Menakar Peran Bahasa Indonesia dalam Menjamin Kepastian Hukum
JATENGKU.COM, Surabaya — Presumptio iuris de iure, sebuah asas yang bermakna semua orang dianggap mengetahui hukum sejak aturan itu diundangkan. Asas fiksi hukum ini memiliki tujuan untuk menegakkan kepastian hukum dan bersifat mutlak. Tak hanya itu, asas ini mengandung konsekuensi bahwa seseorang tidak dapat menghindari tanggung jawab hukum dengan alasan tidak mengetahui adanya suatu peraturan yang telah mengatur. Tanpa adanya asas ini, penegakan hukum akan kehilangan kepastiannya karena setiap orang dapat berlindung di balik dalih ketidaktahuan.
Naasnya, di balik pentingnya asas ini, terdapat sebuah ironi yang patut dipertanyakan, bagaimana masyarakat dapat dianggap mengetahui hukum apabila banyak peraturan yang disusun dengan bahasa yang sulit dipahami? Tak sedikit undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, hingga kebijakan diskresi menggunakan istilah teknis yang asing bagi masyarakat serta rumusan yang membuka ruang bagi berbagai penafsiran. Hal ini mengakibatkan hukum memang berlaku bagi semua orang, tetapi belum tentu dapat dipahami oleh semua orang.
Persoalan tersebut bukan sekadar masalah sosialisasi peraturan kepada masyarakat, melainkan juga persoalan linguistik yang menyentuh salah satu tujuan utama hukum. Ketika suatu norma dirumuskan dengan bahasa ambigu atau berbelit-belit bahkan tak jarang juga menggunakan istilah asing membuat masyarakat awam kesulitan memahami hak dan kewajibannya. Di sisi lain, para aparat penegak hukum pun berpotensi memberikan penafsiran yang berbeda terhadap satu ketentuan yang sama. Oleh karenanya, di sinilah eksistensi bahasa Indonesia memberikan peran yang sangat penting.
Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi dan bahasa pemersatu bangsa yang digunakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai sarana menyampaikan norma hukum. Bahasa Indonesia yang disusun secara baik, benar, efektif, sesuai dengan EYD, dan tidak multitafsir menjadi fondasi agar suatu peraturan dapat dipahami secara seragam, bahkan oleh masyarakat awam. Dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan kepastian hukum
Bahasa Indonesia sebagai Pilar Kepastian Hukum
Dalam menafsirkan fiksi hukum, hukum tidak hanya dituntut untuk adil, tetapi juga harus dapat dipahami oleh masyarakat yang menjadi salah satu subjek hukum sebagai naturlijkpersoon. Hukum pada hakikatnya hidup melalui bahasa. Norma demi norma hukum dituangkan dalam bentuk kalimat, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan diskresi, kontrak bisnis, surat dakwaan maupun surat gugatan, hingga putusan pengadilan. Dengan kata lain, masyarakat tidak pernah secara langsung ‘membaca hukum’ tetapi membaca bahasa yang mewakili hukum itu sendiri.
Salah satu contoh sederhana yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari yakni melalui kontrak digital. Hampir setiap orang pernah menekan tombol ‘saya setuju dan telah memahami kebijakannya’ saat menggunakan layanan digital. Namun, seberapa banyak yang benar-benar membaca syarat dan ketentuannya?
Sebagian dokumen tersebut berisi kalimat yang sangat panjang, dipenuhi istilah teknis, dan sulit dipahami masyarakat awam. Akibatnya, pengguna sering kali tidak menyadari bahwasanya mereka telah memberikan izin penggunaan data pribadi atau menyetujui berbagai konsekuensi hukum tertentu. Jika dilihat dari kacamata formal, memang ada persetujuan dari pihak terkait, tetapi secara substantif dapat dipertanyakan apakah pemahaman masyarakat terhadap isi perjanjian tersebut sudah menyeluruh ataukah masih sangat terbatas?
Contoh lain dapat dilihat dari penyusunan peraturan perundang-undangan. Perbedaan penggunaan kata penghubung seperti ‘dan’ maupun ‘atau’ tampak sederhana, tetapi dalam praktiknya hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda. Kesalahan memilih diksi berpotensi melahirkan multitafsir sehingga aparat penegak hukum maupun hakim dapat memberikan penafsiran yang tak seragam pula. Oleh karenanya, ketepatan bahasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kepastian hukum.
Dampak Multitafsir Penafsiran Suatu Peraturan
Fenomena multitafsir bukan sekadar persoalan teoritis. Apabila masyarakat tidak memahami isi peraturan maka kepatuhan hukum akan sulit tumbuh. Tak hanya itu, apabila aparat penegak hukum memiliki penafsiran yang berbeda terhadap rumusan yang sama pun akan berpotensi terjadinya inkonsistensi dalam penegakan hukum. Pada akhirnya, pihak yang akan menanggung akibat adanya ketidakpastian hukum pun kembali pada masyarakat. Dengan demikian, di sinilah peran bahasa Indonesia menjadi sangat krusial. Bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan berarti menggunakan kalimat rumit agar terdengar ilmiah. Justru, bahasa hukum yang baik adalah menggunakan bahasa Indonesia yang lugas, efektif, konsisten, dan tidak membuka ruang tafsir yang tidak diperlukan. Rumusan yang sederhana tidak akan mengurangi kewibawaan hukum, justru akan memperkuat legitimasi hukum karena lebih mudah dipahami oleh masyarakat.
Peran tersebut semakin penting pada era digital. Saat ini, informasi hukum tidak lagi hanya diperoleh melalui buku atau ruang kuliah, melainkan juga melalui media sosial, video singkat, hingga teknologi kecerdasan buatan (AI). Sayangnya, informasi hukum yang beredar kerap dipotong sebagian, disederhanakan secara berlebihan, bahkan disalahartikan. Apabila rumusan hukum sejak awal tidak jelas maka potensi penyebaran informasi yang keliru akan semakin besar.
Relevansinya terhadap Mahasiswa Hukum, Calon Penegak Hukum di Masa Depan
Bagi mahasiswa hukum, kemampuan bahasa Indonesia yang baik tidak boleh hanya dipandang sebagai sekadar mata kuliah wajib. Kemampuan menyusun kalimat yang efektif, logis, dan sistematis merupakan bekal profesional yang akan digunakan saat menyusun kontrak, membuat legal opinion, menyusun surat dakwaan, surat gugatan, dan berbagai produk hukum lainnya. Paradigma terkait bahasa Indonesia harus dipahami bukan sekadar mata pelajaran atau alat komunikasi, melainkan fondasi penting dalam membangun sistem hukum yang adil, transparan, dan memberikan kepastian bagi semua lapisan masyarakat.
Kepastian hukum pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh substansi dari suatu peraturan, tetapi juga dengan cara peraturan tersebut dikomunikasikan kepada masyarakat. Hukum yang baik bukanlah aturan yang hanya dipahami oleh hakim, jaksa, advokat, atau akademisi, melainkan aturan yang juga dapat dipahami oleh warga negara biasa.
Editor Jatengku.com lulusan S1 Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (UNDIP). Berpengalaman lebih dari 10 tahun dalam pengelolaan media online.
