JATENGKU.COM, Jakarta — Pameran International Islamic Expo 2026 akan berlangsung di Jakarta International Convention Center (JCC) pada 26–28 Juni 2026. Penyelenggara menargetkan jumlah pengunjung mencapai 25.000 orang dengan potensi nilai transaksi sebesar Rp115 milar, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun lalu yang tercatat sekitar 22.000 pengunjung dan transaksi Rp103 milar. Target yang lebih ambisius ini muncul di tengah pertumbuhan industri wisata muslim dan perjalanan ibadah yang dinilai masih solid.
Tahun ini, pameran tersebut bakal diikuti sekitar 119 peserta, dengan hampir separuhnya berasal dari luar negeri. Direktur Utama PT Aliya Kreasindo, Mutia Andriastuti, mengatakan optimisme penyelenggara didorong oleh meningkatnya antusiasme pelaku industri halal, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk ikut serta dalam pameran tahun ini.
Peran Perbankan Syariah &Dominasi Ekosistem Ibadah
Pameran ini turut didukung oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Senior Vice President Islamic Ecosystem Group BSI, Rima Dwi Permatasari, menyebut bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global, prospek ekosistem halal nasional masih tergolong kuat. Sebagai gambaran, BSI mencatat lonjakan penghimpunan dana zakat sekitar 25 persen atau lebih dari Rp1 triliun pada Ramadan tahun sebelumnya, sementara transaksi kurban tumbuh 34 persen atau setara sekitar Rp600 milar. Tren positif itu diharapkan turut terjadi pada ekosistem haji dan umrah pada musim mendatang.
Kinerja bisnis BSI sendiri turut menunjukkan tren penguatan. Total aset BSI tercatat sekitar Rp460 triliun per Maret 2026, naik dari posisi akhir 2025 yang berada di kisaran Rp456 triliun. Dari sisi ekosistem haji, jumlah rekening tabungan haji di BSI mencapai 7,26 juta rekening, tumbuh 24,3 persen secara tahunan. Sekitar 83 persen atau setara 169.000 jemaah haji Indonesia diberangkatkan melalui BSI. Untuk segmen umrah, sekitar 84 persen dari total 1,6 juta jemaah umrah Indonesia tercatat menggunakan layanan bank syariah tersebut.
Lonjakan Aset Keuangan Syariah & Peringkat Global
Pertumbuhan yang terlihat di level korporasi seperti BSI sejalan dengan tren yang lebih besar di tingkat nasional. Aset keuangan syariah Indonesia tercatat melonjak signifikan, dari sekitar Rp6.193 triliun pada 2021 menjadi Rp10.257 triliun pada 2025. Lonjakan ini turut didorong oleh akselerasi sertifikasi produk halal, meningkatnya permintaan terhadap sektor fesyen muslim, kosmetik, dan farmasi, serta ekspansi pariwisata ramah muslim yang memperkuat daya saing ekosistem halal Tanah Air.
Kinerja positif tersebut membuat posisi Indonesia di kancah global ikut terangkat. Dalam Global Islamic Economy Indicator 2024–2025, Indonesia berhasil menempati peringkat ketiga dunia, melesat jauh dibandingkan posisi ke-11 pada periode sebelumnya. Kontribusi rantai nilai halal (halal value chain) terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional juga terus meningkat dan kini mencapai sekitar 27 persen, menandakan sektor halal semakin strategis baik dari sisi produksi maupun pembiayaan.
Proyeksi Pertumbuhan Makro &Kebijakan Bank Indonesia
Bank Indonesia memperkirakan ekonomi dan keuangan syariah nasional akan tumbuh pada kisaran 4,9–5,7 persen sepanjang 2026, dengan pembiayaan perbankan syariah diproyeksikan naik 8–12 persen. Proyeksi tersebut disampaikan dalam peluncuran Sharia Economic and Financial Outlook(ShEFO) 2026, yang sekaligus menandai dimulainya Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) 2026.
Kepala Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, Imam Hartono, menyebut bahwa meski ketidakpastian global meningkat, daya saing ekonomi dan keuangan syariah nasional tetap terjaga. Pembiayaan perbankan syariah sendiri tercatat tumbuh 9,66 persen secara tahunan pada akhir 2025, dengan dukungan tambahan berupa penyaluran insentif Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) Syariah senilai Rp35 triliun yang diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan ke sektor riil.
Infrastruktur Industri Halal & Penguatan Kelembagaan
Momentum pertumbuhan ini turut ditopang oleh sejumlah kebijakan dan infrastruktur baru. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), dengan target investasi sebesar Rp720 triliun pada 2026, diharapkan dapat mengalirkan sebagian pembiayaannya ke sektor keuangan syariah dan industri halal nasional, termasuk ke kawasan industri halal seperti Modern Halal Valley di Banten, Halal Industrial Park Sidoarjo, Bintan Inti Halal Hub, dan Jababeka Halal Cluster.
Di sisi kelembagaan, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) kini berstatus sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang berada langsung di bawah Presiden, sehingga kepala lembaga tersebut memiliki otoritas setingkat menteri. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah juga diharapkan mempercepat integrasi ekosistem haji-umrah dengan sistem ekonomi dan keuangan syariah secara lebih luas, termasuk rencana pembangunan Kampung Haji dan Umrah Indonesia di Mekah, Arab Saudi.
Editor Jatengku.com lulusan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (UNDIP). Berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam pengelolaan media online.
