oleh

Majelis Hakim PHI Semarang Putuskan Terdapat Hubungan Kerja antara Pekerja Rumahan dan Perusahaan

-Umum-184 views

SEMARANG, Jatengku.com – Senin (26/11) menjadi momentum bersejarah bagi advokasi pekerja rumahan. Melalui Putusan Nomor 26/Pdt.Sus/PHI/2018/PN Smg, Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Semarang dengan Dr. Eddy Parulin Siregar, S.H.,M.H. sebagai ketua, dan Subronto, S.H., M.H. serta Sugiyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota I dan II, melalui sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, menyatakan bahwa terdapat hubungan kerja antara pekerja rumahan (Giyati dan Osy Osela Sakti Para Penggugat) dengan Perusahaan (PT Ara Shoes Indonesia sbg Tergugat)

Putusan ini merupakan buah dari dua tahun lebih perjuangan Giyati dan Osy Osela Sakti, untuk menuntut adanya pengakuan hukum bahwa pekerja rumahan merupakan pekerja serta terdapatnya hubungan kerja antara pekerja rumahan dan perusahaan. Keduanya merupakan pekerja rumahan pembuat sepatu untuk PT Ara Shoes Indonesia. Meskipun menjadi korban PHK, namun apa yang diperjuangkan Giyati dan Osela melalui langkah hukum ini didedikasikan bagi seluruh pekerja rumahan yang saat ini tidak diakui statusnya sebagai pekerja sehingga kerap tidak diberikan hak-haknya sebagai pekerja.

Sebelum menggugat perusahaan di PHI, Giyati dan Osela harus terlebih dahulu menggugat Disnaker Kabupaten Semarang lantaran menolak melakukan mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Setelah berhasil di tahapan ini dan mendapat risalah perundingan mediasi/tripartit, barulah Giyati dan Osela menggugat di PHI pada PN Semarang.

Tim Pendamping Bantuan Hukum LBH Semarang Rizky Putra Edry Menuturkan “Dalam pertimbangan pada putusan perkara ini, Majelis menyatakan bahwa perlunya sebuah penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim lantaran selama ini masih belum jelasnya regulasi yang melindungi pekerja rumahan. Secara filosofis, Majelis menyatakan pentingnya mempertimbangkan sila Keadilan Sosial dalam Pancasila dalam kasus ini,” Tuturnya

Ia juta menabahkan “Secara sosiologis, terdapat fakta banyaknya persebaran pekerja rumahan yang selama ini telah bekerja untuk perusahaan dan hal tersebut sangat membantu perusahaan dalam meminimlaisir biaya produksi. Sementara, secara yuridis, ketentuan Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 menghendaki pentingnya perlindungan dan perlakuan yang layak bagi pekerja rumahan.” Tukasnya

Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyatakan bahwa sebagian dari Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat digunakan dalam melindungi pekerja rumahan, utamanya pada bagian hubungan kerja. Dengan demikian, status dari pekerja rumahan juga dipertegas merupakan pekerja (bukan mitra atau sebutan lain apapun yang mencoba mengaburkan status bahwa pekerja rumahan merupakan pekerja

Bahkan dalam kasus ini, Majelis menyatakan bahwa hubungan kerja antara Giyati dan Osela dengan PT Ara Shoes Indonesia adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT). Dengan demikian, PHK yang dilakukan oleh PT Ara Shoes Indonesia terhadap Giyati dan Osela bertentangan dengan hukum.

“Artinya, apa yang dilakukan PT Ara Shoes Indonesia dan banyak perusahaan lain yang menggunakan praktek pekerja rumahan untuk meminimalisir biaya produksi, adalah merupakan penyelundupan hukum dan tidak menimbulkan keadilan bagi pekerja rumahan. Tidak hanya membayar pekerja rumahan dengan upah yang sangat jauh dari standar UMK, bahkan perusahaan juga membebankan sebagian biaya produksi ke pekerja rumahan karena tidak adanya kompensasi bagi rumah dari pekerja rumahan yang telah digunakan sebagai tempat produksi” Pungkas Rizky

Ditengah situasi minimnya perlindungan dan pengakuan bagi pekeja rumahan, Tim Advokasi untuk Keadilan Pekerja Rumahan sangat mengapresiasi putusan ini. Dengan adanya pengakuan bahwa pekerja rumahan merupakan pekerja dan terdapat hubungan kerja antara pekerja rumahan dengan perusahaan, putusan ini merupakan preseden hukum baru bagi advokasi pengakuan dan perlindungan pekerja rumahan kedepan.

News Feed