JATENGKU.COM, SEMARANG — Generasi muda merupakan tulang punggung perubahan sosial dalam masyarakat. Mereka bukan hanya pewaris masa depan, melainkan aktor utama dalam menjawab tantangan zaman, termasuk dalam proses transformasi digital yang kini menjadi bagian penting dari reformasi layanan publik di Indonesia.
Berangkat dari semangat tersebut, Annisa Wahyu Safitri selaku mahasiswa KKN-T TIM 105 Universitas Diponegoro melaksanakan program edukasi terkait Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai kontribusi nyata dalam memperkuat literasi digital pemuda karang taruna di bawah bimbingan dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Bapak Fajrul Falakh, S.Hum., M.Hum. dan Ibu Riris Tiani, S.S., M.Hum.
Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital di bidang administrasi kependudukan, mahasiswa melaksanakan program edukasi IKD yang difokuskan pada peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat, khususnya kalangan pemuda, mengenai pentingnya IKD dalam membentuk pelayanan publik yang lebih efisien, aman, dan terintegrasi secara digital.
Maka Annisa Wahyu Safitri selaku mahasiswa KKN-T TIM I05 Universitas Diponegoro, mengajukan program pengenalan IKD kepada pemuda karang taruna sebagai solusi atas permasalahan terkait pelayanan administrasi kependudukan yang berangkat dari realitas bahwa meskipun program IKD sudah diperkenalkan secara nasional, penerapannya di tingkat kelurahan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis, literasi, maupun partisipasi warga.
Meskipun Kelurahan Plamongan Sari telah melaksanakan lima kali sosialisasi IKD, hasil observasi menunjukkan bahwa peserta yang hadir ASN dan orang tua.
Kelompok pemuda yang sejatinya menjadi motor utama digitalisasi masih sangat minim terlibat. Hasil observasi terhadap 15 anggota Karang Taruna menguatkan fakta ini bahwa tidak satu pun dari mereka yang mengetahui apa itu IKD, apalagi melakukan aktivasi yang menunjukkan adanya kesenjangan serius antara sosialisasi formal dan efektivitas penyampaian informasi di lapangan.
Kendala Teknis: Tantangan dalam Validasi dan Penggunaan Aplikasi
Dalam pelaksanaan program, ditemukan pula berbagai kendala teknis yang turut menghambat optimalisasi penggunaan IKD di tingkat kelurahan. Salah satunya adalah sulitnya memverifikasi jumlah pengguna aktif IKD karena aplikasi pendukung yang digunakan oleh kelurahan sering mengalami error atau gangguan sistem.
Beberapa laporan aktivasi dari warga juga tidak tercatat secara otomatis, sehingga data jumlah pengguna tidak dapat diakses secara pasti oleh pihak kelurahan. Ibu Lurah sendiri mengaku telah melakukan aktivasi ulang IKD, namun tetap mengalami kendala.
Saat aplikasi dibuka, sistem meminta pendaftaran dari awal, seolah belum pernah dilakukan aktivasi sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa implementasi kebijakan digital secara nasional belum sepenuhnya diiringi dengan kesiapan teknis dan kestabilan sistem di lapangan, sehingga masih menyisakan tantangan besar bagi para pelaksana di tingkat desa dan kelurahan.
Edukasi yang Membumi dan Partisipatif

Dalam menjawab tantangan tersebut, mahasiswa KKN UNDIP melaksanakan pelatihan dengan merancang strategi edukatif yang inklusif, menyasar langsung kelompok pemuda melalui pendekatan yang komunikatif dan kontekstual.
Dalam pelaksanaan pelatihan, mahasiswa menyediakan berbagai media edukatif untuk memudahkan pemahaman masyarakat terhadap IKD seperti poster visual berisi informasi utama seperti definisi IKD, manfaatnya, perbedaannya dengan KTP fisik,dan Peran pemuda di dalam partisipasi keberjalanan IKD di kalangan masyarakat serta langkah-langkah aktivasi.
Selain itu, ditampilkan pula video pembelajaran terkait tata cara aktivasi ikd di dalam website QR Code interaktif yang mengarahkan peserta pada konten digital tambahan sebagai pusat pengetahuan dan media pembelajaran mandiri bagi pemuda.
Dampak dan Harapan: Membangun Ekosistem Digital yang Inklusif
Meskipun program belum mencapai tahap aktivasi massal, dampak edukatifnya sudah mulai terlihat. Para pemuda yang sebelumnya sama sekali tidak mengenal IKD kini mulai memahami urgensi identitas digital dalam kehidupan administratif modern. Kesadaran bahwa IKD bukan sekadar aplikasi, melainkan bagian dari transformasi pelayanan publik yang menyentuh hak-hak warga, menjadi titik awal yang penting.
Melalui program ini, tumbuh pula relasi sosial yang positif antara mahasiswa, aparat desa, dan masyarakat. Mahasiswa berharap, langkah ini bisa diteruskan oleh desa melalui pembentukan kader digital lokal, yang tidak hanya mendampingi aktivasi IKD, tetapi juga ikut serta dalam memperjuangkan perbaikan teknis sistem digital ke depannya.
Transformasi digital tidak cukup hanya dengan regulasi dan sistem karena perkembangan zaman juga menuntut pendekatan yang inklusif, adaptif, serta berbasis komunitas. Melalui kegiatan ini, KKN bukan hanya menjadi program pengabdian, tetapi juga laboratorium sosial untuk menyemai perubahan dari akar rumput dari desa, oleh pemuda, untuk Indonesia yang lebih terhubung dan inklusif secara digital.
Penulis: Annisa Wahyu Safitri, Mahasiswa S1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Dosen Pembimbing Lapangan:
– Fajrul Falakh, S.Hum., M.Hum.
– Riris Tiani, S.S., M.Hum.









