JATENGKU.COM, Gombong — Balai Desa Gombong, Kamis (5/2/2026), menjadi lokasi sosialisasi perencanaan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat yang disusun dalam bentuk masterplan. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Desa Gombong, Darsono (60), sebagai upaya menata sistem pengelolaan sampah agar lebih terarah dan bermanfaat bagi warga.
Darsono menjelaskan bahwa pemerintah desa tengah menyusun masterplan sebagai pedoman pembangunan dan pengelolaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) ke depan. “Pemerintah Desa Gombong sedang menyusun perencanaan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat dalam bentuk masterplan sebagai pedoman pembangunan dan pengelolaan TPS ke depan,” ujarnya.
Ia menambahkan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat memahami arah kebijakan desa dalam pengelolaan sampah. “Sosialisasi ini kami lakukan agar masyarakat memahami arah kebijakan desa dalam pengelolaan sampah, sehingga fasilitas yang dibangun benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga,” kata Darsono.
Terkait pembiayaan, Darsono menyebutkan bahwa anggaran pembuatan TPS direncanakan menggunakan skema yang sama seperti modal desa. Menurutnya, hal ini penting untuk menjamin pengelolaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. “Dari sisi pembiayaan, anggaran pembuatan TPS direncanakan menggunakan skema yang sama dengan modal desa, sehingga pengelolaannya transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Darsono berharap masterplan tersebut menjadi landasan bersama dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang tertib dan berkelanjutan. Ia menilai bahwa keterlibatan masyarakat merupakan kunci utama keberhasilan program ini.
“Kami berharap masterplan ini dapat menjadi landasan bersama dalam mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang tertib, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan serta masyarakat Desa Gombong,” tutup Darsono.
Melalui sosialisasi yang digelar di Balai Desa Gombong pada Kamis, 5 Februari 2026, pemerintah desa berupaya memastikan bahwa perencanaan pengelolaan sampah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga aplikatif dan dapat dijalankan secara gotong royong oleh seluruh elemen masyarakat.
