JATENGKU.COM, Pekalongan — Banjir di wilayah pesisir Kota Pekalongan merupakan suatu fenomena yang terjadi setiap tahun. Karena sering terjadi banjir, masyarakat menganggap hal tersebut menjadi hal biasa. Banjir tersebut dipengaruhi oleh terjadinya penurunan muka tanah (land subsidence), drainase yang buruk dan faktor curah hujan yang tinggi pada saat musim penghujan.
Banyaknya jumlah penduduk yang tinggal di wilayah pesisir Kota Pekalongan yang merupakan kawasan rawan bencana banjir dikarenakan daerah tersebut merupakan sentral industri batik, pada tahun 2013 jumlah industri yang terdapat di wilayah pesisir Kota Pekalongan berjumlah 612 unit dengan total penyerapan tenaga kerja sebesar 9.343 jiwa sehingga banyak pekerja yang memilih tinggal di sekitar industri supaya aksesibilitasnya mudah dan dekat dengan lokasi pekerjaan.
Selain itu, wilayah pesisir Kota Pekalongan juga potensial untuk dijadikan tambak sebagai nilai tambah perekonomian masyarakat sekitar. Luas penggunaan lahan tambak di wilayah pesisir Kota Pekalongan adalah 163 hektar dari 1.488 hektar dari total luas lahan Kecamatan Pekalongan Utara.
Aspek ekonomi selain menjadi salah satu kerugian juga menjadi aspek kerentanan dari bencana banjir. Tingkat ekonomi masyarakat yang tergolong miskin yaitu mereka yang mendapatkan bantuan pemerintah berupa beras miskin, menjadikan masyarakat tersebut rentan terhadap bencana banjir sebab tingkat ekonomi menjadi salah satu variabel dalam mitigasi bencana, semakin tinggi tingkat ekonomi semakin rendah kerentanan ekonominya dikarenakan masyarakat dianggap akan lebih mampu untuk melindungi kehidupan mereka dengan ekonomi mereka yang lebih baik.
Tantangan terbesar dalam penanganan banjir rob oleh Pemerintah Kota Pekalongan adalah keterbatasan Pemerintah Kota Pekalongan dalam hal sumber daya baik meliputi pendanaan dan sumber daya manusia. Infrastruktur yang diperlukan untuk menanggulangi dampak banjir rob memerlukan anggaran yang besar, sedangkan kemampuan Pemerintah Kota Pekalongan relatif kecil dalam hal ini.
Sumber daya manusia yang terlibat yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan inipun masih mengalami kekurangan, terutama tenaga ahli yang bisa memberikan pemikiran dalam pengambilan keputusan. Selain itu tantangan lainnya adalah kesiapan sumber daya manusia di tingkat masyarakat untuk adaptasi terhadap budaya baru sebagai dampak banjir rob.
Berbagai upaya telah dilakukan berbagai pihak baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Pekalongan, lembaga swadaya masyarakat, akademisi serta stakeholderlain untuk menangani permasalahan banjir rob di Kota Pekalongan.
Upaya penanganan banjir rob secara terintegrasi juga menjadi agenda percepatanekonomi kawasan sebagaimana dijabarkan dalam Peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2019, antara lain: Pengendalian Banjir Sistem Sungai Loji/Pekalongan/Kupang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 300 Milyar dari APBN), Pengendalian Banjir Sistem Sungai Sengkarang (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 250 Milyar dari APBN), Pengendalian Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Batang dengan encana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN), Penyempurnaan Sistem Banjir dan Rob (Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan dengan rencana investasi sebesar Rp. 500 Milyar dari APBN), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Petanglongsistem Kali Boyountuk melayani Kabupaten Batang dan Kota Pekalongan dengan kapasitas rencana sebesar 450 liter / detik.
Respon masyarakat berkaitan dengan preferensi, kesesuaian, dan ketepatan program infrastruktur pengendali banjir rob hampir berimbang antara sesuai dan tidak sesuai. Sebanyak 56% masyarakat berpendapat bahwa program infrastruktur pengendali banjir rob telah sesuai dengan dengan preferensi, 57% masyarakat berpendapat program tersebut telah sesuai dengan kebutuhan mereka, dan 55% masyarakat berpendapat program tersebut telah menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.
Adapun masyarakat yang menyatakan bahwa program infrastruktur pengendali banjir rob belum sesuai dengan preferensi mereka disebabkan oleh pembangunan yang belum selesai, belum optimal, belum didukung dengan infrastruktur lain, belum mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas seperti masih diperlukan penambahan pompa, normalisasi drainase, peninggian jalan, belum merata infrastruktur di semua wilayah, dan keterlibatan mereka yang masih kurang.
Kondisi-kondisi tersebut turut membawa dampak tidak hanya pada kelompok masyarakat yang tinggal di daerah banjir tetapi juga pada kelompok masyarakat yang tidak tinggal di daerah banjir akan tetapi turut merasakan dampak dari banjir tersebut, sebagai contoh mengenai tanggul yang jebol berdampak pada daerah lain yang biasanya tidak terdampak banjir menjadi mengalami banjir karena limpasan air.
Sebagian besar masyarakat yang lain juga mengatakan bahwa program infrastruktur pengendali banjir rob belum sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan mereka. Hal ini disebabkan oleh dampak pembangunan infrastruktur yang menimbulkan persoalan lain yang merugikan masyarakat seperti aliran air yang tidak lancar, kerusakan bangunan dan kerusakan jalan. Pembangunan yang dilakukan seperti peninggian jalan juga dirasa merugikan karena rumah-rumah Masyarakat menjadi jauh lebih rendah sehingga air masuk dan masyarakat harus memikirkan cara untuk meninggikan rumah.
Berkaitan dengan responsivitas masyarakat, hampir seluruh masyarakat menyatakan mendukung program pembangunan infrastruktur pengendali banjir rob yang dilakukan pemerintah saat ini. Namun, sebagian besar masyarakat tetap merasakan kurangnya umpan balik dari pemerintah berkaitan dengan program pembangunan infrastruktur. Sebagian besar masyarakat mengungkapkan kebingungan, ketakutan dan putus asa dalam menyampaikan kritik dan saran berkaitan dengan pembangunan infrastruktur.
Dalam hal ini terdapat sebagian masyarakat yang bingung harus menyampaikan kritik dan saran kepada siapa, sebagian masyarakat lain khawatir dianggap salah untuk menyampaikan aspirasi, dan 93% masyarakat merasa putus-asa karena berulang kali menyampaikan saran namun tidak ada umpan balik dari pengurus kampung maupun pemerintah. Beberapa hal tersebut yang menjadi latar belakang kurangnya responsivitas masyarakat terhadap program pembangunan infrastruktur pengendalian banjir rob oleh pemerintah.
Banjir rob di pesisir Kota Pekalongan sebenarnya bukan lagi hal baru karena terjadi setiap tahun, tapi masalahnya jauh lebih rumit dari sekadar meningkatnya air. Fenomena ini dipengaruhi oleh penurunan permukaan tanah, sistem drainase yang buruk, dan curah hujan tinggi, sementara masyarakat tetap tinggal di wilayah tersebut karena faktor ekonomi mulai dari industri batik yang menyerap ribuan pekerja hingga tambak yang menjadi sumber penghasilan.
Di sisi lain, upaya pemerintah dalam menangani banjir rob masih terbatas karena kurangnya anggaran dan tenaga ahli, sehingga berbagai proyek pengendalian banjir yang sudah dijalankan, meskipun bernilai ratusan miliar, belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Banyak warga merasa pembangunan belum merata, belum optimal, bahkan menimbulkan masalah baru seperti rumah yang menjadi lebih rendah setelah jalan ditinggikan. Meskipun masyarakat sebenarnya mendukung program pemerintah, mereka tetap merasa kesulitan menyampaikan kritik karena bingung harus berbicara kepada siapa, takut dianggap salah, dan kecewa karena sering tidak mendapatkan umpan balik.
Semua ini menunjukkan bahwa penanganan banjir rob tidak cukup hanya dengan pembangunan fisik, tetapi juga membutuhkan komunikasi yang lebih baik, pelibatan masyarakat yang nyata, serta kolaborasi yang lebih kuat agar solusi yang dihasilkan benar-benar sesuai kebutuhan dan tidak menambah beban bagi warga.
Penulis: Aulin Hanani, Mahasiswi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurahman Wahid Pekalongan.
