Umum

Umum

ZEBE Management akan Pertemukan 3 Balongub di Weekend Discussion

LANGKAPURA, BANDAR LAMPUNG, Jatengku.com – dalam rangka memberikan edukasi ke Masyarakat Lampung dan mengenal lebih dekat Para Putra Daerah yang ingin membangun Lampung, kali ini Weekend Discussion yang di Prakarsai ZEBE Management akan mempertemukan Drs. Hi. Herman HN, MM Walikota Bandar Lampung, Dr. Ir. Hi. Mustafa, MH, Bupati Lampung Tengah yang terkenal dengan sebutan Bupati Ronda, dan Mantan SEKDA Provinsi Lampung, Ir. Hi. Arinal Djunaidi.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana Weekend Discussion yang juga Media Center Komnas Anak mengatakan bahwa dengan mempertemukan 3 Balongub yang juga putea daearah diharapka Masyarakat Lampung mengetahui apa pemaparan mereka ke 3 calon kandidat tersebut dalam membangun Lampung mendatang.

“Kali ini kami bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (FH Saburai) danseperti biasa disiarkan oleh Kompas TV dalam program bincang Inspiratif”, kata Zandre kepada awak media.

Acara yang akan degelar di Auditorium Subkhi Ubiversita Saburai lantai 3 pada  Tanggal 21 Oktober ini, Lanjut Zandre Badak, juga dihadiri Rektor Universitas Saburai, Pembina FH Saburai, Dekan FH Saburai Lina Maulidiana,SH, MH

serta yang special ada Sambutan mewakili Tokoh Masyarakat dan Toko Adat Lampung yang akan disampiak  oleh Irjen Pol. Dr. Hi. Ike Edwin, MH untuk menyampiakan harapan masyarakat kepada ke 3 para Balongub yang menjadi pembicara.

Tak hanya Balongub Weekend Discussion Episode ke-5 yang kembali mengangkat Tema Potensi Putra Daerah Dalam Membangun Lampung juga dihadiri Pakar Hukum dari Universitas Saburai Sri Zanariyah,SH, MH.

Namun Zandre menegaskan tidak ada yang mendanai acara Weekend Discussion semua murni kerjasama ZEBE Management dengan FH Saburai. “Ini murni untuk mengedukasi dan memberikan informasi kepada Masyarakat melalui acara diskusi kami, jadi tidak ada yang menunggangi kami serta kami bersifat netral siapapun beh menyampaiakn jurus program andalannya dalam kapasistas sebagai Putra Daerah yang akan Membangun Lampung,

misal Kak Mustafa dengab Salam KECenya, Arinal dengan slogan Tulus melayani, Herman dengan andalan pembangunan Infrastrukturnya silahakn disampaiakn ke publik semua agar masyarakat semakakn mengenal Kandidat dan programnya”, Tegasnya

Nama Abdul Rokhim Praktisi Hukum LBH Demak Raya, Muncul Di Pelantikan Pengurus DPC Ikadin Kab.Demak 

(Doc : LBH Demak Raya)

DEMAK, Jatengku.com – Pengurus Ikatan advokat Indonesia (Ikadin) Dewan Pimpinan Cabang Demak resmi telah dilantik di hotel Santika premiere. Selasa (10/10/2017).

(Foto kebersamaan Pengurus harian DPC Ikadin Demak usai di Lantik. Doc : LBH Demak Raya)

Yang menarik dalam kepengurusan ini adalah hampir mayoritas pengurus harian DPC Ikadin Demak ini juga para Advokat Publik LBH Demak Raya, diantaranya ada Abdul Rokhim terpilih menjadi Sekretaris DPC, dan ada juga Haryanto yang terpilih sebagai Bendahara DPC Ikadin Demak.

Pelantikan DPD dan DPC organisasi Advokat ini digelar bersamaan, dan dihadiri oleh Rasyid Ridho sekretaris Jendral  DPP Ikadin Pusat dan pejabat kepolisian , kejaksaan, pengadilan tinggi serta instansi lainya.

Abdul Rokhim menyatakan “setelah dilantik menjadi pengurus harian DPC Ikadin Kabupaten Demak kami akan kembali membumikan dan menularkan virus bantuan hukum probono atau bantuan hukum secara cuma cuma khususnya kepada masyarakat di kabupaten Demak,

mengingat saat ini banyak juga masyarakat di Kab. Demak yang tidak mampu untuk membayar pengacara ketika berhadapan dengan hukum, makanya kita mau dengan dibentuk atau dilantiknya DPC Ikadin Kab. Demak dapat menjawab semua persoalan itu,”  ujar Rokhim  yang juga Pengabdi Bantuan Hukum LBH Demak Raya ini.

Sementara itu ketua Terpilih MH. Ilyas menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang mensukseskan acara pelantikan ini, “Termikasih atas segala dukungan dari semua pihak yang telrh ikut serta menaukseskan acara ini, saya berharap pelantikan ini tidak hanya seremonial saja, dan saya juga berjanji akan selalu mengawal organisasi advokat ini khususnya DPC Ikadin Demak menjadi organisasi yang modern,

profesional dan di segani oleh oleh aparat penegak hukum  yang lainya ,” Tegasnya

ke depan pihaknya juga akan mencoba bertemu dengan semua aparat penegak hukum di Kab. Demak untuk berkoordinasi dalam rangka membuat gerakan atau menciptakan kesadaran hukum kepada warga masyarakat Kab. Demak

Tidak hanya berhenti di situ Ilyas juga menambahkan “Saya juga akan menggandeng beberapa LSM, masyarakat peduli hukum,  akademisi, Lembaga Bantuan Hukum khususnya LBH Demak Raya untuk mendesak stakeholder yang ada di Kab.Demak untuk segera membuat dan mengesahkan Perda Bantuan Hukum, mengingat saat ini belum ada perda bantuan hukum seperti halnya di kabupaten/ kota yang lainya di provinsi Jawa Tengah ini,”  pungkasnya.

 

(MM)

Presiden : Perdamaian Harus di Mulai dari keluarga

(Foto: Kris - Biro Pers Setpres)

SUMENEP, Jatengku.com – “Perdamaian itu tak bisa dipaksakan tapi harus ditumbuhkan. Karakter senang damai harus ditumbuhkembangkan dari lingkup keluarga. Perempuan yang mengisi, ibu-ibu,” tutur Jokowi di Sumenep seperti keterangan tertulis dari Biro Pers, Media, dan Informasi Setpres, Minggu (8/10).

Jokowi percaya bahwa perempuan atau ibu-ibu adalah yang paling berperan dalam menumbuhkan pesan damai dalam keluarga. Dia juga mengingatkan, Indonesia adalah negara besar yang harus dijaga perdamaiannya.

Ia memaparkan rasa senang damai itu harus diperluas ke lingkup kelurahan, kecamatan, hingga provinsi dan nasional. Sehingga masyarakat Indonesia benar-benar bisa hidup dengan damai berdampingan.

“Ini anugerah Allah, sudah menjadi hukum dari Allah. Sudah menjadi takdir Allah kepada negara kita Indonesia. Oleh sebab iu marilah kita jaga bersama persaudaraan kita, kita jaga Ukhuwah Islamiyah kita, kita jaga Ukhuwah Wathoniyah kita, kita jaga Ukhuwah Basariah kita, dalam scope yang lebih besar,” ungkap Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut turut hadir juga dalam acara tersebut Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Pimpinan Pondok Pesantren Annuqayah KH Abdul A’la, Direktur Wahid Foundation Yenny Zannuba Wahid, serta KH Abdul Muqsit Idris. (*)

IMI Inisiatori Event Olahraga Wisata dan Workshop

JAKARTA, Jatengku.com – Ikatan Motor Indonesia (IMI) yang merupakan induk dari organisasi olahraga otomotif di Tanah Air, kembali akan mengadakan serangkaian acara yang terdiri dari Rapat Koordinasi Olahraga dan Wisata IMI serta Workshop IMI 2017 yang akan diadakan pada 4-5 Oktober 2017, dan juga Program Pengembangan Motorsport FIA pada 13-14 Oktober 2017 mendatang di Hotel Ambhara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Menyambut digelarnya rapat koordinasi, workshop, serta program pengembangan FIA tersebut, Ketua Umum IMI Pusat, Sadikin Aksa menyatakan, bahwa beberapa harapannya agar organisasi IMI secara keseluruhan dapat memaksimalkan potensi-potensi yang sudah ada.

“Kami berniat melakukan koordinasi intens dan mensinergikan seluruh potensi serta berbagi pengetahuan, di mana diharapkan program kerja IMI dapat tersosialisasi dengan baik melalui konsolidasi internal organisasi, sehingga pengoptimalan potensi olahraga maupun wisata skala nasional dan internasional dapat terwujud dengan baik serta terencana secara matang,” kata Sadikin, Jumat (15/9/2017).

Sama seperti yang telah dilakukan di tahun sebelumnya, IMI kembali menggelar workshop pada Kamis (5/10/2017) yang juga bertujuan untuk mengali potensi-potensi keseluruhan anggota, baik IMI Provinsi, Klub IMI, ataupun promotor nasional yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia.

Nantinya IMI akan memberikan sertifikasi bagi para peserta ke dalam tiga kategori, yaitu A (dapat menyelenggarakan event nasional dan internasional), B (dapat menyelenggarakan event nasional), C (dapat menyelenggarakan event provinsi dan klub), dimana mulai tahun 2018 seluruh Penyelenggara Kejurnas IMI wajib memiliki Sertifikasi kategori A & B.

“Rapat koordinasi olahraga, wisata, workshop, serta program FIA ini merupakan bagian dari program kerja IMI Pusat yang telah ditetapkan. Program-program ini sangat diperlukan bagi para pelaku industri otomotif di Tanah Air agar IMI dapat mengetahui secara pasti kapabilitas yang dimiliki oleh mereka, sehingga nantinya mereka memilik pengetahuan, kompetensi, serta inovasi yang baik untuk dapat menyelenggarakan suatu event kejuaraan yang berkualitas dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan,” ungkap Sekjen IMI Pusat, Jeffrey JP.

Sementara untuk Program Pengembangan FIA sendiri, yang menjadi bagian dari FIA Sport Grant Programme, akan diadakan pada Jumat (13/10/2017) dan Sabtu (14/10/2017).

Untuk ini, IMI akan menghadirkan langsung Michael Masi dan Phil Livingston dari Confideration of Australian Motorsport (CAMS) sebagai instruktur yang akan memberikan pelatihan kepada para peserta.

Topik yang akan menjadi pokok pembahasan dalam progam FIA ini, antara lain mengenai regulasi olahraga otomotif, manajemen, homologasi, sertifikasi, serta pemberian lisensi.

Adapun pendaftaran untuk dapat mengikuti rapat koordinasi dan workshop IMI diterima paling lambat hingga Rabu (27/9/2017) sedangkan untuk mengikuti program FIA pendaftaran akan dibuka hingga Senin (9/10/2017) mendatang.

Dang Ike : Sepertinya saya jodoh dengan Pak Mustafa

(Foto : Zandre/Jatengku.com)

Bandar Lampung, Jatengku.com – Weekend Discussion yang diprakarsai oleh ZEBE Management kali ini mempertemuakan Dua Putra Daerah Lampung yang Potensial dan Populer yaitu Irjen Pol. Dr. Ike Edwin, MH, siapa yang tidak kenal Dang Ike (panggilan akrab Ike Edwin) Sang Perdana Menteri Kerajaan Adat Paksi Pak Skala Brak yang juga Mantan Kapolda Lampung 2016 kini menjabat sebagai Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Politik, sedangkan Sosok Bupati Ronda Dr. Ir. Hi. Mustafa, MH yang sangat Populer dengan salam KECEnya.

(Foto : Zandre/Jatengku.com)

Keduanya dipertemukan di Weekend Discussion yang diselenggarakan di STIE Prasetiya Mandiri Lampung Jumat(6/9) yang mengangkat Tema Potensi Putra Daerah Dalam Membangun Lampung. Hadir pula Pengamat Media Sosial Partomi alias Bang Tomy yang juga Kepala Biro Kompas TV Provinsi Lampung.

Kemesraan kedua Tokoh Putra Daerah Lampumg ini tertangkap Camera disela diskusi, dan saat dipancing oleh Moderator yang juga Host Kompas TV Cindy Tania soal siapa yang paling cocok menjadi pasangan Mustafa membuat audien bergemuruh menyambut jawaban Kak Mustafa (panggilan akrab Hi. Mustafa).

“Kalau sebelah Saya ini, Brigjen, sekarang Irjen Bintang Dua ini mau berpasangan dengan Saya, Saya siap dan kita siap Duet Bangun Lampung tercinta ini”, ujar Kak Mustafa yang disambut tepuk tangan bergemuruh oleh audien dan terikan dukungan kepada Dang Ike Mustafa.

Mustafa menganggap bawah jika dirinya menjadi Gubernur sama saja Dang Ike juga menjadi Gubernur. “Beliau ini, Dang Ike tempat Saya diskusi, bertanya dan mencari solusi kala menjabat Kapolda Lampung, dan kami pernah ronda malam bersama”, imbuhnya.

Hal senada diutarakan Dang Ike, memberi pemaran pendahuan tema, Dang Memanggil Mustafa Gubernur dan Sontak Kak Musfata mengamininya. “Saya dulu sama-sama Ronda Malam dengan Adinda ini, beliau cocok jadi Gubernur, Muda, bicaranya menggebu-gebu penuh semangat dan kalau pecinya miring kanan dikit aja sudah mirip Bung Karno, sepertinya Saya Jodoh dengan Pak Mustafa”, tandas Dang Ike disambut tepuk tangan meriah Audien.

Acara diisi tanya jawab antusias dari Mahasiswa, LSM dan Pelajar, dan 5 orang penanya mendapat Hadiah dari  Direktur Pelaksana Bisri Merduani,SIKom,MM dan Dr. Ir. Hi. Mustafa, MH. Dan Acara diakhiri dengan Pemberian Cindera Mata dari Bupati Lampung tengah yang juga Calon Gubernur Lampung Kak Mustafa kepada Bisri Merduani dan Panitia Pelaksana Weekend Discussion, ZEBE Management yang diwakili oleh Jeffry Noviansyah.

Peringati Hari Kerja Layak Internasional, Jutaan Buruh Kepung Istana

JAKARTA, Jatengku.com – Hari Kerja Layak Internasional yang jatuh pada tanggal 7 Oktober akan diperingati buruh Indonesia dengan cara unjuk rasa. Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara dan Kementerian Ketenagakerjaan. Sementara di daerah-daerah lain, aksi akan dilakukan di pusat-pusat pemerintahan. Demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Kamis (5/10/2017).

Menurut Said Iqbal, aksi ini mengangkat isu JAMKESTUM: JAMinan KESehatan dan Tolak Upah Murah.

Said Iqbal menilai, jaminan kesehatan akan terus menjadi persoalan karena persoalan anggaran. Oleh karena itu, KSPI mendorong agar pemerintah, melalui APBN segera menambah alokasi anggaran untuk jaminan kesehatan. Ini sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap hak kesehatan bagi rakyat.

Selain itu, masih menurut Said Iqbal, sistem INA CBGs menyebabkan rumah sakit swasta banyak yang tidak mau bekerjasama, sehingga akibatnya bayak penolakan seperti yang dialami bayi Debora.

“Kami mendesak agar INA CBGs diganti dengan fee for service,” kata Said Iqbal.

Dalam menyuarakan tentang perbaikan BPJS Kesehatan, relawan Jamkeswatch KSPI melakukan aksi jalan kaki dari Surabaya – Jakarta yang dimulai dari Tugu Pahlawan, Surabaya, pada tanggal 19 September 2017. Diperkirakan, 12 hari lagi akan sampai di Jakarta.

Selain jaminan kesehatan, dalam aksi 7 Oktober buruh juga akan menyuarakan tolak upah murah.

“Kami akan mengkampanyekan upah plus 50 (upah kenaikan sebesar 50 dolar), atau setara dengan 650 ribu,” kata Said Iqbal.

Kampanye upah plus 50 merupakan kampanye kaum buruh di Asia Pacific. Hal ini, karena, dibandingkan dengan negara-negara di Eropa, Amerika, Australia, upah di Asia Pacific relatif rendah.

Kampanye ini sekaligus merupakan bagian dari kampanye global “end corporate greed.” Seruan untuk mengakhiri kerakusan kapitalis.

Secara bersamaan, kampanye naik upah plus 50 juga berkorelasi dengan penolakan terhadap PHK.

PHK yang terjadi di sektor garmen, pertambangan, ritail, telekomunikasi, dan elektronik, merupakan bukti bahwa ekonomi Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu, menurut Said Iqbal, negara harus hadir. Memastikan adanya kepastian kerja di negeri ini.

Bertemu Kadinkes dan Kacab BPJS Kesehatan Kota Pekalongan, Ade Kenzo : Ini Momen Mengumpulkan Data & Menyampaikan Aspiras

(Foto : Agus/Jatengku.com)

PEKALONGAN, Jatengku.com – Aksi Longmarch Surabaya Jakarta yang dilakukan Ade Kenzo telah melewati Kabupaten Batang dan tiba di Kota Pekalongan, Kamis (5/10/2017). Aksi jalan kaki dengan mengusung tagline Sehat Hak Rakyat ini telah menarik perhatian berbagai elemen masyarakat.

Sampai di perbatasan Batang – Pekalongan, Ade disambut puluhan buruh dari Serikat Pekerja Nusantara (SPN), mereka lantas bergabung bersama Ade melakukan jalan kaki dari perbatasan menuju Kota. Ade singgah di Kantor Diklat Kota Pekalongan.

Di Gedung Diklat Kota Pekalongan, Ade Kenzo melakukan audiensi dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan isu yang sedang di perjuangkannya, diantaranya datang Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Slamet Budiyanto, SKM, M.Kes, dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Kota Pekalongan, Asep Subana .

(Foto :Agus/Jatengku.com)

Audiensi yang di fasilitasi oleh SPN Kota Pekalongan ini di gunakan Ade Kenzo sebagai sarana menyampaikan aspirasi dan sebagai sarana pengumpulab data dan informasi seputar implementasi pelayanan JKN dan BPJS Kesehatan di daerah.

Ketua SPN Jawa Tengah yang juga pengurus daerah KSPI Provinsi Jawa Tengah, Bowo Laksono yang bertindak sebagai pembawa acara menyampaikan bahwa benar, baik program JKN dan BPJS memang telah berlaku namun implementasinya di lapangan belum sesuai harapan. “Aplikasi di bawah terkait bpjs amburadul, ” ungkapnya.

Slamet Budiyanto selaku Kadinkes Kota Pekalongan mengaku, pelayanan kesehatan di Kota Pekalongan menjadi prioritas kedua setelah pendidikan, alokasi anggaran th 2017 yakni sebesar Rp 7,7 M.

“Dinkes berupaya menggandeng seluruh Rumah Sakit untuk ikut BPJS. Saat ini ada 8 RS di Pekalongan yang bekerjasama dengan Jamkesda, ” bebernya.

Ia menambahkan, di Kota Pekalongan telah ada PSC (publik safety center) dan juga mobil tenaga siap jemput. Ia mengatakan, bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk bisa menghubungi call center di (0285) 4410119 atau 081666119. Ia menambahkan bahwa Dinkes melarang RS bertanya (administrasi) kepada pasien.

“Tangani dulu pasiennya, jangan tanya punya biaya atau enggak, ” katanya.

Sementara itu, Kepala Cabang BPJS Kota Pekalongan, Asep Subana menjelaskan, dari data kependudukan Kota Pekalongan berdasarkan data dukcapil semester satu yakni 352 ribu jiwa, dari total data tersebut, yang telah terdaftar dalam JKN KIS yaitu 217 ribu jiwa. Asep menargetkan, UHC total Kota Pekalongan akan menyeluruh pada pertengahan tahun 2018.

Ade Kenzo sendiri sebagai pihak yang melakukan aksi longmarch mengatakan longmarch adalah bentuk protes terhadap sistem dan regulasi mengacu pada laporan dan temuan di masyarakat. Ade mengatakan bahwa dirinya menginginkan bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan aspirasi serta tuntutan rakyat terkait JKN & BPJS

“Akan difasilitasi Ketua MPR untuk ketemu Jokowi, ” jelasnya.

Ade berharap, Pemda dan Pemerintah Pusat tidak boleh tutup mata. “Negara akan maju kalau rakyat sehat, ” tegasnya.

(Afg)

Panglima TNI : Teroris Harus Bener Benar di Waspadai

Jatengku.com – “Yang diperlukan adalah penentu kebijakan, mari berpikir seperti pejuang dulu. Tidak berpikir untuk institusi, partai, kelompok, tapi berjuang membuat aturan karena merasa bangsa terjajah. Seandainya penentu kebijakan berpikir seperti itu, pasti menemukan UU Terorisme yang menyelamatkan bangsa kita. Satu, tetapkan teroris kejahatan terhadap negara,” kata Gatot dalam wawancara yang disiarkan CNN Indonesia, Rabu (4/10).

Gatot menuturkan ancaman terorisme di Indonesia harus diwaspadai. ada sel kelompok teroris, termasuk berasal dari WNI, yang ikut bertempur bersama ISIS di Suriah.

“Tetapi suatu hal kita punya kelemahan, WNI ikut bertempur ikut ISIS di Syria kembali ke Indonesia nggak diapa-apain karena aturannya belum ada. Kalau mereka menyebarkan, ini harus jadi perhatian kita sama-sama karena teroris ini ancaman utama,” tegasnya.

Ketika di singung terkait UU Terorisme, Gatot menyebut aturan baru harus mengatur upaya mencegah terorisme. Sebab, UU Terorisme saat ini, menurutnya, dibuat terkait dengan penanganan Bom Bali.

“Jangan sampai Indonesia merupakan tempat paling nikmat dan merdeka buat teroris. Saya ingatkan, UU Pidana Teroris sejarahnya dibuat untuk mengungkap Bom Bali.

Tidak bisa UU ini direvisi, harus judulnya baru karena pidana bagaimana mencegah jangan sampai teroris berbuat,” Tambahnya

“UU dibuat tanpa ada peran TNI satu pun tidak masalah asalkan teroris (didefinisikan) kejahatan terhadap negara. Tujuan kita mencegah dan menggunakan semua potensi kekuatan untuk menghadapi teroris. Tanpa itu, kita tunggu saja, bangsa ini hancur karena teroris,” tukasnya. (*)

Benarkah, Yorrys Raweyai di copot dari DPP Golkar

JAKARTA, Jatengku.com – Kabar mengejutkan datang dari DPP Golkar. Yorrys Raweyai dikabarkan telah dicopot dari jabatannya selaku Korbid Polhukam Golkar.

Sperti di kutip ikutip dari detikcom, (3/10), nama Yorrys tak ada dalam struktur organisasi di Golkar. Jabatannya diisi Letjen (Purn) Eko Wiratmoko.

Ketua DPD Golkar Papua Aziz Samual mengatakan surat tersebut sudah diteken pada Senin (2/10) kemarin. Aziz menambahkan surat tersebut diteken Ketum Golkar Setya Novanto dan Sekjen Golkar Idrus Marham.

“Saya memang ada SK-nya. Kalau tak ada, mana mungkin saya berbicara. Ini ada SK-nya. (Surat diteken) Ketum dan Sekjen,” kata Aziz saat dihubungi.

Sementara itu, Yorrys mengaku belum mendapat kabar tersebut. Ia enggan berasumsi macam-macam terkait kabar pencopotannya.

“Saya belum tahu. Belum tahu, ngapain kita berasumsi macam-macam, biarin. Tapi ini kan partai punya mekanisme, ini bukan perusahaan, nggak main suka-suka. Kan ada aturan,” kata Yorrys saat dimintai konfirmasi secara terpisah.

Sebelumnya, Yorrys juga sudah dipolisikan oleh Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) ke Bareskrim Polri. AMPG menilai Yorrys menghina soal kesehatan Novanto.

Ketua Harian Golkar Nurdin Halid dan Sekjen Golkar Idrus Marham belum memberi pernyataan soal kabar pencopotan Yorrys.

LBH Semarang Dukung Penuh Longmarch Ade Kenzo

Semarang, Jatengku.com – Dalam konsep negara kesejahteraan, keberadaan layanan umum yang berpihak pada rakyat adalah suatu keharusan. Dengan adanya layanan umum yang demikian pemerataan kesejahteraan masyarakat akan semakin mendekati ideal. Dalam konteks Indonesia, salah satu bentuk layanan umum yang diklaim mampu mewujudkan hal tersebut adalah BPJS kesehatan.

BPJS kesehatan yang secara konseptual berprinsip gotong royong (sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf a UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) sedianya adalah bentuk “minimal” dari pengejawantahan Pasal 34 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945.

” Dikatakan bentuk minimal, karena jika negara mau dan mampu tentu akan sangat dimungkinkan bahwa pelayanan keshatan digratiskan sepenuhnya. Dalam pelaksanaannya, prinsip gotong royong dalam BPJS tersebut kemudian diejawantahkan dalam iuran langsung dari warga negara untuk secara bersama-sama membiayai BPJS kesehatan ” Ungkap Rizky Putra Edry praktisi Advocat LBH Semararang

” Namun demikian, meskipun telah BPJS kesehatan telah mensyaratkan adanya iuran dari masyarakat, pelaksanaan BPJS kesehatan tampak masih jauh dari ideal. Peserta BPJS seringkali dianggap sebagai pasien yang dapat dinomorduakan pelayanan kesehatannya ” Tambah Rizky

Kasus terakhir yang hangat diperbicangkan adalah kematian bayi Debora di RS Mitra Keluarga Kalideres. Tidak adanya kerjasama antara pihak rumah sakit dengan BPJS kesehatan sehingga mengharuskan keluarga bayi Debora untuk membayar biaya yang cukup tinggi untuk syarat penanganan maksimal, telah mengakibatkan meninggalnya bayi Debora. Selain itu, tentu masih banyak keluhan-keluhan tentang pelayanan BPJS kesehatan yang begitu akrab dalam perbincangan keseharian.

Rizky Juga Menambahakan ” Aksi longmarch Surabaya-Jakarta yang dilakukan oleh Ade Kenzo mewakili Jamkeswatch sejak tanggal 19 September 2017 adalah langkah yang patut diapresiasi. Meskipun demikian, dalam perjalanannya, Ade Kenzo masih mendapat perlakuan yang tidak layak dari negara,” Tukansya

Perjalanan yang dilakukannya untuk mendorong pelayanan kesehatan yang baik, mendapat represi dari kepolisian di Tuban dan Pati. Ade Kenzo dipaksa untuk tidak meneruskan perjalanan. Namun demikian, berkat kegigihannya dalam memperjuangkan hak rakyat untuk sehat, Ade Kenzo dapat melajutkan perjalanan. Hari ini (2/10) Ade Kenzo telah sampai di Kota Semarang.

Bentuk protes yang tidak biasa ini hendaknya dapat dijadikan pemerintah sebagai momentum untuk berbenah dalam rangka pelayanan kesehatan bagi masyarakat.  Hak untuk sehat merupakan hak asasi manusia yang telah dijamin dalam Pasal 28H UUD NRI 1945. Untuk itu, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah untuk tidak memenuhinya.

” Apalagi dalam pelaksanaannya, masyarakat telah merelakan sebagian penghasilannya untuk membantu mewujudkan layanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses. Akses terhadap layanan kesehatan harus dibuka seluas-luasnya dan terjamin kualitasnya.

Selain itu, penting juga untuk melakukan penegakan hukum bagi insititusi kesehatan yang melakukan diskriminasi terhadap peserta BPJS kesehatan. Hal ini akan semakin menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjamin layanan kesehatan bagi warganya. Sehat hak rakyat! ” Pungkas rizky (Nkh)

PRAKIRAAN CUACA

Semarang
scattered clouds
27.9 ° C
27.9 °
27.9 °
79%
2.3kmh
36%
Kam
29 °
Jum
30 °
Sab
31 °
Ming
31 °
Sen
31 °

BERITA TERBARU