JATENGKU.COM, SEMARANG — Warga Kota Semarang dibuat geram dengan kondisi Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang yang semakin sering mogok di tengah perjalanan. Keluhan ini mencapai telinga Wali Kota Agustina Wilujeng Pramestuti, yang akhirnya angkat bicara mengenai permasalahan yang ada.
Agustina mengakui bahwa jumlah armada BRT yang tersedia saat ini sangat terbatas, sehingga berdampak signifikan pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. "Kami memang kekurangan armada BRT. Dari seluruh bus yang beroperasi, hanya enam unit milik Pemkot yang merupakan bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Selebihnya merupakan kerja sama dengan pihak ketiga, di mana kami hanya membiayai operasionalnya," jelasnya.
Menurut Agustina, bus-bus yang sering mengalami kerusakan justru adalah armada milik Pemerintah Kota Semarang. Hal ini disebabkan oleh usia kendaraan yang sudah cukup tua, beberapa di antaranya beroperasi sejak tahun 2016 dan 2018. Usia kendaraan yang sudah uzur ini menjadi faktor utama penyebab seringnya terjadi kerusakan dan mogok di jalan.
Sementara itu, untuk armada yang dimiliki oleh pihak ketiga, pengawasan dilakukan secara ketat oleh petugas Badan Usaha Layanan Daerah (BULD). Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kapasitas penumpang tidak melebihi batas yang telah ditentukan.
"Misalnya kapasitas satu bus hanya lima orang, jangan dipaksakan menjadi sepuluh. Itu bisa membuat bus berat, apalagi di tanjakan, hingga akhirnya mengeluarkan asap berlebih," imbuh Agustina.
Lebih lanjut, Wali Kota Semarang tersebut mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan penambahan jumlah armada BRT. Beberapa pengusaha dan investor telah menawarkan kerja sama untuk mengisi jalur dan zona yang dinilai kekurangan bus. Namun, keputusan ini masih dalam tahap perhitungan yang matang, terutama terkait dengan kemampuan fiskal pemerintah daerah.
"Tahun 2026 ini sedang dihitung apakah Pemkot sanggup menambah pembiayaan. Karena jika tidak disubsidi, harga tiket bisa mencapai Rp 20.000, sementara saat ini tarifnya hanya sekitar Rp 4.000. Bahkan ada kategori penumpang yang gratis dan mahasiswa luar Semarang yang hanya membayar Rp 1.000," ujarnya.
Menurutnya, opsi kerja sama dengan pihak swasta dinilai lebih efisien karena modal awal pembelian bus ditanggung oleh pihak swasta, sementara Pemerintah Kota Semarang hanya membiayai operasional dan subsidi tiket. Namun, kenaikan tarif belum menjadi pilihan karena kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai masih berat. Pemerintah Kota Semarang menyadari bahwa kenaikan tarif, meskipun hanya sedikit, akan memberatkan masyarakat.
"Walaupun hanya naik seribu rupiah, kalau dikalikan frekuensi perjalanan dalam sebulan, jumlahnya tetap memberatkan. Tugas pemerintah adalah memastikan layanan transportasi publik yang terjangkau bagi warga," pungkasnya. Pemerintah Kota Semarang berkomitmen untuk terus mencari solusi terbaik agar layanan BRT Trans Semarang dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Jurnalis: Lingkar Network
Editor: Utia Lil
