Kecam Kekerasan Aktivis Mahasiswa dan Desak Bupati Cabut Ijin PLTPB Baturaden, Ribuan...

Kecam Kekerasan Aktivis Mahasiswa dan Desak Bupati Cabut Ijin PLTPB Baturaden, Ribuan Mahasiswa Lakukan Aksi

51
BERBAGI
(Foto : Ahmed/MRB)

PURWOKERTO, Jatengku.com – mengecam tindak kekerasan dan penangkapan terhadap warga yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Slamet pada hari Senin 9 Oktober 2017 kemarin. Ribuan Mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Purwokerto lakukan aksi massa di jalan

Dalam aksi yang di pusatkan di alun-alun Purwokerto tersebut massa mengecam Bupati dan Kapolres Banyumas yang menggunakan cara-cara kekerasan dalam menghadapi tuntutan rakyat. Massa mendesak agar Kapolres Banyumas melepaskan warga yang ditangkap serta bertanggungjawab atas korban yang mengalami luka-luka ataupun mengalami tindak kekerasan.

Aksi yang diikuti oleh seribu mahasiswa tersebut juga ditujukan untuk mendesak dihentikannya proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTBP) serta dicabutnya ijin PT. Sejahtera Alam Energy (PT.SAE) karena telah merugikan masyarakat dan merusak kawasan lereng Gunung Slamet.

Selain aksi mereka juga melakukan press conference dari Aliansi Selamatkan Slamet dan kesaksian dari korban kekerasan aparat. Sasongko dari perwakilan desa yang juga korlap di aksi Selamatkan Slamet (9/10) menyampaikan bahwa dia orang yang diseret pertama kali. dan menerima pukulan hingga lebam

” Saya orang yang diseret seret pertama kali hingga baju robek. Dan dipukul hingga lebam dibagian dahi.” Ungkapnya

Berdasarkan data yang disampaikan Aliansi Selamatkan Slamet pembangunan proyek PLTPB Baturaden telah merampas tanah dan hutan milik rakyat yang selama ini menjadi sandaran hidup

Lebih jauh, akibat dari aktifitas proyek PLTPB tersebut, terjadi kerusakan lingkungan yang mengganggu kehidupan rakyat. Lebih dari 7 Desa di Banyumas mengalami krisis air bersih. Begitu pula dengan ancaman satwa dari lereng Gunung Slamet yang terusir karena aktivitas pembangunan PTLPB oleh PT. SAE.

Dalam waktu bersamaan di langsir dari media Rakyat Baru Tim advokasi yang diwakili Lembaga Bantuan Hukum Jogja menyampaikan penangkapan yang dilakukan aparat tidak ada dasar hukumnya. Lalu, tindakan kekerasan terhadap massa aksi akan ditindak lanjuti dan korban akan segera melakukan pelaporan.[*]

LEAVE A REPLY