya, Wakil Ketua Panitia Reuni Alumni 212, Slamet Ma’arif mengonfirmasi kongres nasional yang akan digelar pada 30 November dan 1 Desember mendatang. Ada tiga agenda yang rencananya dibahas pada kongres yang akan digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.

Salah satu agenda utamanya memperkuat simpul-simpul alumni di daerah.

Pemindahan lokasi kongres nasional alumni 212 tertuang dalam surat pemberitahuan yang ditandatangani Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Ma’arif dan Ketua Pelaksana Kongres Nasional Alumni 212 Bernard abdul Jabbar. (*)

Tersendat Abu Vulkanik Gunung Agung, Per hari ini Garuda sudah bisa terbang dari Bali

Foto : *istimewa

Jatengku.com – Garuda Indonesia mulai mengoperasikan penerbangan dari Bandara Internasional Ngurah Rai, Denpasar, Bali pada hari ini, Rabu (29/11), mengacu dibukanya kembali bandara internasional Ngurah Rai, Bali, sesuai NOTAM A4298/17 yang dikeluarkan otoritas bandara setempat.

Layanan operasional penerbangan Garuda Indonesia dari Bandara Internasional Ngurah Rai tersebut kembali beroperasi pada malam hari ini dengan penyesuaian schedule penerbangan.

Adapun sejumlah penerbangan yang rencananya akan berangkat dari Bandara Internasional Ngurah Rai Denpasar tersebut adalah sebagai berikut :

1. GA 421 Rute Denpasar – Cengkareng

2. GA 413 Rute Denpasar – Cengkareng

3. GA 415 Rute Denpasar – Cengkareng

4. GA 423 Rute Denpasar – Cengkareng

5. GA 484 Rute Denpasar – Labuan Bajo

6. GA 349 Rute Denpasar – Surabaya

7. GA 7027 Labuan Bajo – Denpasar

Sementara itu, layanan penerbangan Garuda Indonesia dari dan menuju Denpasar, Bali, besok, Kamis (30/11) akan beroperasi kembali dengan beberapa penyesuaian pada schedule penerbangan.

VP Corporate Secretary Garuda Indonesia Hengki Heriandono mengungkapkan, “Kembali beroperasinya penerbangan dari Denpasar, Bali per malam hari ini merupakan langkah maskapai untuk meminimalisir penumpukan penumpang. Untuk itu kami himbau kepada seluruh penumpang untuk mengecek secara berkala schedule penerbangannya” tegas Hengki.

Lebih lanjut Hengki mengungkapkan,”Kami akan terus memonitor lebih lanjut pergerakan sebaran abu vukanik Gunung Agung tersebut untuk memastikan kesiapan operasional penerbangan Garuda Indonesia dari dan menuju Denpasar maupun Lombok dapat berjalan dengan lancar”.

Sementara itu, untuk mengantisipasi penumpukan penumpang yang terdampak pembatalan penerbangan erupsi Gunung Agung tersebut, Garuda Indonesia juga menyediakan dua layanan ekstra flight terdiri dari 2 penerbangan Surabaya – Jakarta vv pada hari ini, Rabu, (29/11/2017)

Selain itu, pada pagi ini Garuda Indonesia juga menggunakan bigger aircraft untuk memaksimalkan kapasitas penumpang pada penerbangan Lombok – Jakarta vv.

Pengoperasian layanan penerbangan ekstra tersebut merupakan bagian dari komitmen Garuda Indonesia untuk memastikan kebutuhan penumpang untuk layanan penerbangan dari dan menuju destinasi yang terdampak tetap terakomodir dengan baik, khususnya melalui alternatif rute penerbangan lain”.

“Sejalan dengan pembatalan sejumlah penerbangan terkait erupsi Gunung Agung, Garuda Indonesia juga telah memberlakukan kebijakan full refund kepada seluruh penumpang. Kami pastikan hak hak penumpang tetap dapat terpenuhi dengan baik,” ungkap Hengki.

Dengan situasi force majeure ini, maka seluruh penumpang Garuda Indonesia yang terdampak pembatalan jadwal penerbangan Garuda Indonesia akibat sebaran abu vulkanik dari Gunung Agung tersebut diberikan pilihan untuk merubah jadwal penerbangan (Reschedule), memperpanjang masa berlaku tiket sampai dengan 6 (enam) bulan sejak terjadinya force majeure, merubah rute perjalanan (Reroute), mengganti nama dan berlaku hanya 1 (satu) kali penggantian saja, atau untuk melakukan “full refund” sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Garuda Indonesia akan terus memonitor situasi dan perkembangan berkaitan dengan aktivitas Gunung Agung tersebut, khususnya aktivitas sebaran abu vulkanik yang dapat mengganggu keselamatan penerbangan.

Garuda Indonesia juga turut menghimbau para penumpang untuk memastikan kembali nomor kontak atau alamat e-mail yang tercantum pada tiket, agar kami dapat menghubungi apabila terjadi perubahandalam penerbangan ..(*)

Andi Surya Award Sukses Apresiasi Guru

LAMPUNG, Jatengku.com – Pagelaran Puncak Event Peringatan Hari Guru Nasional 25 November 2017 dengan mempersembahkan Andi Surya Award 2017 yang diprakarsai ZEBE Management, DPD RI dan Sekolah Global Surya yang di laksanakan di Gedung Graha Surya, Jalan St. Jamil, Raja Basa, Bandar Lampung.

Hadir Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI yang diwakili Staf Ahli Menteri Bidang Inovasi dan Daya Saing Ir. Ananto Kusuma Seta, M.Sc, Ph.D, Gubernur Lampung diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Hery Suliyanto, M.M, Kapolda Lampung diwakili Dir Binmas, Kombes Pol. Solichin, dan seluruh Bupati/walikota dan Kepala Dinas Pendidikan Se-Provinci Lampung.

Ketua Panitia Andi Surya Award, Zandre Badak dalam sambutannya menegaskan ide membuat Andi Surya Award berkat Diskusi anatara Sekolah Global Surya dan Anggota DPD RI, Dr. Andi Surya sebagau wujud Reward terhadap Guru di Provinsi Lampung. “Luar biasa support para Guru sampai memgirim karangan bunga, dan yang paling berkesan depertemukannya Pemenang Kategori Guru Inspirasi (Berkebutuhan Khusus), ditengah keterbatasannya semangat mengajarnya masih semangat 45”, tandas Zandre Badak.

Sedangkan Tokoh Dunia Pendidikan sekaligus icon Andi Surya Award, Dr. Andi Surya menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan telah dipakai namanya sebagau ajang bergengsi dalam memberikan Apresiasi dan penghargaan kepada Guru di Provinsi Lampung sebagai semangat untuk mencerdaskan bangsa dan membina para generasi Indonesia.

Mewakili Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Staf Ahli Bidang Inovasi dan Daya Saing, Ir. Ananto Kusuma Seta, M.Sc, Ph.D mengatakan mengapresiasi atas Terlaksananya acara Andi Surya Award Guruku Pahlawanku, baheasanya memang Guru adalah Pahlawan tanpa Tanda Jasa yang harus kita berikan penghargaan setinggi tingginya.

Suasana harupun pecah saat Dr. Hi. Andi Surya bersama istri  Dr.(C) Hj. Armalia Reni Madri, MM. Membacakan pemenang kategori Guru Inspirasi SMA (Berkebutuhan Khusus) yang dimenangkan oleh Eliyanti, S.Si dari SMAN 1 Liwa, Lampung Barat dan tangis Istri tercinta Andi Surya, Pemenang dan Audien pun tak terbendung.

“Untuk Ibu Murtiningsih dari SMPN 2 Marbau Mataram, Lampung Selatan fan Bu Eliyanti, setelah baru saja saya bicara dengan istri, kami akan berangkatkan mereka berdua Umroh, sebagai penghormatan kepada Guruku Pahwanku, yg satu pernah dioperasi kakinya dan satunya dioprasi Otaknya, membuat kami terharu dan akan segera memberagkatkan mereka Umroh”, papar Andi Surya disambut tepuk tangan audien yang gemuruh (Znd)

Buruh Jawa Tengah Lakukan Aksi dan Kirim Karangan Bunga Ke Kantor Ganjar Pranowo

(Buruh Jawa tengah Lakukan Aksi Teatrikal dan memgirimi karangan bunga dinkantor Gubernur Jawa Tengah. Foto : Afgan/Jatengku.com)

SEMARANG, Jatengku.com – Sebagai bentuk protes atas kebijakan Gubernur Jawa Tengah yang menetapkan UMK sebesar 8,71 persen, para pimpinan serikat buruh se-Jawa Tengah melakukan aksi tidur bersama di depan pintu gerbang Kantor Gubernur Jawa Tengah. Mereka juga mengirim karangan bunga bertuliskan: “Turut Berduka Cita atas Matinya Hati Nurani Gubernur Jawa Tengah.”

Massa buruh berkumpul dan melakuakn Teatrikal di depan gerbang keluar Balai Kota Semarang. Mereka menabur bunga sembari membawa karangan bunga yang cukup besar dan di letakkan di gerbang.

(*Doc : Aliansi Buruh Jawa Tengah)

“Turut berduka cita atas matinya hati nurani Wali Kota Semarang,” begitu bunyi tulisan dalam karangan bunga tersebut.

Tidak hanya disitu koordinator aksi, Zainudin membacakan pernyataan sikap yang terdiri dari tiga poin. Pertama terkait bela sungkawa atas matinya hati nurani Pemprov Jateng dan Pemkot Semarang yang dianggap tidak peduli dengan kesejahteraan buruh.

“Kedua, mencabut dukungan politik terhadap Ganjar Pranowo dan Hendrar Prihadi sebagai daerah, karena dengan sengaja mengabaikan perjuangan pekerja atau buruh,” kata Zainudin di depan Balai Kota Semarang, Jumat (24/11/2017) Pagi

“Ketiga, menyerukan kepada masyarakat pekerja atau buruh di Jawa Tengah pada umumnya untuk tidak mendukung dan tidak memilih calon kepala daerah yang diusung oleh partai yang tidak berpihak pada pekerja atau buruh,” Tukasnya

Seperti yang sudah di ketahui dimana di tahun 2018 yang tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 560/94 tahun 2017 ditolak Aliansi Buruh Jawa Tengah. Kalangan buruh menolak penetapan UMK 2018 pada 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang rata-rata naik sebesar 8,71% sesuai dengan PP 78/2015.

aksi ini sebagai bentuk penolakan, para buruh mengirimkan karangan bunga untuk Gubernur dan Walikota Semarang sebagai simbol ketidakpedulian pemerintah terhadap kaum buruh. Selain itu, para buruh akan mencabut dukungan politik terhadap Ganjar Pranowo dan Hendrar Prihadi dan tidak akan memilihnya kembali sebagai Gubernur dan Walikota.

(Aksi Teatrikal Buruh Jawa Tengah sebagai bentuk kekecewaanya Terhadap Ganjar Pranowo yang tidak berpihak dan menyengsarakan Kaum Buruh. Foto : Afgan/Jatengku.com)

Dalam waktu bersamaan Ketua DPW FSPMI Jawa Tengah, Aulia Hakim di Semarang juga menyampaikan “Kebijakan tersebut sungguh-sungguh telah mengecewakan dan bahkan menyakiti hati kaum buruh di Jawa Tengah,” Tegasnya

Menurut Hakim, buruh berharap Gubernur akan menetapkan upah layak, sehingga mampu mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja/buruh beserta keluarganya.

Namun harapan itu sirna dengan kenaikan UMK yang hanya sebesar PP 78/2015. Dengan kenaikan yang hanya 8,71 persen, menjadikan upah di Provinsi Jawa Tengah semakin tertinggal jauh dibanding dengan Kabupaten/Kota di provinsi lain.

Hakim juga mencontohkan kota Semarang, sebagai Ibukota Provinsi Jawa Tengah. Gubernur dan Walikota Semarang nyata-nyata telah mengabaikan usulan upah layak dari pekerja/buruh yang memiliki data riil dan mendasarkan pada hasil Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Alih-alih mewujudkan amanat konstitusi bahwa setiap warga negara berhak memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, kebijakan upah murah ini justru menciptakan kesenjangan sosial dalam masyarakat dan memiskinkan secara masif. Menggunakan formulasi PP 78/2015 sebagai dasar menetapkan upah minimun dan tidak sedikitpun memperhatikan penyesuaian KHL, bisa dipastikan upah buruh di Jawa Tengah akan selalu murah.

Para buruh Kota Semarang menuntut kenaikan UMK 2018 sebesar Rp 2,7 juta. Sedangkan dalam keputusan Gubernur Jateng, Kota Semarang memang tetap tertinggi dari 34 kabupaten kota lainnya namun tidak memenuhi tuntutan buruh yaitu hanya Rp 2.310.087,50.

Setelah massa berorasi dan menabur bunga, Aksi dilanjutkan dengan konvoi dan orasi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan Semarang.(*)

LBH Demak Raya : Proses Penataan PKL harus selalu mengedepankan pendekatan persuasif dan Memanusiakan Manusia !!!

(Foto : *Arsip LBH Demak Raya)

DEMAK, Jatengku.com – (21/11/2017), Pemkab Demak saat ini sendang gencar gencarnya mencanangkan meraih piala Adipura, akan tetapi di Kabupaten Demak ini justru menjadi senjata yang menyengsarakan kecil Kabupaten khususnya Pedagang Kaki Lima Demak, bagaimana tidak, karena dengan kesiapan untuk mendapatkan Piala Adipura ini masyarakat kecil yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima malah di gusur dengan dalih penataan, alasan yang digunakan oleh Pemkab adalah PKL dianggap sebagai biang kekumuhan,

mengganggu trotoar dan pejalan kaki, dan lain sebagainya, jelas alasan sepihak ini sangat diskriminatif, karena PKL hanya dijadikan kambing hitam dari ketidakmampuan Pemkab Demak dalam melakukan penataan dan pembinaan PKL.

(Foto : *Arsip LBH Demak Raya)

Heriyanto salah satu praktisi pengabdi bantuan Hukum LBH Demak Raya memaparkan Di dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor  01 tahun 2009 Tentang Program Adipura Pasal 2 dijelaskan bahwa “Program ADIPURA bertujuan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat dalam mewujudkan kota yang bersih dan teduh melalui penerapan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik di bidang pengelolaan lingkungan hidup”. Ujarnya

Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah PKL Demak dianggap kumuh ini sudah ada tindakan dari Pemkab Demak untuk menata PKL? Selama ini PKL yang dianggap kumuh tidak pernah mendapatkan perhatian dan pembinaan dari Pemkab Demak, padahal PKL ini dengan kreatifitasnya dan modal sendiri dan berjuang untuk mempertahankan kelangsungan hidup keluarga mereka, sehingga beberapa PKL juga mampu menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi jumlah pengangguran di Kabupaten Demak, dan seharusnya upaya penataan dan pembinaan PKL juga merata dan tidak diskriminatif.

Didalam lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : 14 Tahun 2006 Tentang  Pedoman Pelaksanaan Program Adipura Menteri Negara Lingkungan Hidup, jelas mengamanatkan bahwa penataan PKL masuk dalam Kriteria,Indikator Dan Skala Nilai Fisik Program ADIPURA. Jadi kalau kebijakan penialaian Adipura melarang PKL berjualan jelas ini akan bertentangan dengan peraturan tersebut.

Dan jelas Penggusuran dengan dalih penataan PKL ini sangatlah bertentangan dengan UUD 1945 khususnya pasal 27 ayat 1 menyebutkan bahwa “Setiap Warga Negara Berhak Mendapat Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan”. Selain itu, Ketentuan dalam pasal Pasal 9 (1) dan Pasal 38 (1) UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”.Tambah Heriyanto

Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Artikel 23 ayat 1 juga disebutkan bahwa “Setiap orang mempunyai hak untuk bekerja, untuk menentukan pilihan pekerjaannya secara bebas, untuk bekerja dengan syarat-syarat yang adil dan mendapat perlindungan dari bahaya pengangguran Selain itu di dalam Konvenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Bagian III  Pasal 6 ayat (1) menjelaskan,” tegasnya

Negara Pihak dari Kovenan ini mengakui hak atas pekerjaan, termasuk hak semua orang atas kesempatan untuk mencari nafkah melalui pekerjaan yang dipilih atau diterimanya secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang memadai guna melindungi hak ini” imbuh Heriyanto

Hal ini jelas membuktikan bahwa kebijakan Pemerintah Kab. Demak yang menggusur PKL ketika ada penilaian ADIPURA bisa dikatakan sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia, dan Upaya pemiskinan dari Pemkab Demak untuk masyarakatnya, khsususnya PKL di Demak.

Terhadap kebijakan tersebut, maka forum komunikasi PKL Demak yang terdiri LBH Demak Raya, HMI Demak, PC. GP Ansor dan IKADIN Demak, menuntut:

Meminta tetap berjualan di tempat semula dan siap di tata dan di bina. (sebelum ada konsep yang jelas dari Pemkab) Perlunya payung hukum yang mengakomordir dan membela kepentingan PKL

Keterlibatan PKL dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang utamanya menyangkut persoalan PKL. Meminta penambahan waktu PKL Pecinan yang awalnya jam 07:30 menjadi 08:30.

 

[Nkh]

Inilah Daftar Nilai UMK 2018 di Jawa Tengah

*istimewa

SEMARANG, Jatengku.com – “Di beberapa tempat ada yang tidak persis, tapi rata-rata melebihi dari PP, jangan khawatir sebab semuanya tidak ada yang di bawah PP,” ujar Ganjar Pranowo, Selasa (21/11/2017).

*Istimewa
(Foto : Istimewa)

Hari ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo telah menandatangani surat keputusan tentang upah minimum kabupaten/kota (UMK) tahun 2018. Surat keputusan tersebut ditandatangani pada 20 November 2017

Dalam penetapan UMK ini, menggunakan acuan PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Di beberapa kabupaten/kota bahkan nominalnya ada yang melebihi ketentuan dalam PP yang harus naik 8,71 persen.

Dan inilah daftar nilai UMK 2018 yang telah disetujui oleh Gubernur Jawa Tengah yaitu :

1. Kota Semarang : Rp 2.310.087,50

2. Kabupaten Demak : Rp 2.065.490

3. Kabupaten Kendal : Rp 1.929.458

4. Kabupaten Semarang : Rp 1.900.000

5. Kota Salatiga : Rp 1.735.930,06

6. Kabupaten Grobogan : Rp1.560.000

7. Kabupaten Boyolali : Rp 1.651.650

8. Kota Surakarta : Rp 1.668.700

9. Kabupaten Sukoharjo : Rp1.648.000

10. Kabupaten Sragen : Rp 1.546.492,72

11. Kabupaten Karanganyar : Rp1.696.000

12. Kabupaten Wonogiri : Rp 1.524.000

13. Kabupaten Klaten : Rp1.661.632,35

14. Kabupaten Batang : Rp 1.749.900

15. Kota Pekalongan : Rp 1.765.178,63

16. Kabupaten Pekalongan : Rp 1.721.637,55

17. Kabupaten Pemalang : Rp 1.588.000

18. Kota Tegal : Rp 1.630.500

19. Kabupaten Tegal : Rp 1.617.000

20. Kabupaten Brebes : Rp 1.542.000

21. Kabupaten Blora : Rp 1.564.000

22. Kabupaten Kudus 1.892.500

23. Kabupaten Jepara : Rp 1.739.360

24. Kabupaten Pati : Rp 1.585.000

25. Kabupaten Rembang : Rp 1.535.000

26. Kota Magelang : Rp 1.580.000

27. Kabupaten Magelang : Rp 1.742.000

28. Kabupaten Purworejo : Rp 1.573.000

29. Kabupaten Temanggung : Rp 1.557.000

30. Kabupaten Wonosobo : Rp 1.585.000

31. Kabupaten Kebumen : Rp 1.560.000

32. Kabupaten Banyumas : Rp 1.589.000

33. Kabupaten Cilacap : Rp 1.841.209

34. Kabupaten Banjarnegara : Rp 1.490.000

35. Kabupaten Purbalingga : Rp 1.655.2

Siap Dampingi PKL Kabupaten Demak, DPC Ansor dan Ikatan Advokat Indonesia Kabupaten Demak Satukan Kekuatan

DEMAK, Jatengku.com – Polemik yang di alami oleh para PKL kab. Demak yang tidak jelas nasibnya sampai kini memulai babak baru setelah sebelumnya mengadu ke LBH Demak Raya dan Mahasiswa yang tergabung di dalam Himpunan Mahasisa Islam Komisariat Unisfat Kab. Demak, hari ini ratusan pedagang PKL Demak juga meminta perlindungan hukum pada LBH Ansor dan DPC Ikatan Advokat Indonesia Kab. Demak. Selasa (14/11/2017)

Ahmad Zaini koordinator PKL Demak menyampaikan ratusan Pedagang  memang sengaja meminta pada LBH Ansor Demak dan DPC Ikadin Kab. Demak untuk bergabung dengan LBH Demak Raya mendampingi kami, karena menurut kami persoalan PKL adalah persoalan kita bersama, apalagi Ansor juga dikenal sebagai organisasi kemasyarakatan yang kebanyakan anggotanya adalah masyarakat kab. Demak.

Haryanto Advokat Publik LBH Demak Raya yang dari awal menerima pengaduan ini sangat terbuka dan berterimakasih sekali bila LBH Ansor dan DPC Ikadin Demak mau terlibat di dalam proses pendampingan ini, ternyata masih juga ada ormas kemasyarakatan dan Organisasi Advokat yang peduli dengan nasib teman teman PKL di Kab. Demak ini, kedepan ia berharap bisa bersinergi dengan teman teman LBH ansor dan DPC Ikadin Demak dalam rangka perlindungan, pemenuhan, penghormatan hak hak asasi manusia yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Demak, karena sampai dengan hari ini di Kabupaten Demak masih ada persoalan dengan persoalan ini.

Sementara itu ketua PC GP Ansor Kabupaten Demak Nurul Muttaqin menyampaikan organisasinya tergerak untuk terlibat di dalam advokasi ini karena sebelumnya ada beberapa pengaduan teman teman PKL agar organisasinya mau memikirkan dan memperjuangkan nasib teman teman PKL, setelah berdiskusi dengen beberpa pengurus harian dan Divisi Hukum dan HAM PC GP Ansor Demak, maka kita putuskan untuk mendampingi teman teman PKL Kab. Demak, ujar Nurul,

Selanjutnya Kami harap Negara dalam hal ini Pemkab Demak melindungi warganya, karena PKL mestinya dipupuk dan dibina, bukannya dimatikan keberadaannya, apalagi dengan dalih penataan, tapi tidak jelas juga penataan yang bagaimana dan seperti apa” tutupnya.

Sementara itu menurut MH. ilyas ketua DPC. Ikadin Kabupaten Demak menyampaikan kenapa organisasinya mau terlibat di dalam advokasi ini, karena ia melihat banyak persoalan ini, dan inilah bagian dari sumbangsih dan program kami untuk membumikan bantuan hukum secara cuma cuma di kabupten Demak, ujarnya (*)

Audensi Opang dan Ojek Online Klaten Setujui Tiga Kesepakatan

Foto : ilustrasi

KLATEN, Jatengku.com – Berawal dari seorang driver ojek online yang diikuti oleh ojek pangkalan (opang) ketika sedang menjemput penumpang di kawasan Stasiun Klaten, Selasa (14/11/2017) siang.

Akibatnya terjadilah perselisihan yang dialami Anto, nama driver ojek online tersebut, secara mendadak audiensi pun dilakukan oleh pihak driver Gojek dan opang Stasiun Klaten, yang ditengahi secara langsung oleh Petugas Kepolisian Polsek Klaten Kota dan Dishub Kabupaten Klaten.

Global Surya bersama ZEBE Management selenggarakan Diskusi Anti Narkoba

Jatengku.com – Sekolah Global Surya bekerjasama dengan ZEBE Management menyelenggarakan diskusi akhir pekan bertajuk Weekend Discussion  dengan Tema Generasi Cerdas Tanpa Narkoba Sabtu,(11/11) di Lantai 3 Global Surya, Bandar Lampung.

Hadir sebagai Pembicara Irjen Pol. Dr. Ike Edwin, MH selaku Staf Ahli Kapolri, Dires Narkoba Polda Lampung, Kombes Pol. M. Abrar Tuntalanai, Ketua GRANAT Prov. Lampung Hi. Tony Eka Chandra dan Ketua GANN Prov. Lampung, Muhammad Fazari, SH, MH serta Weekend Discussion dipimpin langsung oleh Anggota MPR RI/DPD RI Dr. Hi. Andi Surya.

Dalam Sambutannya Ketua Yayasan Global Surya menyampaikan terima kasih atas Kerjasama ZEBE Management dengan Sekokah Global Surya dan DPD RI dalam terselnggaranya acara Weekend Discussion yang dihadiri para Pemateri-pemateri handal  dan ahli dibidangnya. “Terima kasih atas kesediannya Pak Irjen Dr. Ike Edwin dan kandidat Profesor, dan dari Direktorat Narkoba Polda Lampung, dan Ketua Granat dan Ketua GANN, untuk memberikan pengetahuan kepada kita semua betapa bahayanya Narkoba dan  kita akan berprestasi dengan menjaui Narkoba sesuai tema kita, Generasi Cerdas Tanpa Narkoba”, ujar Andi Surya.

Andi Surya menambahkan bahwa Sekolah Global Surya didesain sebagai sekolah nasional Plus dengan tagline nurturing future leaders yang terdiri dari PG, TK, SD, SMP, SMA dan SMK. Sudah banyak siswa siswi Global Surya yang mendapatkan Prestasi sampai tingkat internasional.

Irjen Pol Dr. Ike Edwin, MH dalam paparannya menyampaiakan bahwa apa yang dicapainya saat ini berkat jauh dari Narkoba dan tiadak ada alasan apapun untuk menggunakan Narkoba. “Sejak kecil Ayah saya mengajarkan disiplin, sehingga hingga detik ini saya tidak pernah merokok, minuman keras apalagi memakai Narkoba, dan prestasi saya baik di Kepolisian maupun prestasi semasa sekolah dan dulu Saya kerap juara di berbagai olah raga dan prestasi lainnya berkat disiplin, ibadah serta bekerja dengan jujur fan serius”, tandas Dang Ike (sapaan akrab Irjen Pol Ike Edwin) Sabtu (11/11).

Ketua Granat Hi. Tony Eka Chandra mengatakan bahwa Pemerintah telah gagal mencegah Narkoba masuk ke Indonesia dan kurangnya Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten yang tidak membuat Anggaran APBD untuk pencegahan terhadap Narkoba.

Acara disertai Game, Kuis oleh para Pembicara dan disela sela diskusi, Andi Surya juga memberikan doorprise kepada para peserta  bagi siswa SMA yang aktif bertanya berupa beasiswa untuk melanjutkan kuliah ke Umitra.

Diakhir acara ada penyerahan Piagam Penghargaan dari Ketua GANN Prov. Lampung, Muhammad Fazari, SH, MM kepada Irjen Pol Dr. Ike Edwin atas dedikasinya saat menjabat Kapolda menurunkan angka kasus Narkoba di Polda Lampung dan Penyerahan Sertifikat dari Anggota DPD RI, Dr. Hi. Andi Surya kepada tiga pereakikan peserya weekend discussion.

PRAKIRAAN CUACA

Semarang
light rain
23.2 ° C
23.2 °
23.2 °
97%
0.6kmh
76%
Kam
27 °
Jum
26 °
Sab
26 °
Ming
27 °
Sen
29 °

BERITA TERBARU