JATENGKU.COM, Jakarta — Sore kemarin, Rabu 24 Juni 2026, Indeks Dolar AS (DXY) ditutup di angka 101,44 — rekor tertinggi dalam 13 bulan terakhir. Imbasnya langsung terasa: rupiah masih tertekan di kisaran Rp17.900 per dolar, bahkan beberapa kali nyaris jebol ke Rp18.000. Dua minggu sebelum itu, tepatnya 10 Juni, Pertamina baru saja menaikkan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Lompatan Rp3.950 dalam sekali penyesuaian ini setara kenaikan lebih dari 32 persen. Pertamax Green pun tak luput, ikut naik dari Rp12.900 ke Rp17.000 per liter.
Dua persoalan ini kurs rupiah dan harga BBM biasanya dibahas sebagai isu yang berdiri sendiri, seolah tidak saling berkaitan. Padahal akarnya satu: harga minyak dunia yang melonjak karena konflik di Timur Tengah, diperparah dolar AS yang makin perkasa akibat sikap hawkish The Fed soal suku bunga. Bedanya hanya soal seberapa terasa dampaknya. Penguatan dolar terasa jauh dan abstrak, sebatas angka di layar pasar keuangan. Sementara kenaikan BBM langsung kelihatan, tertulis besar-besar di papan harga SPBU. Justru karena nyata dan langsung dirasakan itulah, kenaikan BBM jadi semacam tes sesungguhnya: apakah klaim pemerintah soal “menjaga stabilitas ekonomi” benar-benar berarti melindungi rakyat, atau sekadar menyelamatkan angka di laporan sambil membiarkan bebannya jatuh ke masyarakat bawah.
Bank Indonesia Sibuk, tapi Sebenarnya Sibuk untuk Siapa?
Dalam waktu kurang dari enam minggu, Bank Indonesia sudah tiga kali menaikkan suku bunga acuan, total 100 basis poin sejak Mei. Hasilnya, BI-Rate kini bertengger di 5,75 persen, level tertinggi sejak April 2025. Kalau dilihat dari sisi angka, langkah ini ada dasarnya: suku bunga yang lebih tinggi membuat rupiah jadi lebih menarik dibanding mata uang negara berkembang lain, modal asing pun kembali masuk dengan arus neto 3,9 miliar dolar AS hingga pertengahan Juni, dan cadangan devisa tetap kuat di 144,9 miliar dolar AS.
Tapi coba tanya langsung ke orang yang sedang berencana mengambil KPR atau pinjaman modal usaha bulan ini. Kenaikan suku bunga acuan biasanya berarti bunga kredit komersial baik KPR non-subsidi, kredit kendaraan, maupun modal kerja bakal ikut terkerek naik secara bertahap. Menariknya, di tengah bunga yang makin mahal, pertumbuhan kredit perbankan justru tetap kencang, tumbuh 11,51 persen secara tahunan per Mei 2026, naik dari 9,98 persen bulan sebelumnya. Data ini bisa dibaca dari dua sisi. Bisa jadi pertanda ekonomi memang tangguh, tapi bisa juga menandakan masyarakat dan pelaku usaha terpaksa tetap mengambil utang walau ongkosnya makin berat, sebab memang tidak ada jalan lain untuk menutup kebutuhan modal atau konsumsi sehari-hari.
Situasinya mirip petugas pemadam kebakaran yang menyiram api dengan air. Apinya dalam hal ini gejolak rupiah memang berhasil dipadamkan, tapi lantai rumah jadi basah dan licin. Dan yang harus berjalan di lantai licin itu setiap hari bukan Bank Indonesia, melainkan pedagang kecil dan keluarga yang sedang mencicil rumah.
BBM Naik Katanya Sesuai Mekanisme Pasar, tapi Tetap Saja Bikin Dompet Menjerit
Di titik inilah perbandingan dengan BBM jadi relevan. Pertamina selalu berdalih kenaikan harga Pertamax murni karena mengikuti pergerakan harga minyak dunia dan aturan pasar yang berlaku. Secara teori, alasan itu memang ada benarnya. Tapi aturan main tersebut tidak pernah benar-benar menjawab satu hal: mengapa harga Pertalite dan Solar subsidi tetap dipatok di Rp10.000 dan Rp6.800, sementara BBM non-subsidi yang justru banyak dikonsumsi kelas menengah perkotaan dan pelaku usaha kecil naik tajam dalam waktu yang begitu singkat. Kelompok ini bukannya memilih, mereka memang terpaksa memakai BBM non-subsidi karena kendaraan operasionalnya tidak memenuhi syarat untuk mendapat jatah subsidi.
Pola ini mirip betul dengan masalah rupiah. Pemerintah sebenarnya punya instrumen untuk melindungi kelompok paling rentan secara administratif, misalnya dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi atau memastikan KPR subsidi tetap aman dari gejolak. Tapi kelompok yang berada di “tengah” — tidak masuk kategori miskin, tapi juga jauh dari kata berkecukupan — justru paling sering jadi penanggung beban paling berat. Mereka mau tidak mau pakai Pertamax karena motor atau mobilnya memang butuh oktan lebih tinggi. Pelaku usaha kecil pun butuh kendaraan non-subsidi untuk mengantar barang dagangannya. Akibatnya, kelompok menengah ini kena pukulan dari dua sisi sekaligus: harga barang impor melonjak karena rupiah melemah, sementara ongkos transportasi dan distribusi ikut membengkak karena harga BBM non-subsidi naik.
Efek Domino yang Saling Mengunci
Bayangkan posisi pedagang kecil saat ini. Karena rupiah melemah, harga bahan baku plastik kemasan impor di Pasar Senen melonjak dari Rp10.000 jadi Rp15.000 per bungkus, sementara harga kertas nasi naik dari Rp20.000 ke Rp30.000. Belum cukup di situ, untuk mengantar dagangannya mereka harus mengisi motor dengan Pertamax yang baru saja naik Rp3.950 per liter. Dua beban ini tidak berdiri sendiri-sendiri keduanya saling mengunci dan langsung membengkakkan biaya produksi.
Kondisi ini sejalan dengan catatan Apindo, yang mencatat sekitar 70 persen bahan baku industri manufaktur nasional masih harus didatangkan dari luar negeri. Begitu rupiah melemah, modal produksi otomatis ikut naik, dan pada akhirnya konsumen yang harus menanggung harga lebih mahal. Dampaknya terlihat di angka inflasi tahunan Mei 2026 yang merangkak ke 3,08 persen sudah mendekati batas toleransi yang ditetapkan Bank Indonesia. Padahal angka itu belum sepenuhnya mencerminkan dampak penuh dari kenaikan BBM 10 Juni, yang efek berantainya baru akan terasa di bulan-bulan berikutnya lewat pembengkakan ongkos kirim. Efek domino inilah yang menjelaskan mengapa Indeks Keyakinan Konsumen BI merosot dari 123,0 ke 120,9 hanya dalam sebulan. Masyarakat mulai mengerem belanja karena terjepit dari dua arah sekaligus: biaya hidup dan ongkos transportasi naik secara bersamaan.
Pertanyaan Kritis yang Sering Terlewat
Pernyataan resmi pemerintah biasanya berlindung di balik kalimat “fondasi ekonomi kita masih kuat”, lengkap dengan data-data meyakinkan seperti rasio kecukupan modal perbankan di angka 23,97 persen, kredit macet yang hanya 2,17 persen, serta proyeksi pertumbuhan ekonomi 4,7–5,2 persen dari World Bank, IMF, dan ADB. Semua angka makro itu memang nyata dan penting, tapi kondisi sehat di atas kertas tidak otomatis membuat beban dapur rumah tangga jadi lebih ringan. Bank bisa saja tampil sangat sehat secara statistik, sementara di saat yang sama pedagang kecil di pasar harus memutar otak menaikkan harga jualan demi menutup ongkos plastik kemasan dan bensin yang naik bersamaan.
Ada juga argumen bahwa pelemahan rupiah punya “sisi positif” karena membuat produk ekspor lebih murah dan laku di pasar luar negeri, sehingga UMKM didorong memanfaatkan momentum ini. Argumen itu memang benar, tapi hanya berlaku untuk segelintir UMKM yang memang mengandalkan bahan baku lokal dan menjual produknya ke luar negeri. Jumlah mereka jauh lebih kecil dibanding mayoritas UMKM Indonesia yang justru bergantung pada bahan baku impor atau jalur distribusi darat yang sekarang kena hantam ganda oleh kurs dolar dan harga BBM sekaligus. Pada akhirnya, narasi “selalu ada hikmahnya” ini cenderung dipakai untuk mengimbangi kabar buruk, tanpa pernah benar-benar menjawab siapa yang menikmati keuntungan dan siapa yang dipaksa menanggung kerugiannya.
Jadi, Siapa yang Sebenarnya Menanggung?
Stabilitas rupiah dan harga energi memang sangat dipengaruhi faktor global yang di luar kendali kita mulai dari konflik di Timur Tengah, arah suku bunga The Fed, hingga sentimen pasar dunia. Itu fakta di lapangan, bukan sekadar alasan bagi pemerintah untuk lepas tangan. Namun yang lebih penting, kita perlu jujur soal siapa yang sebenarnya menanggung biaya dari setiap penyesuaian itu.
Ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga demi menahan kejatuhan rupiah, bebannya langsung bergeser ke para peminjam atau debitur. Begitu pula saat Pertamina mendongkrak harga BBM non-subsidi dengan dalih mengikuti mekanisme pasar, dampaknya langsung memukul pengguna kendaraan dan pelaku usaha kecil. Kedua kebijakan ini berbeda instrumen, tapi pola pembagian bebannya serupa: kelompok kelas menengah yang tidak berhak atas subsidi langsung, tapi juga bukan pengusaha besar yang punya benteng keuangan (hedging) atau akses pasar ekspor selalu jadi pihak yang dipaksa menanggung dampaknya.
Pelajaran paling nyata dari situasi ini bukanlah menunggu keajaiban rupiah kembali menguat atau berharap harga BBM turun lagi, sebab dua hal itu sangat ditentukan oleh dinamika global yang sulit dikendalikan. Langkah yang jauh lebih masuk akal adalah terus mendesak agar setiap kebijakan publik, baik soal kurs maupun energi, tidak hanya diaudit dari sisi “apakah angka makroekonominya aman”. Kita perlu mulai bertanya, kelompok masyarakat mana yang sebenarnya memikul beban itu, dan apakah pembagiannya adil? Tanpa keberanian mempertanyakan hal tersebut, setiap kali dolar AS melonjak atau harga minyak dunia melambung, pola yang sama akan terus berulang rupiah melemah, harga BBM ikut naik, dan beban paling berat selalu jatuh ke pundak kelompok yang sama.
Editor Jatengku.com lulusan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (UNDIP). Berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam pengelolaan media online.
