JATENGKU.COM, Surabaya — Di era komunikasi digital saat ini, media sosial bukan lagi sekadar alat berbagi foto atau kabar teman—platform-platform seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X telah menjadi panggung utama penyebaran informasi bagi miliaran pengguna di seluruh dunia. Sekitar 63,9% populasi global aktif menggunakan media sosial, dan persentase ini terus bertambah setiap tahun.

Sayangnya, perkembangan ini juga membawa tantangan besar: disinformasi dan konten manipulatif semakin mudah diproduksi dan disebarluaskan, terutama dengan kemajuan teknologi artificial intelligence (AI) yang mampu menciptakan konten audio, gambar, atau video yang tampak nyata namun palsu.

Apa Itu Deepfake dan Bagaimana Dampaknya?

Deepfake adalah salah satu bentuk konten sintetis yang dihasilkan oleh AI, di mana wajah, suara, atau gerak-gerik seseorang ditiru sedemikian rupa sehingga sulit dibedakan dari aslinya. Teknologi ini memanfaatkan model pembelajaran generative adversarial networks (GAN) dan algoritma lain untuk menciptakan media yang realistis.

Dalam konteks komunikasi publik, deepfake menjadi ancaman serius karena:

• Mempengaruhi opini publik dan kepercayaan terhadap media
  Ketika video atau audio palsu tersebar, publik sering kebingungan membedakan mana yang benar dan mana yang tidak, yang pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan pada institusi dan media itu sendiri.
• Digunakan untuk manipulasi politik dan sosial
  Negara atau aktor yang bermotif politik dapat menggunakan konten palsu untuk mendistorsi realitas, seperti mensintesis pidato pejabat yang sebenarnya tidak pernah diucapkan. Hal ini memperumit lingkungan informasi yang idealnya netral dan faktual.
• Muncul dalam modus penipuan dan scam digital
  Selain politik, deepfake juga sering dipakai dalam digital scams—misalnya menyamar sebagai figur resmi untuk menipu korban dalam investasi palsu atau tawaran fiktif.

Tantangan Etika dan Komunikasi Publik

Bagi mahasiswa dan profesional Ilmu Komunikasi, persoalan deepfake membuka diskusi etika yang sangat penting, antara lain:

📌 Bagaimana media dan wartawan harus menanggapi konten yang sangat realistis namun palsu?

📌 Sejauh mana editor harus memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan?

📌 Bagaimana masyarakat dilatih untuk menjadi pengguna media yang kritis?

Pakar menyarankan bahwa literasi media dan digital menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan publik terhadap konten manipulatif. Artinya, masyarakat perlu dibekali kemampuan untuk mengecek sumber, memahami bagaimana algoritma bisa mendongkrak disinformasi, dan mengembangkan sikap skeptis sehat terhadap narasi yang tidak jelas asalnya.

Peran Komunikasi dalam Menjawab Tantangan Ini

Sebagai bidang ilmu yang mempelajari bagaimana pesan diproduksi, disebarkan, dan diterima oleh audiens, Ilmu Komunikasi berada di garis depan dalam menghadapi fenomena ini. Beberapa langkah penting yang dapat diambil antara lain:

✅ Penguatan literasi media di sekolah dan kampus, agar generasi muda memahami cara mengidentifikasi konten palsu serta kapasitas teknologi AI.

✅ Edukasi publik mengenai etika digital, termasuk etika produksi dan konsumsi media di era user-generated content dan algorithm-driven feeds.

✅ Kolaborasi antara media, akademisi, dan pemerintah untuk mengembangkan pedoman verifikasi dan regulasi teknologi AI dalam komunikasi publik.

Fenomena deepfake dan disinformasi bukan sekadar teknologi baru—ia adalah tantangan komunikasi yang kompleks. Bukan hanya soal benar atau salah, tetapi juga soal bagaimana informasi dipercaya, ditanggapi, dan dipublikasikan dalam masyarakat modern.

Bagi para mahasiswa Ilmu Komunikasi, memahami dampak teknologi ini merupakan bagian penting dari transisi ke dunia profesional yang semakin digital, karena kemampuan menyampaikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab adalah pondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik.

Penulis: Ilham Junior Adika Bachtiar, Mahasiswa Universitas Airlangga